Setujukah Kalian Jika Indonesia Menerapkan Lockdown Ketimbang PPKM?

[williamaditama (William Kertha Adi Tama)]

Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih merajalela di Indonesia sehingga mau tidak mau Pemerintah memberlakukan pembatasan - pembatasan fisik dan sosial di ruang - ruang terbuka publik dengan memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ketika kasus positif Covid-19 kembali meningkat sejak awal Juni hingga sekarang ini. PPKM sendiri juga merupakan adaptasi dari progam sebelumnya yang disebut sebagai PSBB yang diberlakukan saat awal pandemi Covid di Indonesia.

Sementara itu, negara - negara lain seperti Malaysia, India, Amerika, China, Vietnam, dan Thailand konsisten untuk melakukan lockdown di negara mereka yang hal ini rupanya dinilai efektif oleh sebagian kalangan terutama dari epidemiologi dan ekonom. Direktur utama Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhisthira menilai jika kebijakan lockdown lebih efektif dibandingkan dengan PPKM darurat, karena menurutnya masyarakat akan dipaksa untuk 100 persen disiplin prokes dan akan berjalan dengan baik jika pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan sosial dan subsidi gaji, sehingga menurutnya tidak ada lagi alasan untuk masyarakat berkeliaran di luar rumah.

Pernyataan itu juga seolah diamini oleh kalangan epidemiolog yang mengatakan jika PPKM sendiri tidak begitu efektif dalam menekan laju Covid-19 di Indonesia. Menurut epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, PPKM darurat tidak berjalan sebagaiamana mestinya karena pelaksanaannya yang tidak terkendali yang menyebabkan prokes 5M tidak terjaga dan kurang dipatuhi oleh masyarakat disamping dengan tingkat pengambilan sample positif Covid yang juga rendah.

PPKM sendiri juga mulai menuai protes dan kecaman dari masyarakat Indonesia karena pelaksanannya yang berlarut - larut dan cukup menyulitkan aktivitas masyarakat sementara di sisi lain, pandemi masih merajalela dan menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Nah, menurut kalian youdics sekalian, apakah kalian setuju jika Indonesia sebaiknya menerapkan lockdown saja jika berkaca dari fenomena yang sudah disebutkan diatas atau sebalinya tetap berfokus kepada PPKM ? let me know you opinion !

Referensi :

1. Epidemiolog UGM: PPKM Darurat Belum Efektif Turunkan Kasus Covid-19 | Universitas Gadjah Mada
2. Dibanding PPKM Darurat, Lockdown Dinilai Lebih Efektif - Bisnis Liputan6.com

[dinarizki (Dina Rizki Inten Yanuari)]

Aku sih yes, lebih baik Indonesia menerapkan lockdwoan sekalian aja daripada disuguhi cicilan PPKM tiap minggu seperti ini. Karena nampak bahwa pemerintah ngasih aturannya setengah-setengah, sehingga terkesan bahwa pemerintah gagal menjalankan sistemnya. Takutnya malah bikin masyarakat jadi trust issue terhadap pemerintah.

Lagipula, di Indonesia sendiri covid kan statusnya sudah termasuk penyakit menular yang menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti yang telah ditetapkan dalam Kepres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ya memang benar, tidak bisa dipungkiri bahwa dari segi ekonomi Indonesia rasanya masih belum mampu jika menerapkan kebijakan lockdown total, sebab Indonesia memiliki lapisan masyarakat berbeda beda. Ada kelompok masyarakat yang masih sangat membutuhkan dukungan, miskin, rentan miskin, dan ada yang kaya. Lalu ada kelompok di perkotaan dan kelompok di pedesaan. Kemampuan merekapun memang berbeda-beda. Tapi kan, itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti yang termaktub dalam pasal 55 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Undang-undang dibuat secara sadar, tapi mengapa seakan sekarang terkesan menghindari aturan yang sudah mereka buat sendiri? Harus berani take a risk, dong. Bukankah pak presiden juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat? Artinya, kesehatan di atas ekonomi, kan? Dilansir dari media berita daring, CNN Indonesia, presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengatakan bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan.

Epidemiolog UI Pandu Riono bahkan sudah berkali-kali meminta pemerintah untuk melakukan lockdown total utamanya di wilayah Pulau Jawa untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Soal pertumbuhan ekonomi, pernyataan pemerintah juga cukup kontradiktif, sebab beberapa bulan yang lewat, presiden sempat menyatakan bahwa pemerintan akan mengutamakan kesehatan di atas ekonomi. Namun sekarang apa eksekusinya.

Ah, memang salah satu cara terbaik untuk mengecewakan diri sendiri adalah dengan berharap kepada Pemerintah.

Dasar Hukum:

1. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diakses melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 - Pusat Data Hukumonline
2. Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diakses melalui https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83feade16df/node/534/keputusan-presiden-nomor-11-tahun-2020

Referensi

CNN Indonesia. 2020. Jokowi: Fokus Nomor Satu Kita Tetap Kesehatan. Di akses melalui Jokowi: Fokus Nomor Satu Kita Tetap Kesehatan

[Roro_Fitri]

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada dua kebijakan tersebut, mengenai apa yang menjadi nilai baik atau manfaat dan apa yang menjadi nilai buruk atau dampaknya, akan tetapi untuk saat ini, saya sendiri kurang setuju jika PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diganti menjadi LOCKDOWN , atau pemerintah menerapkan LOCKDOWN lagi untuk menjadi pengganti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakt) yang saat ini tengah berjalan, karena melalui beberapa media informasi, bahkan melalui akun utama instagram presiden Indonesia sendiri mengatakan bahwa, penarapan PPKM saat ini dinilai efektif dan mampu menurunkan angka atau presentase penyebaran kasus positif Covid-19, dan juga berhasil merubah status beberapa daerah menjadi lebih baik dan aman.

REPUBLICA.CO.ID, BANTUL – Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 efektif untuk menekan angka kasus Covid-19 di wilayahnya, “Karena masyarakat taat pada prokes” katanya di Kabupaten Bantuu, Provinsi Derah Istimewa, Yogyakarta, Selasa (24/8). Tangerang,- Berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang saat ini sudah memasuki zona kuning (rendah) yang sebelumnya zona oranye (sedang) penyebaran COVID-19. Adanya perubahan ini mengindikasikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diterapkan cukup efektif. (Diskominfo Kab. Tangerang)

Diatas meupakan beberapa contoh yang mengungkapkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai efektif untuk menurunkan kasus Covid-19. Terlebih saat ini, beberapa wilayah sudah mulai memasuki Level 3, dimana berbagai kelonggaran kebijakan akibat baiknya angka penyebaran Covid-19 mulai berlaku, baik dari sektor sosial, pendidikan ataupun perekonomian. Jika, dipindahkan lagi kepada LOCKDOWN, kita harus mampu benar-benar memahami dampak apa saja yang akan terjadi.

LOCKDOWN, atau adanya pemberlakuan kebijakan penutupan kota atupun negara, menurut saya tidak perlu lagi untuk dilakukan,mengingat kebijakan tersebut memberikan dampak yang kurang baik, dari segi perekonomian. Meski dikatakan akan terdapat bantuan dan lainnya dari pemerintah untuk masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak cukup efektif merata menurut saya, selalu saja ada oknum-oknum di baliknya, yang rasanya, justru yang membutuhkan malah susah untuk mendapatkannya.

Kepala Departmen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan jika Lockwodn ibarat obat keras yang punya efek samping, dan perekonomianlah yang akan menjadi korban. Skenario terburuk dari kebijakan tersebut adalah melesetnya proyeksi pertumbuhan ekonomi peerintah yang paasti juga akan di ikuti pertambahan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan baru.

Terlebih beban APBN sudah terlampau berat untuk dapat menggelontorkan anggaran besar sebagai jarring pengaman sosial. Belum lagi, pemerintah punya komitmen disiplin fiscal untuk menurunkan deficit kembali ke bawah tiga persen pada tahun 2023.

Melalui hal tersebut, menurut saya sudah cukup berat untuk menjadi pertimbangan mengenai wacana penerapan atau penggantian kebijakan PPKM mnejadi LOCKDOWN. Jika memang sudah sadar, ya, saya rasa mulailah saja dari diri sendir iterlebih dahulu untuk mematuhi dan disiplin terhadap semua prokes yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Referensi

Bupati: PPKM Efektif Turunkan Angka Kasus Covid di Bantul | RepJogja

PPKM Mikro Efektif Tekan Penularan COVID-19, Kabupaten Tangerang Masuk Zona Kuning - Berita Kabupaten Tangerang

dampak negatif lockdown di indonesia - Google Suche

[Mayang_Saftiani]

Kalau aku tidak setuju jika pemerintah menerapkan lockdown. Karena kalau PPKM bisa bertahap meskipun efeknya tidak langsung terlihat signifikan. Dengan begitu pemerintah dapat sambil memperbaiki dan mempersiapkan penambahan sarana kesehatan, serta sosialisasi physical distancing dan kebiasaan perilaku sehat oleh masyarakat. Pemerintah harus sekuat tenaga untuk menahan perekonomian tidak jatuh terlalu dalam dan harus menjaga lampu tetap menyala. Walaupun terjadi pengorbanan terhadap perekonomian, namun strukturnya harus tetap dipertahankan jangan sampai rusak.

Selain dari itu, jika memutuskan lockdown tentu ada syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan apakah negara kita mampu untuk melakukan kebijakan tersebut.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Edhie Purnawan menyampaikan bahwa jika negara kita memutuskan untuk Lockdown maka harus memperhatikan beberapa syarat. Yaitu :

• Memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi
• Pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha secara maksimal

Contohnya seperti di negara luar, Filipina, ketika presiden Dueterte bekerja sama dengan dua konglomerat besar, San Miguel Corporation dan Ayala Corporation untuk menyediakan makanan sebagai kebutuhan rakyat mereka selama melakukan lockdown. Lantas pertanyaannya, apakah pemerintah kita sanggup?

Jika kita lihat berdasarkan UU Nomor 6/2018 mengenai karantina, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan status darurat kesehatan nasional dan memberlakukan karantina atau isolasi, yaitu : karantina rumah, karantina rumah sakit, hingga karantina wilayah.

Menurutku sendiri, sudah tepat pemerintah lebih memilih menjalankan PPKM daripada lockdown karena tentunya pemerintah masih melihat keadaan negara serta kesanggupan mereka yang belum bisa memenuhi resiko dan syarat untuk melakukan lockdown. Tidak usah muluk-muluk lockdown , kita PPKM saja masih banyak yang demo dan mengeluh sana-sini soal ekonomi. Para pedagang susah nyari duit, akses terbatas, pembeli jadi berkurang.

Bahkan dengan PPKM saja pemerintah masih ketar-ketir memikirkan solusi yang terbaiknya bagaimana untuk rakyat. Belum lagi di tengah jalan ada banyak pihak Nakal yang malah mainin dana, padahal sedang urgent pandemi. Pasti ada kan? Ga keliatan aja.

Maka di coba PPKM pertama lanjut kedua karena jika harus full total di tutup masyarakat awam yang tidak paham sulitnya mengatasi tantangan dimasa pandemi semakin panas karena sulit nyari uang, anak istri kelaparan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan seperti sembako selama lockdown saya rasa pemerintah kita belum sanggup. Dana BLT saja untung-untung ngalir. Karena di daerah saya pun masih sedikit terhambat.

Referensi

• Kennedy, P. S. J., Tampubolon, E., & Fakhriansyah, M. (2020). Analisis Strategi lockdown atau Pembatasan Sosial dalam menghambat penyebaran Covid-19. IMAGE , 9 (1), 48-64.
• Syarat Ketat Lockdown, RI Sanggup Nggak?

[gadis_karwita]

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira memandang dengan diberlakukannya PPKM Darurat ini justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara negatif. Hal yang efektif harus dilakukan menurut Bhima adalah dengan melakukan Lockdown selama 14 hari. Sehingga setelah dilakukan lockdown angka penularan bisa turun dan ekonomi bisa kembali melesat.

Berkaca pada pengalaman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun lalu, angka kasus menurun, tapi dampak ekonominya tidak signifikan. saya rasa juga lebih efektif penerapan lockdown dibandingkan PPKM.

Sumber

Putri CA. 30 juni 2021. Galau Lockdown atau PPKM Darurat, Ekonom Juga Beda Pendapat!. CNBC Indonesia

[cakwewe (Muhammad Wildan Cahya Purnama)]

PPKM tidak menyelesaikan persoalan malah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Hampir sebulan PPKM belum memberi harapan menuju babak akhir pandemi di Indonesia. Dilansir dari KOMPAS.com pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perpanjangan PPKM level 4 tersebut dilakukan usai masih tingginya angka varian Delta. PPKM diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021.

Sejumlah pihak mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap perpanjangan PPKM. Salah satunya Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet, menilai pada awal pandemi dengan lonjakan kasus gelombang kedua terjadi, pemerintah cenderung lebih sering menunjukkan wajah koersif dengan menghardik dan menghukumi masyarakat yang melanggar aturan PPKM Darurat, lanjut dia, pemerintah harus memberikan sinyal bahwa mereka harus bertindak dalam kejujuran. Dalam niat untuk menyelamatkan rakyatnya untuk membangun kemaslahatan publik.

Sebetulnya PPKM ini merupakan hasil perluasan strategi dari lockdown untuk menangani covid, sehingga jika apa yang diekspetasikan oleh pemerintah tentang PPKM ini berjalan lancar, maka kemungkinan pandemi akan selesai. Tetapi saat ini yang dibutuhkan masyarakat ialah kepercayaan terhadap pemerintah, rakyat sudah tidak butuh perubahan istilah maupun perpanjangan, rakyat butuh ada kebijakan tegas untuk membuat orang tetap dirumah dan ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar.

Summary

PPKM darurat lagi? Kenapa tidak lockdown - Tren Opini
Kebijakan Baru Perpanjangan PPKM level 4 - Kompas

[KangJet (Mohammad Dhani Alfian)]

Saya kurang setuju apabila Indonesia menerapkan lockdown. Kalalu indonesia menerapkan lockdown, maka dampaknya akan buruk bagi perekoomian. Khususnya sektor informal akan kehilangan penghasilan. Sektor produksi akan terganggu karena banyak produk yang akan berkurang pasokannya. Bukannya Covid malah hilang yang ada penerapan lockdown memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian terutama jika pandemi berlangsung lama. Pasalnya aturan lockdown bisa menimbulkan kesenjangan yang lebih besar bagi masyarakat atas, menengah dan bawah, kecuali pemerintah bisa menyediakan bantuan sosial yang besar. Tapi jika indonesia mau menerapkan sistem lockdown rencana ini harus dipikirkan secara matang.

Summary

https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-jika-lockdown-diterapkan-perekonomian-indonesia-bakal-mati
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210703/9/1413274/indonesia-tak-bisa-terapkan-lockdown-ini-kata-chatib-basri

[Yusrilisya (Yusril Isya Ramadhan)]

Kalo menurut aku pribadi ya tidak setuju. Kita lihat saja dari PPKM, banyak masyarakat merasa dirugikan karena terbatasnya segala jenis akses dan mobilitas sehingga mereka tidak punya sumber untuk mencari penghasilan agar mereka bisa menyambung hidup. Apalagi dengan lockdown. Lockdown dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah area, baik itu akses masuk maupun akses keluar. Ketika sebuah area memberlakukan lockdown, baik itu negara, provinsi, kota atau kabupaten, bahkan hingga wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan dan desa, masyarakat yang tinggal di sana tidak hanya dilarang untuk bepergian ke luar area, tapi juga tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Lockdown di Indonesia menyebabkan masyarakat jadi tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah seperti biasanya. Contohnya bekerja di kantor, pergi ke sekolah, hingga beribadah di tempat ibadah sebagaimana biasanya. Masih banyak masyarakat ngeyel dan bebal yang tidak percaya COVID-19, tidak mau divaksin, dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana mau mencapai herd immunity kalau begitu? Penerapan PPKM maupun lockdown dari pemerintah tentunya haruslah memikirkan kepentingan semua lapisan masyarakat, bukan hanya kepentingan masyarakat kelas atas saja. Jadi, sebenarnya penerapan PPKM ini cukup dilema, dimana tentunya kita harus bisa memutus rantai penyebaran COVID-19, namun masyarakat juga butuh penghasilan untuk bisa menyambung hidup. Lockdown dirasa belum siap untuk diterapkan dengan kondisi masyarakat seperti saat ini.

[andinalarasati]

Tidak setuju. Lockdown akan sangat berdampak negatif pada perekonomian kita jika diterapkan saat ini. Ekonomi semakin terpuruk, jika lockdown diberlakukan maka semakin banyak sektor usaha yang harus tutup. Jika lockdown diterapkan di awal pandemi ini masuk ke Indonesia, mungkin akan lebih efektif karena kondisi perekonomian masih lebih baik dibandingkan sekarang. Selain itu, menurut aku pemerintah belum memiliki persiapan yang matang untuk memberlakukan lockdown. Jika Indonesia menerapkan lockdown, pemerintah wajib untuk memberikan bantuan bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan jika dilihat realitanya, sekarang pun bantuan sosial belum juga merata pembagiannya. Memang lockdown pastinya akan menekan penyebaran virus, namun sisi negatif yang ditimbulkannya juga akan banyak karena negara kita belum memiliki persiapan yang matang akan rencana tersebut.

[dindaaisya]

Aku juga salah satu orang yang tidak setuju jika Indonesia menerapkan lockdown. Menurutku PPKM saja cukup dan bisa kita lihat juga dampak yang ditimbulkan oleh adanya PPKM ini. Adanya PPKM ini cukup berdampak pada perekonomian Indonesia, banyak sekali usaha-usaha kecil bahkan menengah harus tutup karena terbatasnya kegiatan diluar rumah, banyak juga dari mereka yang harus kehilangan sumber pendapatannya. Benar kata kak @andinalarasati, selain pemerintah masih belum siap untuk memberlakukan lockdown, perekonomian di Indonesia juga akan semakin terpuruk jika lockdown diberlakukan karena pasti seluruh usaha atau perusahaan tidak akan diizinkan untuk beroperasi dan masyarakat juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lagipula, bukankah dengan adanya PPKM yang diberlakukan saat ini juga cukup dapat membawa dampak baik dalam menekan angka kematian covid-19? Melihat angka kematian di Indonesia saat ini, di tengah angka kematian dunia yang sedang mengalami kenaikan, kebijakan PPKM ini dapat menjaga Indonesia dari perkembangan kasus Covid-19 ke arah yang kurang baik. Dalam artian lain, PPKM ini cukup efektif untuk diberlakukan di Indonesia.

[muthiagustina (Muthia Agustina)]

Aku pun tidak setuju jika Indonesia memilih untuk lockdown. Jika kita lihat 3 bulan awal terjadinya Corona, Indonesia mengambil langkah untuk menutup banyak akses yang hampir menyerupai lockdown dan itu saja sudah membuat masalah bagi perekonomian negara sebab terjadinya penurunan pendapatan besar-besaran. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, turunnya penghasilan karena usahanya terpaksa tutup, dan orang yang susah makin terasa susahnya. Bantuan pemerintah yang tidak banyak akibat harus dibagi ke semua masyarakat yang terkena dampaknya, membuat mereka tetap tidak tercukupi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terlepas dari permasalahan ekonomi, masalah kesehatan mental juga menjadi permasalahan yang jadi sorotan juga. Banyak yang mengalami stress hingga depresi akibat terpaksa harus mengurung diri dirumah tanpa berinteraksi secara langsung dengan orang-orang, dan potensi adanya pertengkaran dengan anggota keluarga sangat meningkat karena semua orangpun merasakan kebosanan dan kesulitan untuk menyelesaikan urusannya.

Serta jika kita lihat PPKM yang sedang kita jalani ini, masyarakatpun masih banyak yang merasa dirugikan dan kesulitan karena banyaknya kegiatan yang biasa mereka lakukan itu menjadi serba terbatas. Kasus penurunan ekonomi juga sudah sangat terasa, banyak usaha yang terpaksa tutup akibat berkurang/ tidak adanya pengunjung yang datang untuk membeli barang dagang mereka sebab peraturan pemerintah yang melarang keras masyarakatnya untuk melangsungkan kegiatan di luar rumah dan berkumpul di suatu tempat umum. Jadi, jika PPKM saja sudah cukup mencekik banyak pihak, aku rasa lockdown bukanlah pilihan yang tepat untuk memutus rantai penyebaran virus ini.