Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto)
Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:
Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
(Pengertian Politik Dinasti | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
Menurut saya politik dinasti sendiri memiliki pro dan kontra. Di satu sisi, tidak ada salahnya jika anggota keluarga pejabat ingin masuk ke dalam dunia politik karena mungkin tidak semua faktor keterlibatannya disebabkan oleh relasi yang dimiliki. Jika sesorang tersebut kompeten dan memiliki kontribusi besar, maka kemampuannya lah yang membuat dirinya terpilih, Di sisi lain, ada juga yang memanfaatkan relasi agar dapat mengalahkan lawan politiknya. Hal inilah yang menghambat jalannya demokrasi karena kekuasaan hanya ada ditangan segelintir orang saja. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya meminimalisir sisi negatif dari politik dinasti tersebut?
Terima Kasih atas artikel yang bermanfaat, sebenarnya menurut saya tidak salah jika anak dari seorang presiden ingin juga menjadi Presiden kelak. Namun, kita harus memastikan bahwa dia memang pantas dan juga tidak melanggar aturan dengan mengatasnamakan ayahnya yang dulu seorang Presiden juga dan menjadi dipermudah. Asalkan dia masuk dengan fair saya rasa tidak masalah.
Iya kak benar.asalkan memang pada dasarnya beliau pantas untuk memimpin dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
untuk mencegah dinasti politik dengan cara melakukan penerapan yang transparansi dan akuntabilitas untuk mengatasi penyimpangan di tubuh politik dinasti antara lain orientasi kepala daerah melakukan kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengenalkan tata kelola pemerintah yang baik serta melakukan pembinaan dan pengawasan berjenjang.
Benar sekali, mbak. Memang tidak salah ketika ada kerabat atau keluarga pemimpin yang akan maju dalam pemilihan. Sebab kita tau bahwa semua warga negara berhak memilih dan dipilih termasuk anak presiden sekalipun. Catatannya, selama itu tidak menggunakan cara cara yang menyalahi aturan.
politik dinasti menuai pro dan kontra di masyarakat, tapi bukankah setiap warga negara punya hak untuk mecalonkan diri sebagai kepala daerah atau misal ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin negara ya asalkan mengikuti aturan dan tidak melanggar.
Betul, tapi terkadang warga selalu mengecap mereka nepotisme walaupun si orang tersebut tidak menyalahi aturan. Layaknya anak jenderal yang juga masuk Militer terkadang di cap nepotisme, padahal belum tentu.
Menurut saya sah-sah saja jika ada politik dinasti, asalkan pemimpin tersebut benar-benar bagus dan dapat dipercaya untuk memimpin, namun, politik dinasti biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut dapat merugikan masyarakat.
Bagus sekali artikelnya. Saya ingin bertanya apakah ada dampak negatif lainnya dan dampak positif apabila politik dinasti diteruskan selain yang disebutkan di atas? mohon berikan penjelasannya terimakasih.
saya setuju dengan Mbak Saydza, bahwasanya dinasti politik memang menuai pro dan kontra. Kita tidak bisa menilai seorang calon dari latar belakang keluarganya saja. Jika memang orang tersebut memiliki potensi dan kemampuan yang baik, menurut saya bisa dan patut saja untuk dipertimbangkan. Terlepas dari hal itu juga sah-sah saja bagi mereka untuk ikut mencalonkan dirinya. Tidak selamanya garis keluarga atau kekerabatan membawa hal yang negatif.