Menurut Brendan O’Leary (2000) ilmu politik merupakan disiplin akademis, yang dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisis dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan.
Dalam melihat “ilmu politik” sebetulnya sangat tergantung dari dimensi apa ia melihatnya.
- Kaum institusionalis atau institutional approach
Menurut Roger F. Soltau (1961), “Political science is the study of the state, its aims and purposes… the institutions by which these are going to be realized, its relations with is individual members, and other states”
Ilmu politik adalah kajaian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
Menurut J. Barents (1965:) " De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat bestudeert… een maatschappelijk leven… waarvan de staat een onderdeel vormnt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd”
Ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan negara… yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
- Kelompok pendekatan kekuasaan (power approach)
Menurut Harold Laswel, W.A. Robson, maupun Deliar Noer. Laswel (1950) mendefinisikan ilmu politik sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta “tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif-perspktif kekuasaan”.
Menurut Robson (1954) mengemukakan, "Political science is concerned with the study of power in society… its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist… centers on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise.
Ilmu politik adalah ilmu yang memfokuskan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasilnya. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan , melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.
Menurut Deliar Noer, “Ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat (Noer, 1965: 56).
- Kelompok yang menggunakan pendekatan Pengambilan keputusan (decisionmaking approach)
Menurut Joyce Mitchell maupun Karl W. Deutsch. Mitchell (1969) mengemukakan: “Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society”
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat.
Menurut Deutsch (1970) mengatakan: “Politics is the making of decision by publics means”
Politik adalah pembuatan keputusan oleh alat-alat publik.
- Kelompok yang menggunakan pendekatan public policy atau belied approach
Menurut Hogerwerf (1972) mengemukakan; Objek dari ilmu politik adalah kebijasanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Pengertian kebijaksanaan di sini adalah membangun secara terarah melalui penggunaan kekuasaan.
Menurut Easton (1971) yang menyatakan bahwa ilmu politik “… study of the making of public policy”
Studi tentang terbentuknya kebijaksanaan umum.
- Kelompok yang menggunakan “pendekatan pembagian” (distribution approach)
Menurut Harold Laswel, mengemukakan bahwa “Politik adalah masalah siapa mendapat apa; kapan dan bagaimana?” (Laswel, 1972).
Menurut Easton, “Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (1965).
Menurut Robert Dhal (1994) bahwa ilmu politik tentang hubungan manusia yang kokoh, dan melibatkan secara cukup mencolok , kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.
Ruang lingkup disiplin ilmu politik kontemporer sangat luas. Menurut O’leary (2000: 794) sub-bidang utama dari penyelidikan ilmu politik meliputi:
(1) Pemikiran politik;
(2) Teori politik;
(3) Sejarah politik;
(4) Analisis politik perbandingan;
(5) Administrasi publik;
(6) Kebijakan publik;
(7) Sosiologi politik;
(8) Hubungan internasional;
(9) Teori-teori kenegaraan.