Apakah yang terjadi jika harga rokok menjadi 50 Ribu per bungkus?

bisnis

(sonny Aleandro Wijaya) #1

Harga Tembakau Turun 55% Sejak Isu Rokok Mahal Bergulir

Sumber: sp.beritasatu

Dikutip dari CNN Indonesia. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyayangkan hasil survei Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menyimpulkan, jika harga rokok dinaikkan jadi Rp50 ribu per bungkus maka banyak orang yang berhenti merokok.

Ketua Umum APTI Soeseno menyebut bergulirnya isu kenaikan harga rokok itu telah merusak harga jual tembakau petani di daerah. Pemberitaan harga rokok yang bakal naik bulan depan menurutnya dijadikan dasar para tengkulak untuk menakut-nakuti petani tembakau di daerah.

“Para tengkulak menakut-nakuti petani agar bersedia melepas panen tembakaunya dengan harga rendah. Alasannya, industri hasil tembakau (IHT) tahun ini akan sedikit menyerap tembakau karena harga rokok akan dinaikkan menjadi Rp 50 ribu. Kondisi ini sangat meresahkan petani tembakau, khususnya di Jawa Timur,” kata Soeseno, dikutip Senin (22/8).

Soeseno mengatakan di Pamekasan dan Sumenep, Madura, banyak petani tembakau jenis Perancak 95 yang mengaku dibujuk tengkulak untuk mau menjual hasil kebunnya dengan harga murah.

“Mereka kemarin mengadu kepada saya, di Pamekasan harga tembakau ditawar tengkulak Rp18 ribu per kilogram, sementara di Sumenep ditawar Rp19.500 per kilogram. Padahal rata-rata harga tembakau Perancak 95 mencapai Rp40 ribu per kilogram. Pernah juga di tahun 2010 harga tembakau jenis ini mencapai Rp60 ribu per kilogram,” ujar Soeseno.

Minim Informasi

Soeseno mengatakan, selama ini petani selalu menerima informasi seputar tembakau secara asimetris. Sehingga kerap dimanfaatkan oleh tengkulak maupun pedagang yang hanya mencari untung.

Menyusul situasi tersebut, Soeseno meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas kepada penyebar informasi meresahkan ini, karena telah menimbulkan dampak langsung pada kelangsungan hidup petani tembakau di daerah.

“Bayangkan saja, mereka bisa rugi jutaan rupiah karena harga jual tembakau rusak gara-gara informasi tidak benar,” tukas Soeseno.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, juga menanggapi usulan kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu demi memenuhi target penerimaan negara sebagai rencana kebijakan yang terburu-buru.

Ia mencatat saat ini ada sekitar 6,1 juta orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari rokok. Selain itu pendapatan daerah dari cukai rokok juga sangat tinggi.

Provinsi Jatim mendapatkan sumbangan bagi hasil dari cukai rokok hingga Rp2,2 triliun, yang kemudian dibagi sebesar 30 persen untuk pemerintah provinsi dan sisanya untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.

“Sumbangan cukai dari Jatim ke pusat sebenarnya mencapai Rp 100 triliun, tapi yang turun ke Jatim Rp 2,2 triliun,” kata Soekarwo.

Disamping menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap penyebar informasi seputar kenaikan harga rokok Rp 50 ribu per bungkus, APTI juga menentang secara tegas usulan kenaikan cukai eksesif yang bertujuan untuk menekan angka perokok aktif di Indonesia.

Kenaikan cukai yang eksesif akan menurunkan volume produksi rokok. Hal ini menyebabkan mata pencaharian sekitar enam juta orang yang terlibat dalam industri hasil tembakau (IHT) terganggu.

“Kenaikan cukai sebesar 11,5 persen pada tahun ini telah menyebabkan volume produksi IHT turun 4,8 persen pada semester I 2016,” kata Soeseno.

Kebijakan cukai yang eksesif juga akan menyebabkan perdagangan rokok ilegal merajalela. Hasil studi Universitas Gadjah Mada dan Direktorat Bea dan Cukai pada 2014 ditemukan bahwa perdagangan rokok ilegal mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp9 triliun.

“Jika rokok ilegal makin marajalela, maka semua pihak akan dirugikan, yaitu pabrikan rokok legal, para pekerjanya, serta para petani tembaku dan cengkeh. Pemerintah juga akan dirugikan karena rokok ilegal tidak membayar cukai,” tambah Soeseno.

Sepanjang 2015, IHT membayarkan cukai, pajak daerah, dan PPN produk tembakau sebesar Rp173,9 triliun atau setara 16,5 persen dari total penerimaan pajak Indonesia.

Sumber: cnnindonesia.com