Kesenjangan sosial yang teramat difokuskan pemerintah pada saat ini adalah Kemiskinan. Kemiskinan semata - mata sebagai fenomena ekonomi, terkait dengan rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian. Namun demikian kemiskinan sesungguhnya bukan semata - mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.
Indonesia sebenarnya mampu menjadi negara maju dan negara yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah. Namun penyebab terjadinya adalah adanya kesempatan yang belum merata, akses terhadap lapangan pekerjaan yang belum merata, kepemilikan aset masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang kaya, dan masih rendahnya resiliensi.
Ketimpangan sosial ini juga adalah salah satu tugas besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan sosial di masyarakat. Masalah sosial yang ada di masyarakat memang bisa saja disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial. Perlu adanya usaha untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut.
Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa di antaranya yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.
Nah, menurut kalian gimana nih ? Apakah program pemerintah sudah tepat untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada di negara ini ?
Jika melihat sekilas mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial dapat dinilai sudah mencapai tahap optimal, dimana pemerintah memberikan akses layanan yang mempermudah masyarakat disertai fasilitas yang memadai.
Namun, saya rasa perlu dikoreksi kembali mengenai akses layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Beberapa diantaranya adalah layanan BPJS, layanan BPJS yang disediakan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu nyatanya penerapan layanan tersebut di lapangan masih terbilang tidak efektif. Akses BPJS diasumsikan sebagai akses ‘miskin’ sehingga terdapat perbedaan dalam peresepan obat, layanan dokter, faslitas rumah sakit yang lain. Karena penerapan inilah kemudian masyarakat banyak enggan untuk menggunakan layanan BPJS.
Selain itu, di bandara tepatnya di maskapai Garuda Indonesia yang merupakan maskapai milik negara, maskapai tersebut diketahui membuat lounge atau ruang tunggu tersendiri yang dikhususkan untuk Pemerintah Indonesia dimana penumpang kelas businesspun juga tidak bisa sembarangan menggunakannya. Kasus ini cukup memberikan bukti eksplisit dimana pemerintah juga memiliki andil dalam kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat.
Jika ditanyakan apakah kebijakan pemertintah sudah tepat untuk mengatasi kesenjangan sosial pada masyarakat? saya jawab belum tepat. Kenapa? karna sedikit dari banyaknya alasan sudah diterangkan oleh saudara @nurulhikmahnadzim. maka ada hal yang perlu saya tanyakan kembali dengan tanggapan saudara @nurulhikmahnadzim. awalnya Anda mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dinilai sudah mencapai tahap optimal…namun setelah itu Anda merasa bahwa ada beberapa kebijakan yang perlu dikoreksi ulang. Lalu dimana tahap optimal yang Anda maksud? bukankah kata optimal itu berarti (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan:(sumber kbbi.web.id) maka disinilah terjadi ketidaklinieran apa yang Anda sampaikan saudara @nurulhikmahnadzimArti Kata Optimal
Menurut saya kebijakan pemerintah tentang mengatasi kesenjangan sosial sangat bagus, tetapi kesenjangan sosial pasti akan selalu ada. Pemerintah hanya menerapkan kebijakan seperti membuat bantuan sosial kepada para rakyat menengah kebawah atau hanya membagi bagikan sembako. Itu adalah kebijakan yang hanya memberikam solusi jangka pendek.
Bagaimana jika pemerintah membuat kebijakan tentang para remaja yang harus memulai berwirausaha, yang akan meningkatkan taraf ekonomi di kalangan masyrakat. Dan itu termasuk solusi jangka panjang yang bisa meminimalisir kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Mengenai kebijakan bantuan sosial yang diungkapkan saudari @jihanarisanti25 itu memang adalah solusi jangka pendek yang penerapannya banyak disalahgunakan. Apalagi menteri sosial pernah tersandung kasus korupsii dengan jumlah yang begitu fantastis. dikutip dari cnnindonesia.com Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial. Wah ini sih parah banget!
Terima kasih atas jawabannya @Calonalmh karena konteks yang dibahas disini adalah apakah kebijakan pemerintah sudah tepat dalam mengatasi kesenjangan sosial. Jika kita melihat di setiap artikel, surat kabar dan berita yang ditayangkan di televisi. Kebijakan-kebijakan pemerintah selalu dinarasikan dengan kalimat “Kebijakan ini telah sangat baik, hasilnya memuaskan, kebijakan yang dijalankan dengan optimal dan mensejahterakan masyarakat.” Namun ketika kita melakukan penelitian secara mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut kita dapat menilai bahwa terdapat kekurangan dan kelemahan dalam kebijakan tersebut.
Seperti yang telah saya contohkan adalah BPJS, jika kita melihat di setiap artikel dan berita. Narasi yang dituliskan pasti mengenai betapa program tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses kesehatan. Namun, sebenarnya banyak masyarakat yang mengeluh karena pengguna BPJS ini mendapatkan resep obat yang berbeda, pelayanan rumah sakit yang lamban, dan pendaftaran yang harus antre sangat lama.
Apalagi, bahkan tak jarang pemerintah sendiri lah yang menciptakan kesenjangan sosial tersebut seperti yang telah saya contohkan di maskapai Garuda Indonesia, dimana mereka menyediakan lounge khusus pejabat negara yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun bahkan termasuk penumpang VIP sekalipun.
