Negara Jepang adalah negara kekaisaran, kepala negaranya adalah seorang kaisar dengan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Jepang merupakan Negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan bentuk pemerintahannya Monariki Konstitusional. Badan dan lembaga – lembaga di Negara ini terdiri dari Kaisar, Kabinet, Dewan Negara, dan Dewan Pemerintah.
Jepang merupakan negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Akihito dan Perlemen Jepang. Rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung karena kepala pemerintahan jepang adalah Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ditunjuk oleh parlemen jepang.
Sistem monarki konstitusional ini sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi yaitu simbol negara dan pemersatu rakyat. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri dan anggota Parlemen Jepang yang terpilih, dan kedaulatannya berada di tangan rakyat Jepang sepenuhnya. Kaisar Jepang sendiri bertindak sebagai kepala negara dalam urusan politik dan diplomatik.
Parlemen Jepang dibentuk mengikuti sistem Parlemen Inggris. yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri 480 anggota dewan. Anggotanya akan dipilih secara langsung oleh rakyat Jepang setiap 4 tahun sekali. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan, juga dipilih langsung oleh rakyat jepang dan mempunyai masa jabatan selama 6 tahun. Warganegara Jepang yang berhak memilih adalah mereka yang telah menginjak usia 20 tahu dan lebih.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu sendiri adalah anggota parlemen dari partai mayoritas yang berada di Majelis Rendah. Partai yang terbesar berkuasa saat ini di jepang adalah Partai Demokratik Liberal yang memegang 50% lebih kursi di parlemen Jepang dan mengangkat Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang untuk saat ini dan ketua partainya sebagai Wakil Perdana Menterinya yakni mantan Perdana menteri sebelumnya, Taro Aso.
Kabinet atau naikaku dalam bahasa Jepang, adalah kabinet yang merupakan koalisi dari partai-partai yang memenangkan pemilu. Dan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih dari partai yang memenangkan pemilu tersebut. Pada umumnya menteri disini bertindak sekaligus anggota parlemen. Menteri-menteri akan diangkat oleh perdana menteri berdasarkan persetujuan Parlemen.