© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan Pencemaran nama baik?

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Apa yang dimaksud dengan Pencemaran nama baik ?

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Mudzakir, 2004).

Bentuk Pencemaran Nama Baik


Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji (1993) pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

KUHP mengartikan penghinaan didalam pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya:

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisandengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu:

  1. Pasal 310 ayat (1) mengenai menista

  2. Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan surat

  3. Pasal 311 mengenai memfitnah;

    “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

  4. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan;

    “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri degan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yag dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam …….”

  5. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah;

    “barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, bak secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah dengan……”

  6. Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah.

    “barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan……”

Sedangkan yang di luar KUHP, antara lain pada:

Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja.

Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya (R. Soesilo, 1990).

Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum.

Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (R. Soesilo, 1990).

Macam-Macam Delik Pencemaran Nama Baik


Kejahatan pencemaran nama baik secara khusus diatur dalam BAB XVI dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 12 pasal, yaitu Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Kejahatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang akibatnya pihak yang diserang tersebut merasa malu. Kehormatan yang diserang adalah mengenai kehormatan dari nama baiknya, bukan dalam lingkup fisik.

Perbuatan yang menyinggung kehormatan seseorang secara fisik tidak masuk dalam kategori penghinaan, melainkan kejahatan kesusilaan atau kesopaan seperti diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penghinaan. Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara sistematik dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut, dapat ditemukan pengertian dasar delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang member kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang macam-macam delik, yaitu:

1. Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)

Masalah penghinaan secara umum terdapat pada BAB XVI buku kedua KUHP mengenai pengertian penghinaan yang dapat ditemui pada rumusan Pasal 310 KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa penghinaan merupakan perbuatan menyerang nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal denga tujuan supaya diketahui secara luas.

Penghinaan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada seseorang saja, ataupun kepada beberapa orang atau golongan, dan juga kepada suatu lembaga instansi tertentu. Penghinaan dimaksud adalah penghinaan yang dilakukan secara tulisan. Sasaran yang dituju dari suatu penghinaan bermacam-macam, penghinaan dapat dilakukan terhadap individu, golongan, atau institusi tertentu pengaturan dalam KUHP mengenai delik penghinaan ini kemudian dapat dibagi menjadi beberapa kategori penghinaan berdasarkan objeknya. Kategori dari delik-delik penghinaan tersebut yaitu:

  • Penghinaan yang ditujukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 137 KUHP;
  • Penghinaan yang ditujukan kepada Raja, kepala Negara sahabat atau wakil Negara asing di Indonesia, Pasal 144 KUHP;
  • Penghinaan terhadap penguasa umum, Pasal 207 dan 208 KUHP;
  • Penghinaan yang ditujkan terhadap orang perorangan, Pasal 310 dan 315 KUHP;
  • Pencemaran terhadap orang mati, Pasal 321 KUHP. (R.H. Sianipar, 2002)

2. Delik Penyebaran Kabar Bohong

Pengertian delik penyebaran kabar bohong adalah memberi atau menyajikan berita atau laporan tanpa kejelasan fakta yang benar, yang hanya berdasarkan desas-desus, rumor atau informasi sepihak yang berakibat merugikan orang laindan bersifat sensasional. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (R. Soesilo, 1990).

Pencemaran nama baik sebagai salah satu bentuk dari penghinaan merupakan delik aduan yaitu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (R.H. Sianipar, 2002). KUHP Pasal 74 juga mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan pengaduan.

Hak untuk mengajukan pengaduan ditentukan:

  1. Enam (6) bulan, sejak orang berhak mengetahui, jika berdiam di Indonesia.

  2. Sembilan (9) bulan, sejak orang yang berhak mengetahui, jika berdiam di luar Indonesia.

Konsepsi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Sebagian besar muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (WvS). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886, merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal Perancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum romawi.

Menurut KUHP setidaknya dikenal tiga jenis tindak pidana terkait dengan penghinaan, yaitu pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, dan penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Setidaknya ada tiga unsur agar tindak pidana penghinaan terpenuhi yaitu menyerang nama baik, adanya unsur kesengajaan, dan di depan umum. Sedangkan menurut doktrin dan yurisprudensi, penghinaan pada umumnya menggunakan ukuran pandangan masyarakat atau ukuran objektif. Penghinaan harus merupakan penghinaan dalam anggapan masyarakat dimana penghinaan itu dilakukan (R.H. Sianaipar, 2002)

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.

Menurut Muladi, yang bisa melaporkan pencemaran nama baikseperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pecemaran nama baik apabila menyampaikan suatu onformasi ke publik.

  • Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentigan umum.
  • Kedua, untuk membela diri.
  • Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran.

Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah (M. Halim, 2009).

Belum ada definisi hukum yang tepat dalam sistem hukum di Indonesia tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini diberlakukan merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (WvS). Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan sebagai aturan pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kemerdeaan berpendapat, khususnya bagi kalangan pers yang seringkali tak jelas dan lebih dimotivasi keinginan dari pembuat undang-undang untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi, terutama terhadap beragam informasi yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat (M. Halim, 2009).