Apa yang dimaksud dengan Lembaga Negara Independen ?

ilmu_negara
lembaga_negara

(Lia Permata Sari) #1

Lembaga Negara

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.

Apa yang dimaksud dengan Lembaga Negara Independen ?


(Aresha Ravan Arabella) #2

Lembaga negara pada saat ini mengalami perkembangan pesat, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

  • Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.

  • Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan ( Welfare State ). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara.

  • Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.

  • Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan ( institutional experimentation ).

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut Auxiliary States institutions,* atau *Auxiliary States Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberi pengertian “lembaga independen adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif), bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, banyak tumbuh lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut umumnya disebut sebagai state auxiliary organs , atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory agencies , independent supervisory bodies , atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran ( mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Lembaga-lembaga seperti ini di Amerika Serikat disebut juga the headless fourth branch of the government , sedangkan di Inggris lembaga-lembaga seperti ini biasa disebut quasi autonomus non governmental organizations atau disingkat quango’s.

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai “ auxiliary states bodies* ”. Menurutnya, lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. *Auxiliary states organ dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu terdapat juga lembaga independen yang kewenangannya bersumber dari konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang- undang.

Alasan utama yang melatar belakangi munculnya lembaga independen, adalah :

  • Pertama, alasan sosiologis, yang menyatakan bahwa munculnya lembaga independen disebabkan adanya perkembangan kegiatan negara (modern) yang semakin kompleks sehingga membutuhkan banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga negara yang dihasilkan melalui konstitusi sudah tidak mampu lagi menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Konsekuensi yang dituntut adalah membentuk lembaga baru yang merupakan conditio sine qua non (konsekuensi logis) bagi pertumbuhan dan perkembangan negara dalam mengakomodasi aspirasi dan dinamika masyarakat modern.

  • Kedua, alasan administratif, yang menyatakan bahwa kemunculan lembaga independen lebih disebabkan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas tidak selalu harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja, apalagi bila fungsi yang menjadi tugas suatu lembaga tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Lembaga independen secara umum memiliki fungsi utama, yaitu :

  • Pertama , lembaga independen berfungsi mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses penyelenggaraan negara yang didasarkan pada paradigma good governance , mensyaratkan adanya interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah ( government ), sektor swasta ( private sector ), dan masyarakat ( society ).

  • Kedua , lembaga independen berfungsi menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Secara umum lembaga independen mempunyai peran yang cukup strategis dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu:

  • Sebagai pengambil dan/atau pelaksana kebijakan yang efektif, efisien, adil dan akuntabel sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

  • Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi (pengaturan) terhadap subyek dan obyek yang menjadi tanggungjawabnya;

  • Sebagai pengantisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya;

  • Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh stakeholders terkait dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

  • Sebagai ”investigator” terhadap seluruh aktivitas yang menghambat dari pihak-pihak yang terlibat dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya;

  • Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan yang menjadi tanggungjawabnya.

Namun gejala umum yang dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga independent tersebut adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Ketidakjelasan pembentukan tentunya membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan kedudukan dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat merusak sistem.

Lembaga-lembaga Independen di Indonesia antara lain :

  • Komisi Pemberantasan Korupsi‎
  • Komisi Yudisial
  • Komisi Pemilihan Umum
  • Komisi Informasi
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  • Komisi Penyiaran Indonesia
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Ombudsman Republik Indonesia‎
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
  • Bank Indonesia
  • Dewan Pers

Referensi :

  • Muchlis Hamdi, “ State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara ”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan”Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009
  • Hendra Nurtjahjo, “Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis”, Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta, 2006.