Bagaimana Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma?

image
Bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta imbalan (uang misalnya) dengan iming-iming agar kasusnya cepat selesai?
Terimakasih.

Bantuan Hukum Cuma-cuma

Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu ini oleh UU Advokat disebut Bantuan Hukum.

Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan:

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada dasarnya, profesi andvokat itu adalah profesi komersial. Namun ketika membela hak-hak Tersangka dan menyatakan pembelaan secara cuma-cuma, di situlah sebenarnya pengertian profesi terhormat (officium nobile) yang melekat pada diri seorang advokat. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia:

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat.

Pengaduan ke Dewan Kehormatan Advokat

Sehingga, jika ada advokat yang menodai profesi terhormatnya hanya karena faktor uang, pihak yang dirugikan atau anggota masyarakat, bisa melaporkan si advokat yang bersangkutan ke Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

a. Klien.
b. Teman sejawat Advokat.
c. Pejabat Pemerintah.
d. Anggota Masyarakat.
e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Oleh karena itu, Anda dapat melakukan pengaduan yang tata caranya adalah sebagai berikut:

  1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

  2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

  3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

  4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Sumber