Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang merancang rencana Indonesia akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Sementara sekarang ini Indonesia sudah selalu hidup berdampingan dengan Covid seperti menerapkan kebijakan PPKM, Protokol Kesehatan, dan Vaksinasi.
Dilansir dari CNBC Indonesia menyebutkan kalau pemerintah sedang menyiapkan roadmap untuk mengantisipasi jika virus corona Covid-19 berlangsung lama di Indonesia. Fokusnya menerapkan protokol kesehatan tetapi aktivitas bisa normal kembali dengan aman.
Menurut Youdics apakah kebijakan pemerintah diatas seperti roadmap itu termasuk hal yang cocok??
Apakah rancangan terebut sama dengan Singapura? mereka menganggap corona sudah seperti flu biasa. dan mungkin bisa dibilang corona tidak se-bahaya itu yang menyelapkan jutaan nyawa. selama hampir 2 tahun ini kita berdampingan dengan virus corona bahkan bisa dibilang menyatu dengan corona karena setiap harinya pasti ada yang terpapar virus tersebut.
Kenapa tidak dari awal penyebaran virus disiapkan roadmap? bukankah jika sudah dipersiapkan dari awal maka penyebaran virus akan semakin berkurang? kenapa harus menunggu penyebaran yang banyak dan merugikan banyak pihak terutama tenaga kesehatan baru disiapkan roadmap? dari sini bisa kita lihat bahwa tindakan dari pemerintah begitu lamban dan tidak berfikir out of the box
serta jika fokusnya menerapkan protokol kesehatan tetapi aktivitas bisa normal kembali dengan aman, sedangkan dalam penerapan PPKM saja masih banyak masyarakat yang tertular apalagi dengan fokus seperti yang telah disebutkan dilaksanakan mungkin populasi akan berkurang banyak. jika aktivitas normal itu dilaksanakan menurutku akan terjadi proses seleksi alam nantinya dimana yang kuat yang akan bertahan. maka dari itu mari kita sukseskan vaksin agar terhindar dari penularan virus corona ini.
Izin menanggapi, secara tidak langsung pernyataan tersebut memojokan dan menyalahkan pemerintah. Menurut saya, penangangan virus Covid-19 harus berkesinambungan dengan berbagai faktor, dan faktor terpenting adalah masyarakat itu sendiri, sebaik apapun kebijakan yang dilakukan jika masyarakat tidak ikut andil dalam hal tersebut, maka tidak akan mendapat hasil yang terbaik. Seperti yang kita tau, sejak munculnya virus Covid-19 ini sudah banyak hal konspirasi yang bermunculan dan banyak dari masyarakat kita yang mempercayai hal tersebut, oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan dengan negara lain khususnya Singapura.
Dilansir dari Beritasatu.com, bahwa menurut Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola menilai kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan selama ini secara umum sudah tepat. Misalnya terkait upaya menyeimbangkan solusi atas ancaman pandemi dan keadaan ekonomi.
“Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan pemerintah, pada umumnya sejauh ini saya kira sudah on the right track . Artinya Pak Jokowi dan pemerintah menimbang dengan hati-hati antara ancaman pandemi dan keadaan ekonomi,” kata Thamrin.
Thamrin menuturkan tidak mudah bagi semua negara membuat keselarasan terkait dua aspek itu. “Ada cara-cara keras dari negara kecil seperti New Zealand, Thailand, dan Jerman. Mereka dengan tegas menangani Covid-19, tetapi mengorbankan ekonomi. Namun, sekali lagi, mereka ini negara kecil,”
Thamrin menegaskan situasi pandemi sudah sepatutnya dihadapi sebagaimana halnya peperangan. Dibutuhkan tindakan serba cepat. Thamrin menjelaskan otoritas yang didengar pertama yakni para ahli kesehatan, penyakit, dan virus.
Kemudian, untuk pertanyaan topik diatas mengenai hidup berdampingan dengan Covid-19, menurut saya sudah seharusnya seperti itu, kita harus belajar beradaptasi untuk keadaan saat ini. Melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas dimanapun dan sesuai dengan anjuran pemerintah.
dilansir dari cnbcindonesia.com, Menurut Prof. Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 bahwa sebelum Indonesia bisa hidup berdampingan dengan Covid-19 ada tiga modal utama yang harus dimiliki Indonesia. Yang pertama, adalah kepatuhan pada protokol kesehatan. Tidak ada yang lebih efektif selain dari patuh pada protokol kesehatan. Dilakukan secara disiplin dan terus menerus. Kedua, adalah penguatan kebijakan dan koordinasi. Kebijakan harus fokus pada karakteristik daerah masing-masing. Penanganan Covid-19 bisa jadi akan berbeda di setiap daerahnya. Ketiga adalah kesiapan fasilitas kesehatan.
Tapi kenyataannya adalah indonesia masih belum memenuhi tiga modal utama tersebut. Modal yang pertama tentang kepatuhan pada protokol kesehatan, nyatanya masyarakat indonesia masih susah dalam urusan mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan data per 15 Agustus 2021, masih ada 25,59% desa dengan kepatuhan pakai masker rendah, 26,21% desa di Indonesia menjaga jarak rendah. Tidak hanya warganya saja pemerintahan-pun masih banyak yang tidak menaati aturan. Contohnya banyak pemerintah daerah bisa dicari di berita-berita. Perihal modal kedua yaitu penguatan kebijakan dan koordinasi. Pemerintah sudah bagus menerapkan kebijakan penanganan covid-19, tetapi masih ada daerah yang penerapannya kurang ketat, masih banyak kecolongan. Modal yang ketiga yaitu kesiapan fasilitas kesehatan. Di Indonesia sendiri masih banyak rumah sakit yang belum memiliki fasilitas yang cukup dalam menangani pasien covid-19. Terbukti masih banyak pasien-pasien yang terlantar karena tidak mendapatkan kamar. Banyak masyarakat indonesia yang meninggal karena kurang tanggapnya nakes-nakes yang melayani pasien covid-19. Banyak juga yang meninggal akibat kurangnya ketersediaan oksigen di rumah sakit. Menurut saya sebelum indonesia mau hidup berdampingan dengan Covid-19, penuhi dulu tiga modal utama tersebut. Pemerintah dan masyarakat harus sinkron dalam menangani Covid-19. Pemerintah dan masyarakat harus saling bantu dalam menangani Covid-19. Jangan ada yang saling menyalahkan.
Menurut saya, kebijakan roadmap oleh pemerintah sangat membantu dalam menekan laju perkembangan Covid-19 dalam jangka pendek. Namun, dilihat dari penanganan pemerintah saat ini untuk menangani Covid-19 saya nilai masih cukup jauh perjalanan untuk menerapkan new normal dengan herd immunity. Masyarakat masih banyak yang kurang teredukasi akan bahaya covid dan pentingnya vaksin serta menerapkan protokol kesehatan. Penguatan cara edukasi masyarakat terkait Covid-19 lah yang perlu diutamakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat secara masif. Selain itu, poin yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pendataan terkait masyarakat tang terpapar Covid-19 pada masing-masing daerah juga perlu dilakukan secara masif dikarenakan masih banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit meskipun sudah memiliki gejala Covid-19. Hal ini lah yang menyulitkan pemerintah untuk melacak perkembangan laju Covid-19. Meskipun pendataan terkait masyarakat yang terpapar Covid-19 cukup mudah hingga dimulai dari lingkungan RT/RW perlu diketahui, masyarakat yang enggan mendata diri apabila terpapar Covid-19 biasa berasumsi bahwa memiliki penyakit Covid-19 akan membuat mereka dikucilkan dari masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi perhatian pemerintah dalam mencanangkan roadmap kedepan untuk memulai memperhatikan penyebaran virus dan program edukasi dari lingkungan terkecil dahulu seperti RT/RW kemudian baru secara masif.
Menurut saya, roadmap pemerintah seperti yang tercantum diatas sudah benar. Akan tetapi, pemerintah harus mencari cara agar semua yang sudah dirancang bisa berjalan dengah lancar. Kita bisa meniru negara Singapura yang perlahan sudah bisa berdamai dengan Covid-19 menggunakannya cara nya sendiri. Perlu diketahui bahwa roadmap datas bisa dilaksanakan jika warga Indonesia bisa mematuhi nya dan tidak ada lagi orang yang melanggarnya. Karena nantinya lama kelamaan kita pasti akan berdamai dengan Covid-19. Dan virus ini akan tetap ada seperti virus flu pada umumnya
Cocok gak cocok sih, akan jadi cocok kalau penerapannya benar, aku setuju dengan pendapat Dicky Budiman, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, “Tujuannya kan kita hidup di tengah pandemi. Jadi aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain tidak terganggu dan sudah terjadi di negara yang terkendali pandeminya, yang menerapkan strategi ‘3T’ , ‘5M’ dan vaksinasi yang bagus. Ya bahkan kalau ‘3T’ nya bagus, dan ‘5M’ nya optimal kita bisa perlahan hidup berdampingan seperti Australia contohnya,”. Misalnya ini benar terjadi akan sangat cocok untuk masyarakat Indonesia agar menjalani aktivitas seperti sedia kala sehingga masalah-masalah yang muncul akibat pandemi bisa teratasi.
Tetapi ga cocok juga, karena menerapkan hal tersebut ke masyarakat Indonesia tidaklah mudah. Tahap pertama untuk mewujudkan kehidupan yang berdampingan dengan covid adalah tahap pengendalian pandemi itu sendiri. Menurut Dicky, positivity rate di seluruh wilayah di Indonesia harus di bawah lima persen. Tetapi sekarang yang terjadi adalah positivity rate di Indonesia belakangan ini kurang lebih 30%, ini pun sudah diterapkan PPKM level 4 yang banyak sekali orang yang protes. Jadi kurasa kurang cocok dan akan susah menerapan tersebut ke orang Indonesia.
Saya setuju dengan pernyataan diatas, dan sependapat bahwa roadmap seperti itu cocok untuk diterapkan di Indonesia. Saya juga setuju bahwa saat ini kita sudah hidup berdampingan dengan Covid-19. Kebijakan PPKM, pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat, serta vaksinasi, akan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun dengan terpaksa. Hal ini karena kegiatan seperti keluar masuk daerah, masuk mall, penggunaan transportasi umum jarak jauh, dan sebagainya memerlukan bukti telah melaksanakan vaksinasi dan wajib mematuhi 3M. Roadmap seperti yang tengah disiapkan oleh pemerintah akan cocok dengan kultur masyarakat Indonesia.
Kebijakan PPKM dan kebijakan lainnya banyak didukung oleh pemangku kebijakan lainnya. Seperti berita yang dilansir oleh liputan6, kebijakan PPKM dapat dilanjutkan untuk mengurangi mobilitas dan mencegah penularan virus Covid-19. Pemerintah juga perlu untuk memberi BLT kepada masyarakat dengan ekonomi rendah yang kesulitas mencari nafkah, karena memang PPKM membatasi gerak masyarakat. (sumber : 5 Tanggapan Berbagai Pihak soal Perpanjangan PPKM Darurat - News Liputan6.com)
Jokowi mengatakan pemerintah tak ingin grasa-grusu dalam mengambil kebijakan. “Dii awal kan sudah saya sampaikan bahwa ini virus berbahaya, sangat berbahaya, tapi bisa dicegah dan bisa dihindari. Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan itu dengan cara grasa-grusu, yang ini dinilai oleh publik itu lamban di situ,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan selama ini pemerintah telah berupaya untuk membuat publik tenang. Hal itu juga menurutnya sebuah keputusan. Namun, pihak lain tidak menganggap itu sebagai keputusan.
Jokowi juga menyinggung alat-alat tes di laboratorium. Ada beberapa pihak menurut Jokowi yang tidak percaya kemampuan tes laboratorium di Indonesia.
“Kemudian alat-alat laboratorium itu diragukan itu nggak bisa ngetes PCR, di awal-awal kan gitu, padahal sudah kita coba bolak balik, kan banyak yang menyampaikan bahwa itu tidak layak untuk melakukan uji PCR, ya jangan seperti itu lah, sampai sekarang pun nggak ada masalah, dan juga perlu saya sampaikan persiapan untuk PCT, ini rebutan,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui sistem kesehatan nasional tidak akan mampu menangani wabah Covid-19 jika masyarakat panik. Atas dasar pertimbangan itu, pemerintah sempat merahasiakan sebagian informasi seputar penanganan Covid-19 saat awal virus corona mewabah.
Bukankah sebenarnya beberapa hal diatas jika dilhat dari sisi lain juga ada baiknya? Dengan kita atau masyarakat yang panik sistem kesehatan nasional kita enggak akan mampu menangani ini. Pemerintah justru lebih berhati-hati dalam menyampaikan sebuah informasi dan lebih memikirkan dampak kedepan yang jauh lebih baik.
Sudah 1 tahun lebih Pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga usai. Berbagai dampak mulai dari kesehata, ekonomi, politik, sosial dan semua aktivitas sehari-hari terkena dampaknya. Menurut saya, kebijakan roadmap yang telah pemerintah siapkan cocok untuk saat ini. Karena kita semua tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini berhenti. Tidak tahu apakah virus Covid-19 ini akan benar-benar menghilang ataukah justru menjadi lebih ganas dengan adanya varian baru.
Berbagai kebijakan sudah banyak yang diberlakukan pemerintah guna meminimalisir angka kasus Covid-19 ini. sejumlah negara maju pun masih bisa belum lepas dari wabah Covid-19 ini. Tak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan hilang. Pandemi ini memang seperti gelombang, kadang kasusnya turun dan bisa terkendali bahkan terkadang kasusnya naik tak terduga. Oleh karena itu, dengan hidup berdampingan dengan Covid-19 dapat menjadi solusi yang baik. Tentunya dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang disiplin, karena virus ini memang belum hilang.
Kita tidak bisa memprediksi virus ini akan sampai kapan di Indonesia. Kebijakan pemerintah masalah PPKM sudah didemo banyak oleh masyarakat yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi mereka.
Menurut saya ada benarnya kita akan hidup berdampingan dengan virus, maksudnya berdampingan di sini adalah bagaimana kita mengadaptasi perubahan-perubahan dan upaya pemerintah yang terus berinovasi mengenai kebijakan agar bisa hidup normal kembali.
Jumlah penduduk Indonesia totalnya ada 270 juta jiwa, dan yang tercatat kasus COVID-19 ada 4 juta jiwa. Walaupun terlihat sedikit, tetapi angka tersebut cukup besar jika dilihat dari perspektif jalannya kehidupan. Angka 4 juta itu adalah angka yang tercatat dan telah dites, belum lagi angka yang tidak tes atau belum dilaporkan. Di sekitar kita pasti ada minimal satu yang terkena COVID-19.
IDI menyebutkan kita harus 86% penduduk tervaksin agar mencapai herd immunity (atau kekebalan terhadap virus tersebut dan membuat COVID-19 seperti virus flu biasa), yang dapat membuat kita “hidup berdampingan” dengan COVID-19. Namun, saat ini realitanya baru 56 juta penduduk yang tervaksin, bahkan belum 50%. Maka dari itu, tampaknya istilah “hidup berdampingan” tidak akan efektif sekarang. Namun, kondisi ekonomi masyarakat yang terus turun tidak memungkinkan kita untuk menunggu lebih lama lagi, sehinnga memang harus dipaksa “hidup berdampingan” dengan COVID-19, dengan mematuhi prokes ketat dan aturan yang berlaku.
BLT dari pemerintah saat ini sudah terlaksana, namun kita tidak bisa hidup terus menerus dari subsidi pemerintah. Sehingga, memang tampaknya harus dipaksa “hidup berdampingan” dengan COVID-19. Melaksanakan aktivitas ekonomi seperti biasa namun taat prokes.
Ya… kebijakannya jadi terlihat seperti gambling, tapi mau bagaimana saat ini kondisi negara seperti ini.
