Kebijakan Publik: Apa saja kerangka kerja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan?

Beberapa kerangka kerja kebijakan adalah sebagai berikut:

  1. Tujuan yang akan dicapai.
    Dalam hal ini mencakup mengenai kompleksitas tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut. Semakin kompleks tujuan yang akan dicapai, maka akan semakin sulit mencapai tujuan dari kinerja kebijakan. Sebaliknya, jika tujuan yang ingin dicapai sederhana, maka akan semakin mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Contoh dari tujuan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, dan lain-lain.
  2. Preferensi nilai.
    Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dicapai bila dibandingkan dengan suatu kebijakan yang dibuat hanya untuk mengejar satu nilai.
  3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
    Keberhasilan kinerja suatu kebijakan juga ditentukan oleh sumberdaya yang mendukung. Seperti sumberdaya manusia, finansial, material, infrastruktur, dan lain-lain.
  4. Kemampuan aktor pembuat kebijakan.
    Kualitas dari kebijakan juga dipengaruhi oleh kualitas kemampuan aktor yang membuat kebijakan tersebut. Kualitas tersebut dapat ditentukan oleh pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Kemampuan dari aktor pembuat kebijakan sangat penting demi terwujudnya suatu kebijakan yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman dalam prosedur pembuatan kebijakan juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan mengenai kewenangan yang dimiliki.
  5. Lingkungan.
    Lingkungan yang dimaksud adalah mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dsb. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat juga menentukan suatu kebijakan dapat diterima atau tidak. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima kebijakan baru.
  6. Strategi yang digunakan.
    Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat berupa top down appoarch atau bottom appoarch, otoriter, atau demokrasi.
    Menurut kalian, adakah aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan?

Sumber:
Materi kuliah “Teori Kebijakan Publik”, Ilmu Pemerintahan FISIP UB.
Fadhil. Kerangka Kerja Kebijakan Publik. https://www.ilmuadmpublik.com/2020/08/kerangka-kerja-kebijakan-publik.html

Menurut saya, ada juga hal-hal yang patut dipertimbangkan. Saya mengambil pendapat dari seorang ahli kebijakan, Abdul Wahab (1997) dan Dunn (2000). sebenarnya juga kurang lebih sama kayak penjelasan kakak alias pendapatnya senada.

Nah, menurut mereka tingkat kompleksitas isu kebijakan paling mudah digambarkan dengan melihat ruang lingkup isu yang akan dikaji untuk menjadi sebuah kebijakan. Isu kebijakan diklasifikasikan menurut tipe penjejangan: utama, sekunder, fungsional, dan minor.

  • Isu utama (major issues)
    ditemukan di tingkat tertinggi baik nasional maupun propinsi. Isu kebijakan biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai problematika universal. Yaitu, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sifat dan tujuan organisasi pemerintah. Misalkan, Isu tentang bagaimana departeme ndepartemen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mengatasi masalah-masalah kemiskinan merupakan pertanyaan dari organisasi-organisasi tingkat ini.

  • Isu sekunder (secondary isssues) berada di tingkat program dari badan-badan di tingkat nasional dan lokal. Isu sekunder dapat berupa satuan prioritas program dan definisi kelompok target. Isu bagaimana mendifinisikan keluarga miskin adalah isuy sekunder. Isu fungsional (functional issues), berkebalikan dengan sebelumnya, terdapat baik di tingkat program ataupun proyek dan meliputi pertanyaan tentang budgeting, keuangan, dan perbekalan.

  • Isu minor (minor issues) paling banyak di tingkat proyrk-proyek khusus.
    Isu minor yaitu isu yang paling rendah. Yakni meliputi personalia, perekrutan staf atau kepegawaian, upah, waktu libur, dan SOP.

Jadi, menurut ku, Ketika pemerintah dan actor yang terlibat dalam pembuatan sudah semestinya memperhatikan hal-hal tersebut. Kebijakan merupakan produk yang sangat urgent dan tidak boleh dimainin mengingat tujuannya menyeleraskan kehidupan negara dan rakyat. Jika berpedoman pada pandangan Abdul Wahab dan Dunn tersebut maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tipe isu kebijakan, masalah (problem) yang dirumuskan analis menjadi semakin kompleks dalam arti, masalah menjadi semakin saling bergantung, subyektif, buatan dan dinamis…

Gitu kak April… thankss

1 Like

Sebelumnya terimakasih, Kak Reforizqi sudah membaca dan menanggapi artikel saya😊.
Terimakasih untuk tambahannya. Sangat menarik dan menambah lengkap pengetahuan mengenai apa saja yg perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.