Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik ?

pemilihan_umum
partisipasi_politik

(pemberi jawaban) #1

Partisipasi politik

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik?


Apa saja kualifikasi partisipasi politik ?
(Rahmat Rimba Saputra) #2

Definisi partisipasi politik secara umum adalah ikut sertaan masyarakat secara aktif dalam kegiatan menyampaikan hak suaranya kepada pemerintah secara langsung atau tidak langsung dan dapat mempengaruhi dalam mengaluarakan kebijakannya. Contoh peran secara langsung adalah turun ke jalan melakukan demonstrasi yang pada umumnya bertembat pada lokasi yang dianggap penting dalam penyampaian aspirasinya. Yang tidak langsung seperti pemilihan calon pemimpin daerah ataupun presiden, yang mana suaranya tidak akan langsung didengar dan harus melalalui proses yang dilaksanakan olek KPU sebagai penanggung jawab pengelolahan suara untuk menghasilkan output suara yang jujur.

Masyarakat memiliki peran yang sanga besar dalam mempengaruhi kebijakan publik, Sebagai perannya dalam mempengaruhi kebijakan publik maka mereka dituntut harus dapat memantau kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh pemerintah. Ketika tindakannya dikatakan partisipasi politik apabila suara-suara yang disampaikan mampu memepengaruhi pemerintah dan direalisasikan dalam membuat dan mengeluarakan kebijakan.

Miriam Budiardjo (2009) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Dalam konteks partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengertian ini, suatu partisipasi pasti memiliki pengaruh pada pemerintah yang mengambil keputusan. Dalam proses mempengaruhi ini, masyarakat dipakasa untuk aktif dalam melakukan pengamatan ataupun penyampaian pendapat dan didorong untuk kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, agar pemerintah selalu adil dalam mengambil kebijakan.

Menurut Herbert McClosky dalam International encyclopedia of the social sciences (Budiardjo,1996:183) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum.

Dalam pelaksanaannya partisipasi politik harus didasari rasa sukarela dari diri masyarakat agar hak pendpatnya digunakan sesuai rasa pribadinya yang ingin disampaikan, agar tidak berasal dari luar dirinya yang pada dasarnya mudah dipengaruhi oleh pihak luar yang dapat digunakan sesuai kepentingannya.

Dorongan masyarakat untuk ikut serta dalam kebijakan publik secara sukarela dimana muncul dalam dirinya sendiri dan sadar akan pentingnya peran mereka dalam ranah kebijakan piblik. Contoh masyarakat dalam haknya bersuara dalam pemilihan penguasa daerah atau presiden maka masyarakat suka rela tanpa ada yang menyuruh, mereka sadar akan haknya itu sendiri sehingga mereka ikut serta dalam partisipasi politik, dalam hal tersebut mereka sudah mempengaruhi kebijakan publik. Dimana nanti suara-suara itulah yang mempengaruhi siapa yang terpilih.

Dapat kita lihat, sifat partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarak ada beberapa jenis sebagai berikut :

  • Indivual atau kolektif
  • Terorganisasi atau sepontan
  • Mantap atau seporadis
  • Secara damai atau kekerasan
  • Legal atau illegal
  • Efektif atau tidak efektif

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan eputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau klektif, terorganisasi atau sepontan, mantap atau seporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efetif atu tidak efektif.

By political participation we mean activity by prevate citizen desained to influence goverment decision making. Participation my be individual or collective, oranizen or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective ineffective.

Sumber :
Budiardjo, Miriam. Dasar dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.


(Lia Permata Sari) #3

A post was merged into an existing topic: Apa saja kualifikasi partisipasi politik ?


(Annisa Maulida Zahro) #4

Partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang/kelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Di dalam keterlibatannya itu, seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih jelas lagi para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi-definisi partisipasi politik sebagai berikut:

  • Herbert Mc. Closky dalam internasional Encyclopedia of The Social Science, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara/masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau - tidak, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

  • Norman H. Nie Sidney Verba dalam Handbook of Political Science, Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

  • Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson , Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau sepontan, mantap dan sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

  • Miriam Budiardjo (1982), Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin negara baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan-kegiatan yang semacam ini dapat terlihat dari kegiatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadri rapat-rapat umum(kampanye), menjadi anggota suatu partai politik atau sekelompok kepentingan ataupun mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah ataupun juga bisa anggota parlemen dan sebagainya sejenis dengan itu.

Berdasarkan beberapa definisi pertisipasi politik di atas, terdapat hal-hal subtantif yang berkenaann dengan partisipasi tersebut, yaitu :

  • Kegiatan-kegiatan nyata, yakni kegiatan-kegiatan yang bias diamati secara kasat mata, bukan sikap atau orientasi.

  • Bersifat sukarela, yakni kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (self motion), bkan digerakkan oleh pihak lain di luar yang melakukan partisipasi, seperti baying-bayang pihak pemerintah, desakan, dan manipulasi.

  • Dilakukan oleh warganegara atau masyarakat biasa, baik individu- individu maupun kelompok masyarakat;

  • Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/ atau mencari jabatan politik; dan

  • Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi politik.

Dengan demikian partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kegiatan politik secara aktif sesuai dengan aturan main yang berlaku. Pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, tetapi kadar dari partisipasinya tersebut mungkin berbeda-beda dan hal ini akan tergantung pada pengetahuan/kesadaran tentang politik dari setiap warga masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990), bahwa:

“Di dalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan unsur satu golongan elit yang kecil. Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian dari penduduk yang paling besar menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah”.

Uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya pada suatu masyarakat yang masih tradisional kebanyakan dari mereka tidak mengerti bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik. Padahal sebenarnya mereka sudah berpartisipasi. Misalnya ikut serta dalam suatu kegiatan pemilihan umum, tetapi mereka tidak menyadari dan hanya tahu bahwa hal tersebut merupakan suatu keharusan. Oleh sebab itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990), selanjutnya mengemukakan:

“Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dinamakan partisipasi politik yang dimobilisasikan”.

Dalam suatu negara yang demokratis, apabila masyarakatnya sudah berpartisipasi atas kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai partisipasi politik yang cukup tinggi tingkatannya dan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Sebaliknya jika suatu masyarakat berpartisipasi dalam bidang politik tetapi seolah-olah seperti dipaksa karena merupakan suatu keharusan yang dimobilisasi, maka terdapat kecenderungan bahwa masyarakat tersebut masih rendah tingkat pengetahuannya tentang masalah politik dan ada kemungkinan tidak akan ada kemajuan dalam partisipasi politiknya.

Apabila kemungkinan yang kedua yaitu rendahnya partisipasi politik masyarakat yang masih terdapat di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya- upaya agar partisipasi masyarakat mengalami kemajuan, sebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat mempunyai dampak yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintah berupa dukungan dan dorongan serta tuntutan terhadap penyelenggara pemerintah. Apabila dukungan lebih banyak dari pada tuntutan, maka penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik dan mantap. Untuk itu, peningkatan partisipasi politik baik dalam jumlah, bentuk maupun kualitasnya yang mendukung jalannya kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara perlu mendapat perlindungan hukum berupa penegasan tentang kepastian penegakan hukum yang berlaku, dan adanya wadah untuk menyalurkan kehendak politik masyarakat. Dengan demikian tidak akan terjadi keresahan dalam masyarakat sebagai akibat tidak tersalurkannya atau tidak tertampungnya partisipasi politik masyarakat.

Alfian (1986) berasumsi bila tidak adanya partisipasi politik yang sehat dari masyarakat dalam suatu sistem politik, maka manipulasi politik dari berbagai golongan akan mengalami peningkatan dan hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem politik tersebut. Apabila asumsi tersebut benar, selanjutnya Alfian berpendapat sebagai berikut:

“Kalau asumsi ini mempunyai unsur-unsur kebenaran, maka partisipasi aktif anggota-anggota masyarakat dalam politik bisa bertindak sebagai mekanisme dalam mengendalikan (mekanisme pengontrol) manipulasi - manipulasi politik sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik secara stabil dan dinamis”.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik yang sehat dari masyarakat adalah sangat perlu untuk menjaga stabilitas suatu sistem politik. Sehat atau tidaknya suatu partisipasi politik adalah sangat relatif, sebab hal ini sangat tergantung pada sistem politik yang ada dukungan dari masyarakat terhadap sistem politik tersebut.

Sumber : Prof.Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd, Dra. Neiny Ratmaningsih, M.Pd, Budaya Politik,Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia


(Jeremy Liam Wijaya) #5

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Hutington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnyadianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008).

Berikut adalah beberapa ahli lainnya yang memberikan definisi terkait dengan partisipasi politik:

  • Keith Fauls (1999) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif ( the active engagement ) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

  • Herbert McClosky (1972) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

  • Huntington dan Nelson (1997), dalam artikelnya yang berjudul dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence).