Kelompok Taliban telah menguasai Afganistan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa ada kemungkinana Inggris akan bekerja sama dengan Taliban jika perlu. " Yang ingin saya pastikan kepada orang-orang adalah upaya politik dan diplomatik kita menentukan solusi bagi Afganistan, bekerja dengan Taliban, tentu saja jika diperlukan, akan terus berlanjut" ucap Boris Johnson.
Untuk Indonesia, apakah perlu juga kita mengadakan kerjasama dengan Taliban? dengan tujuan mencegah kekerasan dalam praktik pemerintahan di Afganistan serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak. Bagaimana menurut kalian?
Menurutku kerja sama dengan Taliban untuk memastikan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terhadap perempuan dan anak-anak di Afghanistan itu memang sangat diperlukan. Hal tersebut juga telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Menurut Retno Marsudi dalam Ramadhan (2021), Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan serta selalu mementingkan hak kaum perempuan. Indonesia tentu akan membantu perdamaian khususnya pada kerja sama pemberdayaan perempuan.
Namun, untuk saat ini kerja sama antara Indonesia dengan pihak Taliban harus dibatasi dalam konteks diplomatik perdamaian dan perlindungan HAM saja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Hikmahanto Juwana dalam Anggraeni (2021) mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu ikut campur dalam urusan domestik, khususnya rezim Taliban di Afghanistan. Indonesia harus berhati-hati dalam mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan karena jika mengakui salah satu pihak dan tidak mengakui pihak yang lainnya, maka dikhawatirkan saat yang berkuasa adalah pihak yang tidak diakui akan berdampak besar pada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan. Hal tersebut juga searah dengan pandangan Sudarnoto Abdul Hakim, Peneliti dan Pengamat Luar Negeri dari FAH UIN Jakarta. Sudarnoto Abdul Hakim dalam Utami (2021) mengatakan, Indonesia tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Afghanistan karena kita menganut politik luar negeri berbasis “Non-Interference Principles”. Dengan demikian, kita harus menghormati kegiatan politik yang terjadi di Afghanistan sepanjang tidak mengganggu stabilitas kawasan maupun merusak asas HAM.
Jadi kesimpulannya, aku menilai bahwa kerja sama Indonesia dengan pihak Taliban di Afghanistan adalah diperlukan namun saat hanya terbatas pada kerja sama untuk menjaga diplomasi dan penegakan HAM terutama terhadap perempuan dan anak-anak hingga kondisi politik di Afghanistan kembali stabil.
Untuk saat in Indonesia tidak perlu ikut campur dalam urusan domestik. Apabila Indonesia salah mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, maka akan berdampak pada hubungan diplomatik RI dengan Afghanistan. Untuk saat ini Indonesia harus menunggu beberapa saat hingga kondisi di Afghanistan terlihat jelas. tetapi indonesia memiliki peluang kerjasama dengan afghanistan yang dipimpin oleh taliban. Taliban sekarang akan semakin menyadari bahwa “menjadi terbuka” sebagai anggota komunitas global adalah penting. Faktor ekonomi misalnya akan mendorong atau memaksa pemerintah Taliban untuk mengubur ekstrimisme dan menghargai aturan pergaulan internasional.
Perdana Menteri United Kingdom (UK) Boris Johnson berkata Britain akan bekerjasama dengan Taliban jika perlu susulan kumpulan itu menawan Afghanistan.Katanya apa yang penting adalah usaha politik dan diplomatik untuk mencari jalan bagi membolehkan Afghanistan bangkit semula.
Lapangan Terbang Kabul dipenuhi ribuan rakyat Afghanistan yang terdesak mencari jalan keluar selepas Taliban mengambil alih negara itu.Britain dalam pada itu beri jaminan pemindahan 1,615 individu sejak Sabtu termasuk 399 warga Britain dan tanggungan mereka, 320 kakitangan kedutaan dan 402 rakyat Afghanistan berjalan lancar.
