Apa yang dimaksud dengan Teori sistem politik Easton ?

[Naykala (Denta Kalla Nayyira)]

Apa yang dimaksud dengan Teori sistem politik Easton ?

[Bevan (diana anindita putri)]

Pendekatan analisis sistem politik dalam ilmu politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok dari pendekatan tingkah laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia (atau masyarakat) sehingga
berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik.

Pemikiran mengenai sistem politik, tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu lain terutama dari ilmu astronomi yang melihat kejadian dalam alam raya sebagai bagian dalam tata surya ataupun ahli biologi yang melihat kejadian dalam tubuh manusia sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman sistem politik dan cara bekerjanya, mungkin akan lebih mudah apabila kita membayangkan tubuh manusia.

Apabila tubuh manusia merupakan bagian dari suatu sistem maka kita akan menemukan bagian-bagian dari sistem (subsistem) yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasa. Meskipun setiap bagian dalam tubuh manusia tersebut berbeda dan menjalankan fungsinya masing-masing, yang tentunya berbeda pula, namun tidak berarti setiap bagian tersebut menjalankan fungsinya sekehendaknya. Setidaknya terdapat komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan subsistem dalam sistem tersebut berjalan secara beriringan dengan tanpa mengacaukan subsistem yang lainnya. Lebih dari itu, hilangnya atau tidak berfungsinya salah satu subsistem dapat menyebabkan kelumpuhan sistem secara keseluruhan. Misalnya, kecelakaan yang menyebabkan manusia pincang dengan kehilangan kaki pada sisi yang ekstrim dapat menyebabkan kematian.

Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992), yaitu :

• Pertama, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi.

• Kedua, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi.

• Ketiga, sistem mengacu pada dua hal, co-varience dan ketergantungan antarunit yang membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem.

Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dalam sistem politik terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial (the authoritative allocation of social value). Namun, perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain, dan sebaliknya. Contohnya adalah kebijakan pajak. Kebijakan pajak merupakan output dari sistem politik, sekaligus dapat menjadi input bagi sistem ekonomi.

Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (Mas`oed dan MacAndrews, 1991).

• Pertama, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasikan sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.

• Kedua, input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.

• Ketiga, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

• Keempat, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Intregrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Gambar Alur Kerja Sistem Politik

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input , konversi (proses), output , feedback , dan lingkungan (Easton, 1992). Dari gambar di atas dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi output , berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output , ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input .

Input, Output, dan Lingkungan dalam Sistem Politik

---

INPUT

Input terdiri atas tuntutan ( demands ) dan dukungan ( support ). Perlu adanya manajemen bagi demands . Kelebihan demands akan mengakibatkan beban berlebihan ( overload) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap demands, baik melalui institusi, budaya maupun struktural gatekeepers.

Selain demands, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan demands mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Dalam sistem politik, input diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua kebutuhan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke sistem. Hal terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk ke dalam sistem politik adalah cara penyampaian dan peranan komunikasi politik, termasuk agen yang menyampaikan tuntutan tersebut.

Dalam sistem yang demokratis, setiap orang, organisasi, dan kelompok mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan tuntutannya. Hal ini berbeda dengan negara yang tidak demokratis, di mana kesempatan dalam menyampaikan tuntutan sangat terbatas pada kelompok tertentu. Partai politik, dengan salah satu fungsinya sebagai agen dalam komunikasi politik menjadi penting peranannya dalam menyampaikan tuntutan tersebut.

Apabila fungsi komunikasi partai politik yang dilanjutkan dengan agregasi (menggabungkan kepentingan) dan artikulasi (merumuskan kepentingan) tidak dapat berjalan dengan baik maka proses penyampaian tuntutan tersebut menjadi tidak terlembaga secara baik. Akibatnya muncul demonstrasi, petisi.

Tuntutan dapat berasal dari dalam sistem atau dari lingkungan luar sistem. Tuntutan eksternal dapat dengan mudah kita identifikasi karena lingkungan luar dalam pendekatan ini kita tetapkan sebagai sistem-sistem lain di luar sistem politik. Sedangkan tuntutan internal sebenarnya bukanlah input, namun lebih pada sesuatu yang timbul sebagai akibat langsung dari sistem politik itu sendiri ( with input ). Dalam hal ini, tuntutan internal muncul karena adanya situasi-situasi yang terdapat dalam sistem politik itu sendiri. Pada saat sistem politik bekerja, muncul tuntutan dari anggota-anggota sistem politik untuk mengubah hubungan politik yang telah ada. Perubahan hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan hubungan-hubungan politis yang terdapat dalam sistem politik.

Adapun mengenai input yang berupa dukungan, tidak semata-mata berupa dukungan yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap, kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Hal ini dapat berupa kesetiaan pada partai sampai dengan semangat patriotisme.

Mengenai dukungan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

1. Wilayah Dukungan

• Komunitas Politik

  Dukungan terhadap komunitas politik dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat. Dukungan semacam ini dapat terlihat melalui pertumbuhan kesadaran dan kesatuan nasional. Sebagai contoh, seseorang akan merasa dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan menyumbangkan tenaga dan sumber daya yang dimilikinya untuk penyelesaian secara damai dari berbagai tuntutan yang berbeda.

• Rezim

  Rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan dari anggota sistem untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik.

• Pemerintah

  Artinya, ada dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas menyelesaikan beragam masalah dan konflik yang muncul di antara sesama anggota sistem.

2. Mekanisme Dukungan

Sebagaimana diketahui bahwa tanpa adanya dukungan yang relatif tetap dan ajeg , sistem politik tidak akan dapat menyerap energi yang cukup memadai dari anggota- anggotanya untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah keputusan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme dukungan, yaitu output dan sosialisasi (politisasi).

• Pertama, output . Dalam sistem politik, output berwujud suatu keputusan atau kebijakan politik. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga ikatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Pada dasarnya semakin besar tuntutan yang dapat dipenuhi maka akan semakin baik bagi kelangsungan sistem tersebut, hanya saja dapat dipastikan bahwa sistem tidak akan dapat memenuhi semua tuntutan yang ada. Paling tidak, tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruhlah yang harus diperhatikan.

• Kedua, sosialisasi (politisasi). Proses pembelajaran anggota masyarakat secara turun- temurun dalam suatu sistem politik merupakan salah satu bagian dari usaha untuk menciptakan dan mengakumulasikan suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar.

Proses pembelajaran ini berlangsung secara terus-menerus, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Apabila nilai yang ditanamkan sudah mengakar sedemikian dan terlembaga maka sistem politik tersebut memiliki legitimasi yang tinggi. Sosialisasi politik ini secara efektif menciptakan dan mewariskan nilai-nilai politik dan ukuran legitimasi dari suatu generasi ke generasi yang lain.

OUTPUT

Demands yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu ( output ). Apabila output sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan ( re-newed supports ). Akan tetapi, apabila output yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di output melalui feedback loop . Output harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.

LINGKUNGAN

Lingkungan dalam pengertian di sini adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu intrasocietal dan extrasocietal .

• Intrasocietal merupakan komponen dalam sistem politik. Intrasocietal mencakup seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, serta gagasan baik dari lingkungan ekonomi, budaya maupun struktur sosial. Intrasocietal dalam hal ini merupakan segmen fungsional masyarakat.

• Extrasocietal mencakup semua sistem di luar suatu sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau sebuah suprasistem. Lingkungan terhadap sistem politik kadangkala dapat berupa tekanan ( disturbances ), misalnya krisis ekonomi.

Sebuah sistem politik harus menjalankan variabel-variabel esensialnya untuk mengatasi tekanan dan gangguan yang ada. Variabel-variabel esensial tersebut adalah alokasi nilai bagi anggota sistem dan mengatur bagaimana agar alokasi tersebut diterima oleh sebagian besar anggota.

Lingkungan masyarakat dalam oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial.

• Pertama, sistem ekologi. Sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas dan luas teritorial. Adapun kondisi nonhumanis, misalnya kekayaan alam, flora, dan fauna. Pengambil kebijakan hendaknya selalu memperhatikan kondisi lingkungan ekologi. Di Indonesia, misalnya dengan kondisi hutan yang luas hendaknya dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan nasional. Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan hutan secara benar maka negara akan mendapatkan pemasukan dana dari penjualan kayu. Sebaliknya, eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam yang ada maka akan dapat menimbulkan bencana banjir. Pada akhirnya akan menimbulkan gangguan bagi sistem politik.

• Kedua, sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Asumsi dasarnya adalah susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan suatu perilaku tertentu pula. Kebenaran dari asumsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

• Ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Penelitian yang sering dilakukan adalah mengenai karakter bangsa dan pengaruhnya terhadap masalah nasional.

• Keempat, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial.

  • Budaya politik secara sederhana diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya. Dengan demikian, budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut. Terkait dengan budaya politik, umumnya masyarakat dikelompokkan dalam berbagai tipe, mulai dari masyarakat yang acuh terhadap politik sampai dengan masyarakat yang sangat aktif.

    Kajian dan penelitian mengenai budaya politik sering dikaitkan dengan tingkat partisipasi suatu masyarakat. Sistem politik hendaknya dapat mengatur budaya politik, termasuk partisipasi politiknya sehingga tidak merugikan. Jangan sampai yang muncul adalah beban yang berat dalam menampung partisipasi politik yang ada sehingga sistem politik tersebut hancur.

  • Terkait dengan sistem ekonomi, sistem ekologi dan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup penting. Kebijakan ekonomi makro, jangan sampai bersifat eksploitatif sehingga menguras sumber daya alam yang ada dan merugikan lingkungan. Hal yang sama pun berlaku dalam hal pemanfaatan teknologi. Adanya limbah industri, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan adalah contoh-contoh dari kebijakan ekonomi yang tidak seimbang. Di Indonesia, kita dapat melihat beberapa contoh kebijakan ekonomi yang tidak selaras yang kemudian memunculkan berbagai tuntutan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, Peristiwa Malari tahun 1974, kasus limbah industri PT Newmont, dan yang paling kontemporer adalah dibukanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Bojong Depok, Jawa Barat yang memunculkan kecaman cukup keras dari masyarakat.

  • Sistem demografi merujuk pada keadaan penduduk, baik jumlah, komposisi, sampai dengan distribusi penduduk maupun pada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Perubahan dalam sistem demografi akan berpengaruh pada sistem politik. Misalnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat atau distribusi penduduk yang tidak merata maka akan menimbulkan gangguan pada sistem politik. Adanya pertumbuhan dan akumulasi penduduk di Pulau Jawa menuntut kebijakan yang proporsional. Kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan, yang pada akhirnya akan memunculkan gangguan dalam sistem tersebut.

    Adapun lingkungan luar dibagi menjadi tiga, yaitu sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional.

    • Sistem politik internasional dalam hal ini dapat dilihat sebagai sistem politik individu atau pengelompokan sistem individu. Hal yang dimaksud dalam sistem individu dalam hal ini adalah sistem politik dari masyarakat lain. Adapun pengelompokan sistem individu, misalnya NATO, ASEAN, dan PBB. Dengan demikian adanya lingkungan luar ini maka akan menimbulkan hubungan bilateral (antarnegara), multilateral (banyak negara) ataupun internasional. Dalam hubungan ini, masing-masing sistem akan selalu berupaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Misalnya, hubungan antara Indonesia dan Jepang; Jepang berupaya mendapatkan pasar dan bahan dasar industri yang murah dari Indonesia. Adapun pihak Indonesia selalu berupaya agar hasil-hasil industri dari Jepang, harga dan teknologinya mudah dijangkau oleh masyarakat.

    • Sistem ekologi internasional mencakup semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi nonhumanis dari masyarakat internasional. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekologi global akan berpengaruh terhadap sistem politik. Misalnya, apabila harga minyak dunia naik maka secara langsung berpengaruh pada kebijakan nasional Indonesia tentang BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada saat yang sama ketika harga minyak dunia sedang stabil atau turun maka pemerintah Indonesia pun akan melakukan kebijakan penyesuaian.

    • Sistem sosial internasional, Easton membaginya dalam struktur sosial internasional, sistem kebudayaan internasional, dan sistem ekonomi internasional. Terkait dengan pengaruh lingkungan luar terhadap suatu sistem politik, tergantung pada sisi mana saja yang menjadi pusat perhatian kita. Dalam bahasan mengenai sistem politik Indonesia maka pengaruh lingkungan dalam akan mendapat perhatian yang lebih besar dibanding dengan pengaruh lingkungan luar.

Dukungan diperlukan untuk menjaga kelangsungan setiap sistem politik. Indikator dukungan ini dapat diukur dengan cara bertanya pada setiap anggota kelompok tentang orientasi apa yang lebih dipilih: bekerja sama menyelesaikan masalah secara damai sehubungan tuntutan-tuntutan mereka yang saling berbeda atau sebaliknya. Dukungan dalam sistem politik juga mampu membantu memberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem tersebut. Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah.

Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisis sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

1. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku.

2. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.

3. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain.

4. Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.

Kritik terhadap Analisis Sistem Politik David Easton

Disadari sepenuhnya bahwa analisis sistem politik menurut David Easton sangat membantu dalam memahami bekerjanya sistem politik, namun ada dua kritik terhadapnya.

• Pertama, terlalu umum, too transparently axiomatic to be of real use , masih bersifat teoretis. Operasionalisasi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Easton tidaklah mudah karena dalam kenyataannya dibutuhkan berbagai macam atribut (agama, budaya, sosial, ekonomi, dan ideologi), selain demands dan support dalam konversi (proses). Selain itu, untuk melaksanakan konsep Easton harus mempertimbangkan perkembangan sejarah sistem tersebut. Tanpa mempertimbangkan hal-hal di atas, akan sulit membedakan antara situasi krisis dan normal, tuntutan utama dan marginal.

• Kedua, tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal. Gagasan Easton akan sulit digunakan untuk menganalisis masyarakat yang sedang berkembang dan membandingkan berbagai sistem politik yang ada.

Sumber : Drs. Toto Pribadi Ali Muhyidin, S.IP., Sistem Politik Indonesia, Universitas Terbuka.