© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan negara ?

Negara

Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Apa yang dimaksud dengan negara ?

Negara merupakan suatu gagasan tekhnis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas. Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.

Negara merupakan subjek utama hukum internasional.

Negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Henry C. Black

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevindo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara yang merupakan subjek hukum internasional sebagai berikut :

  • Penduduk yang tetap.

    Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat atau masyarakat ini harus terorganisir dengan baik ( organized population) . Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik hidup berdampingan dengan masyarakat disorganized .

  • Wilayah yang Tetap.

    Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau pasti sudah tentu harus jelas batas-batasnya. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara diatasnya.

  • Pemerintah.

    Sebagai suatu person yang yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Lauterpacht menyatakan bahwa adanya unsur pemerintah merupakan syarat terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan menjadi negara.

  • Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

    Untuk unsur keempat Oppenheim-Lautherpacht menggunakan kalimat pemerintah yang berdaulat ( sovereign) . Adapun yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.

Dari keempat unsur diatas, unsur keempat yang paling penting berdasarkan hukum internasional. Unsur ini pula yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara- negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri.

Sebagai subjek hukum yang paling penting, negara memiliki kelebihan dibandingkan dengan subjek hukum internasional lain. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki kedaulatan atau sovereignity . Suatu negara yang berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional maupun tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua sisi yaitu sisi intern dan sisi ekstern. Sisi intern berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur masalah intern atau masalah dalam negerinya. Sedangkan sisi ekstern, berupa kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.

Referensi :

  • J.L. Brierly, Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhratata, Jakarta, 1996.
  • Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional.
  • Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
  • J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Menurut Robert Mc. Iver, negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa.

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Max Weber. Sosiolog terkemuka itu menyatakan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu; tentu dengan catatan bahwa pengaturan itu dilakukan atas nama masyarakat.

Definisi Robert H. Soltau menyatakan negara lah yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Andrew Heywood dalam bukunya Politics mencoba merangkum lima ciri negara, yaitu

  1. memiliki kedaulatan;
  2. pengakuan sebagai institusi publik;
  3. memiliki kekuasaan yang sah atau legitimate;
  4. dominasi yang didukung oleh penggunaan kohesif;
  5. merupakan suatu asosiasi teritorial dengan batas-batas geografis yang secara yuridis diakui secara domestik maupun global.

Berdasar definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa negara memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh organisasi lain dan sekaligus merupakan pengejawantahan dari kekuasaan yang dimilikinya. Sifat-sifat itu adalah: memaksa, monopoli, dan menyeluruh.

Negara memiliki sifat memaksa dengan menggunakan kekerasan fisik secara sah, agar para warganya mematuhi peraturan atau perundang-undangan demi ketertiban dalam masyarakat. Dalam pada itu sifat monopoli dimiliki oleh negara dalam hal menetapkan tujuan bersama masyarakat, meskipun monopoli tersebut diselenggarakan sesuai dengan persetujuan bersama masyarakatnya; sehingga tidak mengherankan apabila negara berhak untuk melarang praktik ideologi tertentu yang dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan sifat menyeluruh dalam pengertian ini berarti bahwa semua ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara, berlaku untuk setiap warga negara tanpa kecuali. Ini penting, sebab apabila seseorang dibiarkan terlepas dari jangkauan kekuasaan negara, maka tidak mustahil cita-cita bersama yang telah dirumuskan tidak dapat terwujud.

Unsur-unsur negara yang terpenting adalah : wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan.