Bagaimana latar belakang munculnya ekonomi politik ?
1 Like
Ilmu ekonomi politik bisa dianggap sebagai disiplin ilmu ābaruā dan bisa juga disebut sudah ātuaā. Disebut baru, sebab di Indonesia kenyataannya ilmu ekonomi politik memang baru diajarkan dalam dua dekade terakhir, yaitu untuk level S1 pada Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan, dan untuk level S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada program studi Administrasi Publik dan Bisnis. Tetapi jika diperhatikan dari latar belakang sejarah, sebenarnya disiplin ilmu ini sudah sangat tua. Yang jelas, hubungan ekonomi dan politik sudah dibahas oleh filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles. Pembahasan dan pengaplikasian ekonomi politik lebih berkembang pada abad ke-14, saat terjadinya transisi dari kekuasaan raja kepada kaum saudagar, yanglebih dikenal dengan era merkantilisme. Praktik yang dilakkan para saudagar yang sangat merugikan petani tidak disukai oleh Francis Quesnay, yang pendangannya dikenal dengan sebutan fisiokratisme.
Walau sudah ada pemikiran-pemikiran tentang kaitan antara ekonomi dan politik sejak masa Yunani Kuno, ilmu ekonomi politik baru memperoleh bentuk pada pertengahan abad ke-18, sejak dituliskannya The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776. Selain Smith, pakar ekonomi klasik yang paling awal mengembangkan disiplin ilmu ekonomi politik adalah David Ricardo (1772-1823). Ricardo menulis essay on the influence of low price of corn on the profit of stock pada tahun 1815, yang di tahun 1817 judulnya diubah menjadi on the principle of political economy and taxation. Pakar klasik lainnya yang juga cukup intens membahas ekonomi politik adalah Thomas Malthus dan John Stuart Mill. Pemikiran Malthus tentang ekonomi politik dapat diikuti dari dua bukunya, yaitu Principle of political economy (1820) dan definition of political (1827), sedang gagasan J.S Mill dapat dilihat pada bukunya Principle of political economy with some of their application to social philosophy (1848).
Pada masa klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Akan tetapi, kemudian di tangan tokoh-tokoh ekonom neoklasik, ilmu ekonomi makin berkembang berkat ābantuanā dari iilmu matematika dan ilmu statistika, sedangkan ilmu politik relatif berada di tempat. Sejak saat itu, ilmu ekonomi āberceraiā dengan ilmu politik, dan pakar-pakar ekonomi neoklasik meresmikan ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri.
Tetapi perceraian yang disebutkan di atas baru awalnya saja. Beberapa peristiwa tahun 60-an dan tahun 70-an memaksa kedua pasangan ilmu ini bergabung kembali. Masalahnya, banyak saran yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi murni yang tidak berjalan sewaktu diterapkan di negara-negara berkembang karena adanya perilaku ākalap renteā (rent seeker) dari para penyelenggara negara. Karena hal ini menyangkut perilaku, pakar-pakar ekonomi politik neoklasis mulai mempelajari teori-teori tentang perilaku (individu, organisasi, maupun sosial) seperti teori pertukaran dan teori perilaku birokratis. Selain itu, situasi dunia internasional dan hubungan internasional ke dalam ekonomi politik internasional. Penghapusan standar emas oleh Amerika tahun 1971, munculnya OPEC, meroketnya perekonomian Jepang serta tuntutan negara-negara berkembang untuk menta ekonomi internasional yang lebih adil telah memaksa ilmuwan-ilmuwan sosial untuk memahami interaksi ekonomi dan politik.
Ilmu ekonomi dan ilmu politik semakin rukun berkat karya-karya Kenneth Arrow, Mancur Olson, William Riker, James Buchanan, dan Gordon Tullock. Mereka mengembangkan apa yang disebut ekonomi politik baru dengan dua versi: teori Pilihan rasional (Rational choice) dan Teori Pilihan Publik (Public Choice). Dilihat daro model ekonomi politik baru dapat disimpulkan bahwa terpisahnya ilmu ekonomi dan ilmu politik di masa lalu hanya karena pakar ekonomi murni pada periode-periode sebelumnya lebih sibuk dengan fenomena, transaksi, dan penataan asar, tetapi tidak atau kurang mau terlibat dalam memperhatikan fenomena, transaksi, dan penataan non pasar. Padahal konsep non pasar dapat digunakan oleh ekonomi untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai kebijaksanaan publik.
Penggunaan metode analisis ekonomi politik dikembangkan lebih lanjut oleh pakar-pakar ekonomi yang tergabung dalam aliran institusional. Aliran institusional menggabungkan kedua analisis ekonomi dan politik untuk memahami permasalahan ekonomi, dan penerapan metode āanalisis politik ekonomiā yang berasal dari teori politik untuk memahami permasalahan ekonomi, dan penerapan āanalisis ekonomi politikā yang bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik.
Dengan semakin mengglobalnya perekonomian, banyaknya campur tangan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, diagendakannya perekonomian global oleh WTO serta banyaknya keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju yang didukung oleh negara masing-masing semuanya karena pengaruh neoliberalisme maka ekonomi tidak bisa lagi dipisahkan dengan politik.
Referensi
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta : Penerbit Erlangga.