"Darurat Kemiskinan: Bantuan Sosial atau Lapangan Pekerjaan? Mana yang Lebih Krusial?"

“Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
Tidak terjamin kesehatannya, begitupun pendidikannya.” Akibat munculnya pandemi Covid-19 Negara Indonesia mengalami penurunan ekonomi, banyak perusahaan yang gulung tikar, para pekerja yang tepaksa harus di PHK, begitupun pelaku kegiatan ekonomi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan penduduk miskin tersebut setara 10,14% dari jumlah penduduk, turun 0,05 poin persentase terhadap posisi September 2020 yang sebesar 10,19%. Menurutnya, jumlah kemiskinan di perkotaan menunjukkan kenaikan sedangkan di perdesaan justru menurun.

“Ini menunjukkan berbagai program desa atau dana desa berdampak baik dalam memberantas kemiskinan di perdesaan,” katanya, dikutip pada Jumat (16/7/2021).

Bansos

Bagaimana pandangan kamu, tingkatkan Bansos atau ciptakan lapangan pekerjaan?

Sumber : https://news.ddtc.co.id/penduduk-miskin-indonesia-2754-juta-orang-ini-data-terbaru-bps-31325

Hallo kak, wahhh topiknya bagus sekali nihh kak buat di bahas, “Darurat Kemiskinan: Bantuan Sosial atau Lapangan Pekerjaan? Mana yang Lebih Krusial?”, menurut pendapat saya, pemberian bantuan sosial atau lapagan kerja semuanya tergantung dari situasi dan kondisi daerah tersebut, dimana dalam artikel yang telah kakak tulis bahwa jumlah kemiskinan yang berada di kota jauh lebih banyak (bertambah jumlahnya) dari pada masyarakat yang berada di desa, dari pernyataan tersebut saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa hal yang lebih krusial yang sebaiknya dilakukan ialah pemberian bantuan sosial kepada setiap masyarakat kota, mengapa? karena sebagian besar perusahan-perusahaan mengalami penurunan omset perusahaan mereka sehingga mereka memilih untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada setiap karyawan yang bekerja diperusahaan mereka, dan jika membuka lapangan pekerjaan sepertinya itu bukanlah cara yang lebih efisien atau solusi utama dari permasalahan seperti ini, karena pada akhirnya juga perusahaan yang baru dibuka itu akan menurun juga omsetnya, karena situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan tak lupa juga untuk membelikan dana bantuan keada masyrakat desa agar kesejahteraan dan jumlah masyarakat miskin yang berada di desa tidak bertambah jumlahnya.

Source:

1 Like

7ace24a4ad4af2f23529317d3b52fbff

Menurut pendapat saya, kebijakan antara bantuan sosial dan lapangan kerja di masa darurat kemiskinan seperti ini adalah perluasan lapangan kerja baru. Semenjak pandemi Covid-19 banyak penduduk yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja. Selain karena ada pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor ataupun pabrik, hal itu juga terjadi karena permintaan atau konsumsi domestik mengalami penurunan. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan.

Jumlah pengangguran di Indonesia yang terdampak dari pandemi nyaris meningkat sebesar 10 juta dalam satu tahun. Karena itulah menurut pendapat saya akan lebih efektif jika pemerintah memberikan kebijakan perluasan lapangan kerja daripada pemberian bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial hanya memberikan keuntungan jangka pendek karena barang-barang bantuan akan lekas habis. Namun, jika perluasan lapangan kerja tentunya akan berbeda karena berjangka panjang, dan dapat membantu meningkatkan pendapatan,

Summary

Satu Tahun Pandemi: Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, Angka Kemiskinan Tembus 10 Persen Halaman all - Kompas.com

hallo kak @nurulhikmahnadzim , saya sangat suka dengan pendapat kakak, terkait dengan peluasan lapangan pekerjaan pasti akan menghasilkan dampak yang besar juga ya kak… apalagi sekarang ini kita melihat mirisnya bansos yang malah di korupsi oleh para pejabat pejabat negara, bukannya benar benar di salurkan, terlebih yang mendapatkan bansos itu sebenarnya keluarga yang mampu loh kak… bahkan keluarga yang kurang mampu malah tidak mengtahui tentang adanya pemberian bansos tersebut… apa akibat adanya the power of orang dalam ya? Hehe

Sumber ; https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f730af90063f/dana-hibah-dan-bansos-banyak-disalahgunakan

hai kak @Ronaldo_Rettob , terimakasih atas tanggapan kakak, saya rasa jika masyarakat terus terusan diberikan Bansos bisa malas loh kak, terkait isu yang beredar juga semakin banyak pemalsuan data yang menyatakan bahwa dia keluarga yang tidak mampu padahal sebenarnya dia berasal dari keluarga yang mampu… Apalagi terkait adanya permainan oleh pejabat negara yang menelan sebagian dari dana bansos,sangat disayangkan yaa. Sepertinya Perlu di pertimbangkan… apalagi seperti kita ini mahasiswa yang kelak akan tamat dan menjadi pencari kerja atau mungkin ada yang memilih berkarir di dunia usaha… kan butuh juga lapangan pekerjaan, masa kita harus mengharapkan bansos juga? :pray:


Gambar 1. Gambaran Kemiskinan Pendekatan Lingkungan (Sumber: unsplash.com/JordanOpel)

Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan.

Berbicara kemiskinan bukan hanya sekedar memperbincangkan satu atau dua pilar yang menjadi tumpuan penyebab hal tersebut terjadi. Kemiskinan adalah permasalahan kompleks di mana upaya pengendaliannya dilakukan berdasar pada pertimbangan berbagai aspek. Dalam desicion making, baik pengambilan keputusan untuk kebijakan maupun pemberian masukan atas masalah kemiskinan diperlukan kajian mendalam atas keseluruhan determinan yang ada dengan memahami bahwa kemiskinan merupakan kompleksitas permasalahan di mana dimensi di dalamnya sangatlah luas. Maka dari itu, sebelum melakukan judgement antara kedua pilihan tertera, mari mencoba memahami menganai konteks kemiskinan. Hal mendasar mengapa perlumengetahui konteks kemiskinan adalah dari dua hal yang tertera, yaitu antara lapangan pekerjaan dan bantuan sosial, merupakan dua hal yang berbeda dari berbagai segi pengentasan, baik strategi, dasar terjadinya, hingga pada tingkatannya.

Makna dari Kemiskinan Berdimensi Luas

Dalam mengurangi persentase penduduk miskin diperlukan kesepahaman makna dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan diukur dari konsep umum seluruh negara di dunia, yaitu konsep moneter dengan parameter uang karena uang jauh lebih mudah dan lebih jelas untuk dikur daripada variabel kemiskinan lain, misalnya status sosial. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa range dari kemiskinan atau variabel kemiskinan itu sebenarnya besar dan banyak. Dari karakteristik inilah, pembuat kebijakan akan dapat mengukur solusi yang pasti karena walaupun kemiskinan pada artinya berbicara tentang kekurangan, tetapi eksekusi untuk minimalisir harus berdasarkan penyebab atau karakteristik kemiskinan itu terjadi.

Dalam jurnal STATSBRIEF United Nations ESCAP yang ditulis oleh Jousairi Hasbullah, dijelaskan bahwa terdapat penelitian di mana mereka yang tergolong miskin dapat diformulasikan sebagai 4L ( the last, the least, the lowest, and the loss) [1]. Dalam artian, mereka yang memperoleh kesempatan paling akhir, dan sebagainya. Apakah kemiskinan secara menyeluruh bisa diselesaikan dengan pemberian bantuan dana? Jawabannya, tidak. Menurut saya, modal tidak menjamin apapun bagi mereka yang dikategorikan kemiskinan dengan selalu konsisten berada di bawah GK Subsistence atau dikenal dengan Chronic Poverty. yang terjadi karena terbentuk kemiskinan secara akut akibat culture of poverty. Kemiskinan di bawah 5% bukan lagi kemiskinan struktural, tetapi kemiskinan cultural. Namun, satu hal yang pasti bagi mereka yang angka kemiskinan tidak menyentuh di atas 5% adalah karena ada belenggu kutural yang tidak dapat dilepaskan. Hal inilah yang sering terlupakan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang tidak memadainya akses, tetapi adanya keterikatan internal dari orang terkait. Untuk memahami kemiskinan, perlu memahami karakteristiknya karena terbentuknya kemiskinan sendiri adalah dari teori ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Maka, dalam penyelesaiannya membutuhkan kombinasi dari ketiganya. Sayangnya, determinan kemiskinan memiliki bias yang selalu bergantung pada economy-bias sehingga solusi atau kebijakan yang diampu juga berhubungan dengan ekonomi tanpa membahas sisi sosiologi ataupun atropologinya. Kembali pada pernyataan saya pada paragraf pertama bahwa pertanyaan untuk lebih krusial mana solusi kemiskinan antara lapangan pekerjaan dan bantuan sosial, tidak dapat diperbandingkan tingkat krusialnya karena, kembali lagi, kemiskinan itu banyak karakteristik yang menyebabkannya atau luas range-nya. Namun, saya akan mencoba breakdown masing-masing dari 2 aspek pilihan yang diajukan pada pertanyaan sebagai penjelas.

Memahami Belenggu dan Situasi Kemiskinan

Sebelumnya, saya telah memaparkan bahwa menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan sosial adalah dua hal berbeda. Berikut rinciannya.

  1. Berdasarkan strategi
    Dilansir dari katadata, Bapak Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menjelaskan bahwa pemerintah memiliki strategi untuk menekan angka kemiskinan, yaitu strategi penurunan beban pengeluaran dan strategi peningkatan pendapatan [2]. Jika dikategorikan, menciptakan lapangan pekerjaan artinya menciptakan kesempatan kerja dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi bagi kelompok orang terkait, maka menciptakan lapangan pekerjaan termasuk strategi peningkatan pendapatan. Sebaliknya, pemberian bantuan sosial termasuk pada strategi penurunan beban pengeluaran.

  2. Berdasarkan Instrumen Penanggulangan
    Sesuai yang dipaparkan oleh TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwa instrumen penanggulangan didasarkan pada tujuan dan dasar kebijakan itu diambil. Jika dikategorikan, menciptakan lapangan pekerjaan merupakan instrumen Klaster II dan Klaster III dengan fokus pemberdayaan masyarakat melalui usaha. Sedangkan, bantuan sosial merupakan instrumen Klaster I dengan fokus program bantuan sosial.

  3. Berdasarkan Dasar
    Berkesinambungan dengan poin sebelumnya, klaster itu hadir karena adanya pengelompokan penanggulangan tertentu yang didasarkan pada dasar atau karakteristik kemiskinan di daerah tersebut, seperti untuk Klaster II upaya minimalisir kemiskinan tidak cukup hanya memberikan bantuan langsung, seperti Klaster I karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan aspek materialistis, tetapi kerentanan dan minim akses perbaikan kualitas hidup [3].

Namun, jika pertanyaan bukan mengenai krusial, tetapi lebih berkorelasi mana dengan angka kemiskinan? Maka, saya memilih pemberian bantuan sosial karena menurut saya dari segi segmentasi jauh lebih jelas jika targetnya adalah reduce the poverty, maka meningkatkan bantuan sosial. Mengapa? Bantuan sosial itu ditujukan dengan tujuan pasti dan jelas, yaitu masyarakat yang membutuhkan dan kekurangan yang merupakan konteks dari kemiskinan. Sedangkan, menciptakan lapangan pekerjaan ditujukan secara jelas untuk menampung sumber daya-sumber daya manusia terutama SDM unggul untuk mendapatkan kesempatan kerja. Namun, apakah pasti mereka yang tergolong miskin akan mendapatkan kesempatan kerja? Jawaban saya, tidak. Sebagian besar orang yang memiliki konsepsi mengenai lapangan pekerjaan mumpuni bisa mengurangi kemiskinan, menurut saya hal itu karena mereka menilai dari segi bahwa lapangan pekerjaan bisa memberikan pekerjaan kepada orang-orang pengangguran di mana orang pengangguran ini ketika tidak memiliki penghasilan maupun pendapatan, maka berada di bawah garis kemiskinan dan tergolong sebagai masyarakat dengan taraf kemiskinan.

Sayangnya, yang perlu digarisbawahi adalah apakah pasti bahwa lapangan pekerjaan akan bisa menampung seluruh orang yang berada pada garis kemiskinan? Bagaimana jika lapangan pekerjaan tersebut lebih menuntut SDM unggul atau orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi? Konteksnya berbicara mengenai pendidikan. Berdasarkan Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2021, didapatkan bahwa untuk rumah tangga miskin didominasi pendidikan terakhir adalah SD sederajat sebesar 37,74% [4]. Jadi, apakah bisa menjadi sebuah “barang pasti” bahwa jika tercipta lapangan pekerjaan akan membuat angka kemiskinan menurun? Maka dari itu pula, saya berpendapat bahwa menciptakan lapangan pekerjaan ini tidak berkorelasi secara langsung dengan kemiskinan karena garisnya lebih berkorelasi langsung pada tingkat pengangguran kecuali lapangan pekerjaan diganti penciptaan usaha yang lakon bisnisnya adalah dari masyarakat yang tergolong miskin itu sendiri, tetapi pemberdayaannya juga akan lebih besar, serta menurut saya, opportunity is nothing bagi orang orang yang masih terantai dan terbelenggu atau mereka yang tergolong sebagai kemiskinan karena kultural. Namun, bukan berarti pula bahwa dengan bantuan sosial bisa efektif menangani kemiskinan karena kembali lagi pada aspek atau karakteristik terjadinya kemiskinan itu sendiri, pada suatu daerah terkait. Dalam salah satu penelitian oleh The smeru Research Institute, pemberianbantuan sosial dalam bentuk tunai dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi tidak mengurangi ketimpangan. Berikut dapat dilihat hasil pengolahan datanya.


Gambar 2. Dampak PKH (Sumber: Suryahadi, A)

Dari pemaparan saya, bagaimana tanggapanmu? Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal kurang berkenan.

Referensi:
[1] Hasbullah, Jousairi. 2017. Understanding Poverty and Poverty Data in Indonesia. The Stat Brief United Nations ESCAP (Statistic Division) (15)
[2] Pemerintah Targetkan 3 Juta Lapangan Kerja Baru Tahun Depan - Makro Katadata.co.id
[3] TNP2K
[4] Badan Pusat Statistik. 2021. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
[5] Suryahadi, A., dkk. 2020. The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers: Evidence from Indonesia. Jakarta: The SMU Research Institute.

Wah beragam banget nih pandangan temen-temen! ada yang milih bansos ada juga yang tertarik dengan lapangan pekerjaan. Kak @Ronaldo_Rettob memilih bansos karena situasi semacam ini yang tidak memungkinkan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan kak @nurulhikmahnadzim dan kak @akhairulnisaaa lebih condong kepada dibukanya lapangan pekerjaan. Sejatinya apa yang temen-temen ungkapkan adalah hal yang tidak dapat disalahkan, keduanya sama-sama memiliki efektivitas dalam hal yang berbeda, seperti jangka pendek dan panjangnya. Maka, apanih yang sebaiknya dipilijh? sejujurnya sulit bagi saya menetapkan sebuah diksi 'kebeperpihakan" karena kita tahu kedua hal tersebut pasti memiliki sisi baik dan buruknya.

Oleh karena itu, saya pribadi tidak akan memilih keduanya. Menurut saya yang lebih krusial untuk mengatasi darurat kemiskinan adalah bagaimana realisasi kebijakan/program yang telah dikeluarkan pemerintah itu sudah tepat sasaran apa belum serta dampaknya secara nyata bagi pengentasan kemiskinan.

@Calonalmh Terima kasih kak atas jawabannya, lantas jika demikian kebijakan atau program apa yang seharusnya di realisasikan penuh oleh pemerintah?Menurut pandangan kakak?

Terima kasih ka atas tanggapannya, kalau begitu bisa kakak sebutkan realisasi program apa yang dikeluarkan pemerintah tersebut?