Pertanyaan diatas muncul berdasarkan seruan Presiden Joko Widodo agar memisahkan agama dan politik.
Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/03) lalu, Presiden berpendapat terjadi gesekan kecil dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya dihindarkan dengan tidak mencampuradukkan politik dan agama.
“Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” kata Jokowi.
###Ketua MUI- KH Maruf Amin
Menurut KH Maruf Amin, “agama dan politik saling mempengaruhi”.
“Politik kebangsaan itu juga harus mendapat pembenaran dari agama. Kalau tidak, bagaimana? Mungkin yang dimaksud presiden itu paham-paham yang bertabrakan, sehingga menimbulkan masalah.”
“Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama, bagaimana? Agama, negara dan Pancasila itu kan saling menopang,” jelas Maruf Amin.
Bahkan Maruf Amin juga mengingatkan akan munculnya 'radikalisme sekuler’ yang menginginkan agar ‘agama jangan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara’.
“Dan bahkan Pancasila pun disekulerkan, ada upaya sekularisasi Pancasila,” kata Maruf Amin lagi.
###Yudi Latif - Pengamat politik dan Islam
Terkait pernyataan Presiden Jokowi soal pemisahan antara agama dan politik, Yudi menilai tidak ada masalah dengan politik berdasar agama.
“Bahwa berpolitik dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan, itu suatu yang absah. Pasti kan komunitas manusia punya keyakinan kemanusiaan, termasuk nilai spiritual di dalamnya. Motivasi berpolitik berdasarkan keagamaan itu tidak apa-apa.”
Yudi menegaskan pernyataan Presiden Jokowi tersebut harus diartikan tidak secara harafiah.
“Maksudnya, jangan melakukan politisasi agama untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan karena kalau agama dipolitisasi bisa mereduksi nilai agama itu sendiri.”
Menurut Yudi, dalam kasus pilgub Jakarta-lah, agama dipolitisasi sementara di sejumlah daerah lain, mayoritas Muslim bisa memilih bupati dan gubernur dari kelompok non-Muslim.
“Di tempat-tempat lain, agama tidak dipolitisasi. Di Jakarta itulah agama dipolitisasi, pangkal pembelahan either bersama kami atau bersama kalian, di sini agama jadi simbol peretakan, bukan penyatuan,”.
###Zulkifli Hasan - Ketua MPR
Menurut Zulkifli Hasan, pernyataan Presiden Jokowi terkait politisasi agama sebaiknya dilihat dari konteksnya.
“Agama itu kan bicara nilai-nilai luhur, tapi kalau saling menghujat, memfitnah, itu politisasi agama, itu yang nggak boleh. Mungkin konteksnya itu. Ya konteksnya dulu kita lihat apa,”.
Bagaimana menurut anda ?