Ekonomi politik global (EPG) adalah interaksi antara faktor-faktor politik dan factor-faktor ekonomi pada tingkat internasional yang mempengaruhi pola hubungan antar negara di dunia. Dengan semakin kompleksnya hubungan antar bangsa, EPG muncul sebagai upaya untuk memperkaya pendekatan dan perspektif dalam kajian studi hubungan internasional.
Ekonomi Politik Internasional atau Ekonomi Politik Global merupakan salah satu kajian yang khas Hubungan Internasional. Ekonomi Politik Internasional pada dasarnya telah ada dan dipraktikkan sejak lama. Sempat dianggap sebagai sebuah hal yang berbeda dan terpisah, hingga kemudian ekonomi dan politik kembali bersatu dan dianggap sebagai sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hingga saat ini Ekonomi Politik Internasional menjadi salah satu kajian yang menarik dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sementara itu, politik dimaknai sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai setidaknya secara sederhana Ekonomi Politik Internasional dapat dipahami tentang bagaimana proses- proses dalam pasar memiliki implikasi maupun kaitan dengan aktivitas politik.
Sementara itu, Adam Smith yang dikenal sebagai bapak Ekonomi menjelaskan bahwa Ekonomi Politik adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan para negarawan dan legislator dan sebagai panduan menuju manajeman ekonomi nasional yang lebih bijaksana (Gilpin, 2001). Selanjutnya John Stuart Mill mengartikan ekonomi politik sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mengajarkan bangsa bagaimana untuk menjadi kaya (Gilpin, 2001). Secara keseluruhan, dapat dirangkum pemaknaan ekonomi politik sebagai sebuah studi yang mempelajari kaitan antara pasar (ekonomi) dan politik yang dapat diwakili salah satunya ke dalam bentuk kebijakan.
Ekonomi Politik Internasional sebenarnya telah dimulai secara praktik sosialnya sejak masa lampau. Setidaknya salah satu stepping stone dalam praktik Ekonomi Politik Internasional dapat dilihat dari perdagangan di abad 13 yang melalui jalur sutra (silk road). Hingga kemudian di abad 15 bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan pelayaran ke luar benuanya. Pelayaran ini disebabkan karena beberapa alasan di antaranya adalah kelangkaan rempah-rempah yang menyebabkan diperlukannya pencarian tempat baru. Sekilas pelayaran ini terlihat seperti aktivitas ekonomi biasa. Akan tetapi, pelayaran atau ekspedisi semacam ini sebenarnya memiliki keterkaitan politis yang terletak dari perumusan keputusan para negarawan saat itu. Kondisi pasar rempah-rempah yang tidak berjalan dengan baik di Eropa sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk mencari area baru untuk berdagang. Di sini kemudian dapat terlihat praktik Ekonomi Politik Internasional yang terjadi secara sederhana.
Akan tetapi, Ekonomi Politik Internasional mulai mengalami pemisahan. Ekonomi dan politik dianggap terpisah dan dinilai sebagai dua hal yang berbeda yang harusnya tidak bisa dikaitkan. Meskipun di era Adam Smith seiring dengan penulisan buku “The Wealth of Nations” pemaknaan ekonomi dan politik sama- sama signifikannya, namun keduanya kemudian mengalami pemisahan cukup lama. Semakin terlihat perbedaannya saat kemunculan Positivisme di era tahun 1960-an. Pada masa tersebut, ekonomi dan politik dianggap dua hal terpisah.
Ekonomi berkaitan dengan hitungan matematis dan politik sebagai ilmu yang berkarakter pada kualitas, bukan kuantitas. Sehingga, penyatuan keduanya tidak mungkin dilakukan. Namun demikian di tahun 1970-an, ada setidaknya dua peristiwa dunia yang kemudian mendorong manusia untuk mulai memikirkan bahwa ekonomi dan politik bukan lagi sebagai dua entitas terpisah. Peristiwa pertama adalah sepanjang masa détente, mulai bermunculan negara-negara yang bangkit perekonomiannya, seperti Jepang dan Korea Selatan (Ravenhill, 2008).
Kebangkitan ekonomi ini di satu sisi memiliki implikasi politik terkait hubungan antarnegaranya. Sementara itu, peristiwa kedua adalah di tahun 1970-an tengah terjadi krisis minyak (Ravenhill, 2008). Krisis minyak ini diawali justru akibat boikot yang dilakukan oleh negara-negara Arab anggota OPEC. Ini dilakukan sebagai reaksi negara-negara Arab anggota OPEC ketika banyak negara-negara mendukung Israel sebagai sebuah negara. Padahal minyak merupakan komoditas paling penting yang menggerakkan perindustrian di banyak negara maju saat itu. Dari peristiwa-peristiwa ini, publik, negarawan, hingga ilmuwan mulai menyadari bahwa ada keterkaitan dan interaksi tercipta antara ekonomi dan politik. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena dalam kondisi-kondisi tertentu keduanya ikut berhubungan.
State of art dimaknai sebagai nature atau karakter khas yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Ekonomi Politik internasional sebagai sebuah studi memiliki state of art yang berbicara mengenai bagaimana distribusi perolehan dari kegiatan pasar. State of art dari Ekonomi Politik Internasional adalah interaksi dari negara dan pasar (Gilpin, 2001). Interaksi negara dan pasar merupakan sebuah hal yang khas dan tidak dapat dipisahkan dalam Ekonomi Politik Internasional. Ini yang membedakannya dari studi lain. Misalnya saja ekonomi, hanya berfokus pada pembahasan mengenai pasar, efisiensi, dan keuntungan bersama dari pertukaran ekonomi (Gilpin, 2001).
Maka dari itu, ketika membicarakan politik perlu dilihat adakah keterkaitan dan interaksinya dengan pasar atau ekonomi. Begitu pula dengan ekonomi yang seringkali diikuti dengan kebijakan pemerintah dan perilaku-perilaku politis aktor-aktornya. Dapat diambil contoh misalnya bagaimana Tiongkok yang menggagas Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dikatakan oleh pemerintah Tiongkok sebagai badan untuk memberi donasi pembangunan infrastruktur di negara- negara berkembang di Benua Asia.
Di balik kerjasama ekonomi semacam ini, pada kenyataannya di Asia sudah ada Asian Development Bank (ADB) yang bergerak di bidang yang sama dengan AIIB. Namun Tiongkok tetap bersikukuh untuk membentuknya. Setelah dilihat lebih lanjut dapat dipahami bahwa motif Tiongkok adalah untuk menunjukkan eksistensi dan posisinya sebagai negara yang tengah bangkit perekonomiannya di percaturan dunia. ADB didominasi kepemimpinannya oleh Jepang dan ini yang menjadi ketidaksepakatan Tiongkok akan adanya ADB. Sehingga, motif Tiongkok membentuk AIIB juga dilandasi persaingannya dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang ikut menjadi pendonor terbesar di ADB.
Terlihat dari kata-kata penyusunnya, sebenarnya ada perbedaan yang ditunjukkan antara ekonomi politik dan ekonomi politik internasional. Cakupan pembahasan dari kedua kajian ini berbeda. Ekonomi politik hanya membahas cakupan nasional sebuah negara, sementara Ekonomi Politik Internasional memiliki cakupan eksternal sebuah negara. Gilpin (2001) menjelaskan lebih lanjut untuk menerangkan perbedaan ekonomi politik dan ekonomi politik internasional. ekonomi hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan bersama dari pertukaran ekonomi, sementara ekonomi politik internasional tidak hanya berfokus pada hal-hal tersebut melainkan juga pada isu-isu yang lebih luas, misalnya secara khusus pada distribusi perolehan dari aktivitas pasar.
Selain itu, ekonomi politik internasional lebih tertarik pada fakta bahwa ekonomi dunia memiliki dampak pada kekuatan, nilai- nilai, dan otonomi politik dari masyarakat nasional negara (Gilpin, 2001). Negara memiliki insentif kuat untuk mengambil aksi dalam menjaga kepentingannya, khususnya melalui media kekuatan dan kebebasan bertindak, selain itu negara jmampu untuk memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya terhadap negara-negara lain yang menjadi pesaingnya maupun yang menjadi aliansinya (Gilpin, 2001).