Tepatkah Langkah Pemerintah Memperbolehkan Vaksinasi Covid-19 Kimia Farma Berbayar?

Pemerintahan Diskusi Politik & Pemerintahan
,
1

61001a3a9b3fe
61001a3a9b3fe750Ă—500 34.3 KB

PT Kimia Farma (Persero) Tbks membuka layanan vaksinasi Covid-19 berbayar sejak 12 Juli 2021 kemarin, hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sebelumnya, vaksinasi berbayar tersebut masuk ke dalam program vaksinasi gotong-royong yang diselenggarakan perusahaan untuk karyawan saja.

Lantas, apa alasan pemerintah memperbolehkan PT Kimia Farma menyediakan vaksinasi Covid-19 berbayar? Apakah kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat?

2 Likes
2

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan alasan di balik adanya inisiatif untuk vaksinasi dari sektor swasta bahwa sektor swasta berniat untuk melakukan mencetak vaksinator dan melakukan vaksinasi, di luar vaksin pemerintah. Dengan harapan bahwa program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat seperti target pemerintah sehingga sektor esensial nantinya bisa bekerja. Vaksin dari sektor swasta ini ditujukan oleh para perusahaan untuk memberikan vaksin untuk karyawannya dan melakukan vaksinasi sendiri.
Namun karena banyaknya penolakan yang terjadi di publik mengenai inisiatif tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melarang pelaksanaan program vaksinasi tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghapuskan ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Permenkes tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021.

Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang mana dalam ketentuan ini memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema Vaksinasi Gotong Royong.

Dengan perubahan ini, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap sama dengan mekanisme sebelumnya, yakni diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Vaksinasi Nasional COVID-19 dan Program Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan.

Sumber

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2021/08/PMK-No.-23-Th-2021-ttg-Pelaksanaan-Vaksinasi-Dalam-Penanggulangan-Pandemi-COVID-19-sign.pdf

2 Likes
3

Menurutku apabila kegiana ini memang akan dilaksanakan, langkah ini dikatakan sudah tepat dalam mencoba untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dalam FAQ yang ditulis oleh Kementrian Kesehatan RI vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri.

Namun apabila langkah yang tepat agar masyarakat bisa mendapatkan vaksin secara merata, aku rasa kurang. Vaksinasi ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah melainkan pihak swasta serta mereka yang mematok harga sendiri yang belum tentu dapat dijangkau oleh semua kalangan karena keterbatasan kemampuan ekonomi.

Referensi

Kementrian Kesehatan RI. FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksin Covid-19. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID__call_center.pdf

1 Like
4

Berdasarkan artikel yang aku baca, pemerintah RI mengizinkan PT Kimia Farma untuk menyediakan vaksin berbayar adalah karena hal tersebut bertujuan untuk mempercepat, memperluas, dan memudahkan akses vaksimasi Covid-19.

Namun menurutku kebijakan tersebut merupakan langkah yang kurang tepat, karena pastinya orang yang terbantu dan merasa diuntungkan oleh kebijakan tersebut hanya masyarakat yang memiliki uang saja. Berbeda halnya dengan orang-orang yang dari kalangan tengah ke bawah, pastinya mereka akan merasa terbebani. Menginat vaksin yang disediakan pemerintah pada saat itu juga masih terbatas, sehingga hal tersebut dapat mengkhawatirkan jika vaksin tidak terdistribusi merata bagi semua masyarakat.

Referensi

Ini Alasan Kemenkes Izinkan Vaksin Berbayar | Republika Online

1 Like
5

Menurut saya, vaksinasi berbayar oleh Kimia Farma dirasa tepat dengan tujuan mempercepat vaksinasi nasional. Bagaimanapun, sikap ini menuai pro kontra di masyarakat dikarenakan vaksin dipatok dengan harga yang cukup tinggi bagi sebagian masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan nantinya adalah kestabilan harga vaksin oleh pihak Kimia Farma ataupun instansi manapun yang akan menyediakan vaksin berbayar maka harus disesuaikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan mengenai harga vaksin gotong royong oleh Kimia Farma tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Vaksin dan Tarif Harga Pelayanan Maksimal Vaksinasi Gotong Royong (vaksinasi berbayar). Pelayanan vaksin berbayar ini perlu dikawal dalam pelaksanaannya sehingga tidak keluar dari tujuan dan ketetapan awalnya. Solusi bagi masyarakat yang kurang mampu menjangkau harga vaksin berbayar, dibutuhkan pemerataan vaksin gratis diseluruh daerah di Indonesia yang harus lebih ditingkatkan.

1 Like
6

Peraturan tentang vaksin berbayar masih menjadi pro dan kontra di Indonesia. Wakil mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala. N. Mansyuri menyatakan bahwa, langkah yang telah diambil Pemerintah dengan vaksinasi berbayar sebagai upaya percepatan vaksinasi di Indonesia. Peraturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi yang telah melakukan vaksinasi di Indonesia.

Hal berbeda disampailkan oleh pakar Epidemolog dari Griffith University Dicky budiman yang mengkritisi kebijakan Pemerintah tersebut. Beliau menyatakan bahwa hingga saat ini, belum terjadi di Negara lain kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tersebut. Namun, beliau menyatakan apabila memang kondisi keuangan suatu negara tidak memungkinkan untuk memberikan vaksin secara gratis kepada jumlah target yang sangat besar, pemberian vaksin secara berbayar ini bisa menjadi pilihan. Dengan alasan, tujuan utama ialah untuk menyelamatkan masyarakat, dan vaksin menjadi salah satu strategi utama.

1 Like
7

Menurut saya, boleh saja menerapkan vaksinasi berbayar. Akantetapi, disini pemerintah harus mempertimbangkan betul-beetul apa yang akan terjadi kedepannya jika memberlakukanvaksin berbayar. Karena tentunya masyarakat banyak yang tidak setuju dengan kebijakan ini.

Adanya pro-kontra ini tentu saja harus segera diluruskan agar masyarakat tidak bingung. Pasalnya, sepengetahun publik, sejak awal dengan terang sudah dijelaskan bahwa vaksinasi untuk menangkal virus korona itu adalah gratis disediakan oleh pemerintah. Jangan sampai juga muncul anggapan rakyat sedang sulit, tetapi dibebani pengeluaran lain untuk menikmati kesehatan.

Pada dasarnya pemerintah harus memikirkan matang-matang sebelum memutuskan keputusan yang baik.

1 Like
8

Langkah pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi covid 19 berbayar saya rasa itu merupakan langkah yang tepat tetapi memang kurang etis ditengah darurat covid 19 ini.

Penyediaan layanan vaksinasi berbayar tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dan ternyata hal tersebut mendapatkan kritik yang keras dari masyarakat. Namun, kita juga harus melihat tujuan dari pemerintah mengeluarkan program vaksinasi gotong royong ( vaksinasi yang berbayar ).

Tujuan dari diperbolehkannya vaksinasi berbayar ini yaitu :

  1. Bagian dari langkah-langkah supaya vaksinasi bisa dikerjakan secara cepat

Seperti yang kita tahu bahwa program vaksinasi gratis ini seringkali menimbulkan antrian yang panjang sehingga masyarakat menjadi ricuh dan berkerumun. Bahkan terdapat beberapa kasus dimana jumlah peserta vaksinasi membludak karena tidak mengikuti aturan yang berlaku di tempat program vaksinasi.

  1. Diharapkan dapat mempercepat herd immunity

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang herd immunity dan juga apa dampak dari adanya herd immunity. Salah satu strategi pengendalian penyebaran dan penularan infeksi virus Covdi 19 selain dengan melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat adalah dengan melakukan vaksinasi agar terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) secara cepat. Dengan herd immunity diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat covid 19.

Herd immunity adalah perlindungan secara tidak langsung dari suatu penyakit menular yang terwujud ketika sebuah populasi memiliki kekebalan baik lewat vaksinasi maupun imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya.syarakat dari kesakitan dan kematian akibat Covid 19. Cara terbaik untuk menerapkan herd immunity adalah dengan dibarengi imunisasi dan vaksinasi. Vaksin dimasukkan ke tubuh untuk membantu sistem imun mempelajari virus dan melawannya tanpa harus sakit. Sehingga berdasarkan penelitian apabila masyarakat yang sudah divaksin Covid 19 lengkap dua dosis mendapatkan perlindungan tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak divaksin sama sekali.

  1. Merupakan opsi bagi masyarakat

Seperti yang kita tahu bahwa program vaksinasi gratis dari pemerintah ini sering menjadi ajang rebutan dan juga memakan waktu yang lama untuk mengantri. Dengan adanya vaksinasi berbayar , itu merupakan opsi bagi masyarakat.

Masyarakat pun seringkali keliru mengenai program vaksinasi berbayar ini. Karena meskipun ada program vaksinasi Covid-19 berbayar, pemerintah juga memastikan bahwa program vaksinasi gratis dari pemerintah tetap akan berlangsung. Namun, akhirnya pelaksanaan program vaksinasi berbayar ini pun dibatalkan karena mendapat reaksi yang keras dari masyarakat.

Kekhawatiran masyarakat saat ini tersebut karena minimnya lokasi layanan vaksinasi di daerah-daerah. Sehingga masyarakat menjadi terhambat dalam melakukan vaksin. Menurut saya, pemerintah seharusnya dapat menambah tempat layanan untuk melakukan vaksin sehingga pelaksanaan vaksin juga akan lebih cepat meskipun tidak berbayar.

Pemerintah bisa melibatkan peranan dari RT/RW setiap daerah untuk melakukan koordinasi vaksin. Lalu mengoptimalkan dan menjadwalkan masyarakat yang telah didata untuk melakukan vaksinasi di puskesmas / layanan terdekat. Sehingga dengan hal itu program vaksinasi akan jauh lebih cepat dilaksanakan dibandingkan masyarakat harus mencari sendiri layanan untuk melakukan vaksinasi.

1 Like
9

Izin menanggapi pendapat dari ka najmafa. Memang betul bahwa vaksin gratis yang disediakan pemerintah ini lokasi pelayanannya masih terbatas. Sehingga dibutuhkan waktu secara bertahap agar vaksin dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Namun, menurut saya langkah dari pemerintah ini sudah tepat. Mengingat lokasi layanan vaksin gratis yang terbatas sehingga pemerintah memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksin namun berbayar. Karena salah satu contohnya yaitu dari pengalaman saya pribadi yang terhambat melakukan vaksin karena kuota yang penuh. Sehingga saya pun harus menunggu lebih lama untuk mencari tempat layanan vaksin yang lain. Jadi menurut pemerintah ini merupakan sebuah opsi bagi masyarakat.

Dengan diadakannya program vaksin berbayar ini cakupan vaksinasi akan lebih luas dan dapat lebih menjangkau semua pihak yang rentan. Pemerintah juga mengharapkan agar dengan adanya program vaksin berbayar dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi sehingga mempercepat herd immunity juga.

Sehingga, progam ini hanya sebagai opsi saja. Bukan menjadi sebuah paksaan bagi seluruh masyarakat untuk mengikuti vaksin yang berbayar. Karena meskipun ada program vaksin berbayar, vaksin gratis dari pemerintah tetap dilaksanakan. Terlebih lagi jenis vaksin yang digunakan juga berbeda sehingga tidak akan menggangu vaksinasi pemerintah.

Namun, memang betul apa yang dikatakan diatas bahwa dengan adanya vaksin berbayar ini seolah-olah menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap masyarakat. Dimana pembayaran dalam bentuk apapun untuk memperoleh vaksin akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita juga membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan

1 Like
10

Menurut saya, kebijakan pemberlakuan vaksinasi PT Kimia Farma berbayar adalah hal yang tepat. Berdasarkan paparan Kementerian Kesehatan RI di laman web www.kemkes.go.id yang dikutip kompas.com, per 2 Agustus kemarin, masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama adalah sebanyak 24,58 persen. Sedangkan yang sudah mendaoatkan vaksin hingga dosis kedua adalah sebanyak 11,75 persen (sumber : UPDATE: 24,48 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua). Dari paparan tersebut, saya rasa penyebaran vaksinasi belum optimal. Maka pemberlakuan vaksin PT Kimia Farma berbayar ini adalah hal yang tepat. Mengapa dikatakan hal yang tepat?

Masyarakat Indonesia mayoritas enggan atau menunda melakukan vaksinasi karena antrean vaksin yang panjang. Alasan lainnya adalah dosis vaksin setiap fasilitas kesehatan terbatas, sehingga mereka tidak mendapat jatah vaksin meskipun sudah menunggu lama di antrean. Dengan adanya vaksinasi berbayar ini, penyebaran vaksinasi dan jumlah orang yang vaksin akan meningkat. Orang yang memiliki ekonomi cukup akan memilih vaksinasi berbayar akan tidak perlu mengantre lebih lama, sehingga memperpendek antrean vaksinasi gratis di fasilitas kesehatan. Hal ini akan menguntungkan baik bagi masyarakat dengan ekonomi tinggi maupun ekonomi rendah.

Akan tetapi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lebih ketat mengenai vaksinasi berbayar ini. Monev dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi berbayar agar terlaksana dengan baik, adil, dan tidak ada permainan uang vaksin oleh oknum yang bersangkutan.

1 Like
11

Menurut saya ini tergantung persepektif dari masyarakat, dan pemerintah boleh-boleh saja meneruskan program kerja ini. Harus dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Masyarakat mungkin akan melihat sisi negatifnya saja. Padahal sebenarnya, jika tidak mampu, lebih baik jangan.

Akses menuju vaksinasi memang sulit sekali di masa sekarang. Untuk orang-orang yang mampu, mungkin bisa ikut vaksinasi berbayar. Pembayaran ini juga nantinya masuk ke anggaran pemerintah untuk menyukseskan vaksinasi dan beberapa program kerja lain. Namun, vaksin ini hanya diperuntukkan orang-orang yang mampu saja. Untuk masyarakat kecil bisa mengikuti program vaksinasi biasa.

Saat ini sudah banyak kemudahan dalam mendapatkan vaksinasi, humas dan informasi juga sudah menyebar banyak ke mana-mana, sehingga mau rakyatkecil pun terbantu. Menurut saya ini tergantung persepektif dan sudut pandang masing-masing mau berpikir seperti apa

12

PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.

Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansyuri mengatakan, program tersebut digelar untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
“Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," kata Pahala melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2021),

"Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional, baik melalui vaksinasi gotong royong perusahaan maupun individu,” ucap dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Verdi Budidarmo menyebut, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu lantaran penambahan kasus Covid-19 di Indonesia tengah mengalami lonjakan.

Verdi menyebut, program vaksinasi gotong royong individu sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Setelah menjalankan Vaksinasi Gotong Royong perusahaan, Kimia Farma memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi sendiri," ujar Ferdi.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Oleh karena setiap individu membutuhkan 2 dosis vaksin, total biaya vaksinasi per individu untuk 2 dosis sebesar Rp 879.140

Menurut saya, hal tersebut tidak tepat. Sebab dinilai akan memunculkan ketimpangan akses vaksin.Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran

Summary

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/11/10124511/kimia-farma-layani-vaksinasi-covid-19-berbayar-ini-alasannya&ved=2ahUKEwjim_nI-83yAhVFeX0KHTymABsQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw24OJ78TyANTubLVaZLftMV&ampcf=

13

Menurut pendapat saya, langkah pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi Covid-19 kimia farma berbayar sudah tepat. Namun sebelum pemerintah mengizinkan vaksinasi kimia farma tersebut berbayar, pemerintah harus terus mensosialisasikan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Tentunya agar masyarakat memiliki keinginan untuk divaksinasi. Bila disandingkan dengan vaksinasi yang menjadi berbayar. Biasanya masyarakat akan menjadi semangat apabila pemerintah masih menyediakan layanan gratis. Hal inilah yang akan membantu proses percepatan vaksinasi

Dikutip pada https://money.kompas.com bahwa pemerintah sudah mencabut vaksinasi berbayar kimia farma. Isu- isu yang beredar di masyarakat inilah yang membuat mereka menjadi memiliki keinginan untuk segera di vaksinasi.

14

Benar sekali, tergantung bagaimana kita saling bergandengan tangan menghadapi ini semua. Lagipula, saat ini harga PCR sudah diturunkan, sehingga sektor swasta juga yang terpengaruh, sepertinya kecil sekali pemerintah terpengaruh

Kebijakan pemerintah mungkin akan terus dikecam oleh masyarakat sebagaimana bagusnya, apalagi jika termakan hoax atau dikompori. Di sinilah peran kita sebagai yang netral untuk tetap mengingatkan bahwa kita harus fokus ke hal yang penting, yaitu memerangi pandemi ini, dibandingkan dengan saling menyalahkan

1 Like