Risiko terbesar apa yang ditanggung masyarakat terhadap kebijakan BPJS Kesehatan ?

BPJS Kesehatan tak punya jalan lain untuk keluar dari krisis finansial saat ini dana talangan minimal Rp 7 triliun harus di bayar segera.

BPJS Kesehatan, untuk saat ini program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan rakyat dan menjamin kesehatan mereka yaitu BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN. Program ini terus di kembangkan dan di terapkan diseluruh Indonesia dengan program-program seperti Jaminan kesehatan Nasional (JKN) sampai Kartu Indonesia sehat (KIS) diharapkan bisa membantu masyarakat dalam hal pembiayaan kesehatan,Tetapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya.

Dilansir dari DETIK HEALTH Saat ini Badan Anggaran DPR sedang melakukan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satu poin rapat yang digelar bersama pemerintah dan BI adalah menentukan anggaran kesehatan, termasuk besar dana talangan untuk BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan tak punya jalan lain untuk keluar dari krisis finansial saat ini. Lembaga tersebut harus menerima dana talangan minimal Rp 7 triliun untuk membayar klaim rumah sakit. Sayangnya pemerintah belum tentu bisa memenuhi kebutuhan defisit dana sebesar Rp 8,03 triliun untuk tahun 2018.

Deputi Bidang Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif mengatakan, pihaknya belum bisa mengeluarkan keterangan terkait kucuran dana bail out.

“Kita masih nunggu keputusan dari Presiden terkait besaran dan pemanfaatan dana,” katanya, Selasa (4/9/2018)

Pemerintah kemungkinan hanya bisa memberi dana talangan sebesar Rp 5 triliun. Hal ini terkait target pemerintah untuk menekan defisit sebesar 1,84 persen dari total anggaran dan belanja negara sebesar 2.439,7 triliun.

“Saat ini, sekitar 80 persen sumber dana BPJS Kesehatan berasal dari pemerintah,” kata Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf.

Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim yang diajukan rumah sakit. BPJS Kesehatan sendiri terkena denda satu persen dari total klaim bila telat membayar pada rumah sakit.

Bila BPJS Kesehatan tidak punya cukup dana, maka pembayaran klaim berisiko terganggu. Akibatnya rumah sakit tak bisa memberi servis terbaik bagi peserta BPJS Kesehatan. Risiko terbesar akan ditanggung masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan.

Pentingnya Menjaga Kesehatan Saat Ini.

Dengan melihat kondisi di atas tindakan pencegahan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menangani resiko terbesar yang akan terjadi. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan selalu memonitor tanda vital bagi penderita penyakit kronis adalah langkah nyata dalam menghindari resiko yang lebih besar.

Aplikasi dan perangkat kesehatan mobile saat ini mempunyai peran penting dalam industri layanan kesehatan, karena teknologi pada perangkat kesehatan dan aplikasi saat ini memungkinkan untuk mendiagnosis penyakit dan mencegah kemungkinan berkembangnya kondisi medis berbahaya pada pasien penyakit kronis.

Selain itu aplikasi dan perangkat kesehatan bisa menjadi Inovasi dalam memberikan informasi kesehatan dan teknologi kesehatan dalam membangun kompetensi kesehatan masyarakat termasuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsil industry kesehatan mulai dari tenaga healthcare, dokter, klinik puskesmas bahkan Rumah sakit.

Aplikasi +hubsehat sebagai Rekam medis elektronik (EMR) yang unik dan ada di beberapa platform populer seperti Android, IOS dan WEB base bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Aplikasi +hubsehat sebagai Rekam Medis Elektronik (EMR) Pribadi yang bisa di akses kapanpun dan dimanapun memudahkan masyarakat untuk memiliki rekam medis elektronik (EMR) personal dan mempermudah masyarakat dan memperlengkapi industry kesehatan serta tenaga medis dalam mencari profil dan riwayat rekam medis pasien.

Masa depan akan jauh lebih penting ketika anda bisa memonitor semua kesehatan anggota keluarga Ini sebagai langkah nyata dalam pencegahan penyebab penyakit kronis dan mengurangi resiko terbesar untuk kesehatan dalam masyarakat seperti BIAYA KESEHATAN.
Info selengkapnya : https://hubsehat.com/

Risiko terbesar apa yang ditanggung masyarakat terhadap kebijakan BPJS Kesehatan ?

Source :