Kebijakan Civil Society 2.0 dicanangkan oleh Hillary Clinton pada pidatonya di Maroko pada November 2009 dengan tujuan untuk mendukung usaha masyarakat sipil di berbagai belahan dunia yang dipercayai dapat membuat komunitas lebih sejahtera dan stabil
Bagaimana Kebijakan Civil Society 2.0 di bawah 21st Century Statecraft di Iran oleh Amerika Serikat ?
Kebijakan Civil Society 2.0 dicanangkan oleh Hillary Clinton pada pidatonya di Maroko pada November 2009 dengan tujuan untuk mendukung usaha masyarakat sipil di berbagai belahan dunia yang dipercayai dapat membuat komunitas lebih sejahtera dan stabil. Visi yang disampaikan oleh Hillary Clinton mengenai hal ini adalah untuk membangun kapasitas teknis dari organisasi masyarakat sipil untuk mencapai misi mereka dengan menggunakan teknologi koneksi. Kebijakan Civil Society 2.0 bertujuan untuk memberikan organisasi-organisasi ini alat teknologi serta sukarelawan yang ahli untuk membantu meningkatkan tingkat melek digital, memperkuat jaringan informasi dan komunikasi berbagai NGO, dan memperkuat implikasi dari gerakan masyarakat sipil. Alat-alat yang diberikan jumlahnya beragam, mulai dari yang sederhana seperti situs Web dan SMS sampai sistem manajemen konten dan platform social media— semuanya dipercayai dapat menjadi katalis yang kuat bagi pertumbuhan kelompokkelompok masyarakat sipil.
Kebijakan Civil Society 2.0 yang berusaha diterapkan oleh AS di Iran pada masa protes Iran adalah dengan memberikan bantuan terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil—dalam hal ini, yang ikut andil dalam protes Iran—dengan memberikan sokongan teknologi dan akses sehingga mereka dapat menggunakan Internet untuk mengorganisasikan gerakan serta menyebarkan informasi tentang protes yang berlangsung.
Terdapat beberapa bentuk implementasi kebijakan ini. Hal pertama yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan aplikasi Internet di AS yang digunakan secara global. Salah satunya adalah Twitter, sebuah situs social networking di mana penggunanya dapat menerbitkan pesan pendek maksimal 140 karakter di dalam akun yang dimiliki sehingga bisa menyebarkan pesan tersebut dengan cepat kepada siapapun yang memiliki akses Internet.
Pada tahun 2009, para demonstran di Iran yang memprotes hasil pemilihan umum di sana menggunakan Twitter sebagai media untuk menyebarkan informasi mengenai keadaan di sana ke sluruh penjuru dunia. Namun, di tengah-tengah masa krisis di Iran, Twitter dijadwalkan untuk menjalani perawatan—sehingga harus ditutup. Departemen Luar Negeri AS melalui Jared Cohen, staf perencanaan kebijakan Departemen Luar Negeri, dan Alec Ross, penasehat senior untuk inovasi bagi Menteri Luar Negeri pun melakukan intervensi untuk mendukung kebebasan informasi. Keduanya menghubungi Jack Dorsey, pemilik Twitter, dan mendorongnya untuk tetap membiarkan Twitter online agar suara para demonstran di Iran masih dapat didengar. Para eksekutif Twitter pun menuruti keinginan pemerintah AS ini, dan Twitter akan offline untuk perawatan pada dini hari waktu Iran, sehingga tidak akan mengganggu arus informasi yang datang dari negara ini.
Bentuk implementasi yang kedua adalah dengan mendukung pengembangan perangkat lunak ( software ) bernama Haystack yang diciptakan oleh perusahaan yang bernama sama. Perangkat ini dapat digunakan sebagai alat anti-sensor terhadap situssitus yang diblokir oleh pemerintahan Iran. Haystack mulai mendapat berbagai sorotan setelah pemerintahan Iran berusaha untuk memblokir transmisi video, e-mail, dan alat komunikasi lainnya yang menggambarkan protes pemilihan umum. Berkat hal ini, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, serta Departmen Perdagangan telah menyetujui diekspornya Haystack ke Iran. Persetujuan ini diperlukan karena AS menerapkan sanksi perdagangan terhadap Iran. Namun, pengembangan perangkat ini diberhentikan di tengah jalan pada September 2010 karena ditengarai terdapat sistem keamanan yang lemah, yang justru dapat membahayakan penggunanya dengan mengekspos identitas yang dimilikinya.
Dalam suatu wawancara, pendiri Haystack, Austin Heap, mengatakan bahwa adanya kekhawatiran mengenai cara kerja dan keamanan dari perangkat lunak yang dikembangkannya merupakan hal yang valid. Keputusan ini diambil setelah Evgeny Morozov menulis di Foreign Policy bahwa sistem keamanan Haystack yang lemah justru akan membahayakan pengguna di Iran karena dapat mengekspos diri mereka kepada otoritas pemerintahan. Morozov mengkritik keputusan pemerintahan Amerika Serikat dalam mendukung teknologi ini tanpa terlebih dahulu benar-benar memeriksa risiko yang dapat dihadirkan oleh perangkat ini, terutama bagi para pengguna di Iran.
Bentuk engagement terakhir yang dilakukan adalah melalui virtual embassy bagi publik Iran (http://iran.usembassy.gov/index.html) dengan tujuan untuk memperkenalkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat bagi masyarakat Iran. Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sejak tahun 1980, setelah terjadi krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Tehran pada tahun 1979, yang berlanjut hingga 1981. Kedutaan virtual ini memiliki tujuan untuk meningkatkan outreach dan dialog antara masyarakat Amerika dan Iran. Rencana untuk membuka “kedutaan besar virtual” ini telah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Hillary Clinton pada akhir Oktober 2011. Hillary Clinton menyebutkan bahwa virtual embassy ini, antara lain, akan memberikan publik Iran informasi online mengenai visa dan program pertukaran pelajar meskipun tidak ada hubungan diplomatik yang formal antara kedua negara tersebut. Hillary Clinton mengatakan bahwa AS telah menyediakan teknologi dan pelatihan untuk membantu masyarakat Iran dalam memberhen batasan pemerintahan terhadap Internet dan bentuk komunikasi yang lain dan pada saat yang bersamaan, juga memperluas sanksi terhadap Tehran (hal ini berkaitan dengan plot untuk membunuh duta besar Saudi Arabia di Washington yang diindikasikan berhubungan dengan pemerintahan di Tehran, serta masalah nuklir Iran).
Namun, pada tanggal 7 Desember 2011, hanya 24 jam setelah situs ini dibuka untuk umum, pemerintahan Iran memutuskan untuk memblok akses ke situs ini dari dalam Iran. Kantor berita Fars melaporkan bahwa pemblokiran ini merupakan “reaksi oleh otoritas Iran terhadap plot terbaru yang dilakukan oleh Washington terhadap bangsa Iran.” Laporan Fars juga menyebutkan bahwa situs ini pada akhirnya akan tidak efektif karena hanya akan berfungsi sebagai website sosial tanpa adanya hasil yang terukur bagi AS. Terhadap kebijakan pemerintahan Iran ini, Gedung Putih mengeluarkan komentar bahwa pemblokiran ini menunjukkan determinasi Iran untuk menciptakan “ electronic curtain of surveillance and censorship around its people (pagar elektronik dalam bentuk pengawasan dan sensor bagi masyarakatnya).”