Apa yang kamu ketahui tentang UNFPA?
UNFPA merupakan organisasi internasional yang berdiri di bawah Majelis Umum PBB dan merupakan juga agensi penerima dana internasional terbesar pada bidang bantuan populasi untuk negara-negara berkembang di dunia. UNFPA memainkan peran unik dalam sistem PBB, yakni untuk mengatasi masalah kependudukan dan pembangunan dengan penekanan pada kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, dalam konteks Program Aksi International Conference on Population and Development (ICDP) dan tujuan pembangunan internasional (UNFPA, 2018).
Organisasi ini awalnya dibentuk pada tahun 1969 dengan mandat yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1973. UNFPA menerima panduan kebijakan keseluruhan dari Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. UNFPA melapor ke badannya, Dewan Eksekutif UNDP / UNFPA, mengenai masalah administrasi, keuangan dan program. Tujuan utama UNFPA adalah “ deliver a world where every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person’s potential is fulfilled ” atau yang berarti UNFPA berusaha memberikan sebuah kondisi dimana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman, dan potensi setiap orang muda terpenuhi (UNFPA, 2018).
Mandat UNFPA yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1973 kemudian ditegaskan kembali pada tahun 1993 agar lebih komprehensif, di antaranya meliputi:
-
Untuk membentuk pengetahuan dan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam menanggapi kebutuhan pengendalian populasi dan keluarga berencana,
-
Untuk mempromosikan kesadaran baik negara maju dan negara berkembang terkait masalah kependudukan dan mempromosikan strategi yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
-
Untuk memberi bantuan bagi negara berkembang terkait permasalahan kependudukan di negara tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dan mengedepankan kepentingan negara tersebut,
-
Untuk menjadi pemeran utama dalam sistem PBB dalam mempromosikan program kependudukan dan melakukan koordinasi terkait proyek kependudukan yang didukung penuh oleh UNFPA.
Kemudian pada International Conference on Population and Development (ICPD), yang diadakan di Kairo pada tahun 1994, gagasan-gagasan dari mandat ini diuraikan untuk menekankan dimensi gender dan hak asasi manusia dari populasi. UNFPA juga diberi kepemimpinan dalam membantu negara-negara melaksanakan Program Aksi yang diadopsi oleh 179 pemerintah di Konferensi Kairo (UNFPA, 2017).
Melalui misinya, UNFPA hadir untuk mempromosikan tiga kategori program utama, yaitu kesehatan reproduksi, strategi populasi dan pembangunan, dan advokasi. UNFPA mempromosikan kesehatan reproduksi terutama melalui penyediaan kontrasepsi buatan di seluruh dunia. UNFPA membantu memastikan pasokan kontrasepsi yang cukup di dunia dengan mengoordinasikan transfer kontrasepsi antara negara maju dan berkembang, dan dengan membantu negara berkembang dalam memproduksi alat kontrasepsi sendiri.
Dalam hal ini, UNFPA juga memperluas layanan reproduksi kepada orang muda atau remaja untuk membantu mempromosikan hak seksual dan reproduksi mereka di setiap negara penerima bantuan. Menurut UNFPA, semua orang khususnya semua pasangan dan individu memiliki hak untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terkait jumlah dan jarak anak-anak mereka.
Disamping itu, UNFPA juga membantu negara-negara dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan populasi yang komprehensif sebagai hal yang fundamental dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan, termasuk juga dukungan untuk pengumpulan data dan analisis serta penelitian statistik di masing-masing negara (UNFPA, 2018).
Pada praktiknya, UNFPA diatur oleh dewan eksekutif yang mencakup 36 negara anggota PBB. Ada sekitar 1020 orang staf yang bekerja di UNFPA. Sebanyak 778 orang staf terintegrasi dengan petugas-petugas lokal negara, sisanya sekitar 242 orang bekerja di kantor UNFPA pusat yang berada di New York, Amerika Serikat (Sylva, 2002).
Implementasi kebijakan UNFPA biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi negara. Artinya dalam implementasi kerja sama, UNFPA akan lebih mengedepankan kepentingan negara terkait program populasi yang dijalankan. Dalam menjalankan program kerjanya, UNFPA berkoordinasi dengan pemerintah negara penerima bantuan. Hal ini diyakini akan lebih efektif dalam menangani permasalahan kependudukan di negara tersebut ( Country Program Document , 2011).
Organisasi ini merupakan organisasi internasional terbesar dalam menangani program pengendalian populasi di dunia. Ada lebih dari 150 negara penerima bantuan yang menerapkan kebijakan kontrol populasi negaranya. Semua negara tersebut memiliki permasalahan kependudukan yang berbeda-beda begitu juga dengan mekanisme kebijakan negara yang diterapkan.
Maka UNFPA memiliki fokus utama yang spesifik terkait pengendalian populasi melalui pemenuhan potensi wanita dan orang muda. UNFPA menekankan pada kelompok yang haknya sering tidak terpenuhi dan bahkan dikesampingkan (UNFPA, 2018). Hal ini terkadang dipengaruhi juga oleh kompleksitas budaya lokal negara yang menganggap permasalahan yang ditangani UNFPA – mengenai kesehatan hak seksual dan reproduksi – adalah sensitif dan bahkan tabu secara subjektif. UNFPA bekerja untuk mencapai kelompok populasi yang rentan dan terpinggirkan tersebut agar dapat mengakses perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menjalankan hak reproduksi mereka.
Sejak didirikan, UNFPA telah mengeluarkan dana sekitar 5 miliar dolar untuk program pengendalian populasi di negara-negara dunia (UNFPA, 2018). UNFPA menjalin kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil dan agensi lainnya untuk mencapai misinya melalui program-program yang disepakati oleh semua pihak. Program kerja sama ini disepakati melalui Country Program yang berisi tentang informasi terperinci mengenai modalitas pelaksanaan program kerja sama, strategi kerja sama, dan komitmen yang disepakati diantara kedua belah pihak. Dengan kata lain, Country Program ini merupakan perjanjian resmi antara UNFPA dan pemerintah yang menerapkan program negara tersebut (Country Program Action Plan UNFPA-China, 2011).