Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena dibeberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Apa yang Dimaksud dengan Politik Gender?
Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan lain sejenisnya, tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang.
Asal muasal politik gender, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sowards dan Renegar dalam Jenny Mochtar (2008), bahwa feminis gelombang ketiga mengkritik dan mengevaluasi peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan secara damai. Laki-laki dan perempuan didistribusikan kesempatan dan posisi yang tidak berbeda antara satu sama yang lainnya.
Disini terlihat adanya pergeseran paradigma, bahwa sebelumnya laki-laki adalah musuh dan penindas, sehingga perempuan menjadi korban patriarki, berubah menjadi laki-laki sebagai teman yang harmonis dan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya dengan menerapkan suatu prinsip yaitu tanpa diskriminatif, praktek emansipasipun tidak sulit lagi untuk diimplimentasi dipelbagai aspek hidup dan kehidupan.
Definisi tentang politik gender memang agak sulit diperoleh namun menurut Sunarto menyatakan bahwa perubahan politik yang bersifat patriarkis menuju kegiatan yang seimbang atau tidak tegas, berkeadilan tanpa ada diskriminatif sedikitpun baik di berbagai bidang politik, oleh itu dimestikan pemberdayaan yang mantap dan efektif serta berkelanjutan. Politik gender yang menempatkan kaum laki-laki sebagai unsur yang dominan, harus dipertimbangkan kembali. Hal ini sangat sulit dilakukan, karena tidak ada yang puas ketika kehilangan berbagai keistimewaan yang dimiliki sekarang ini.
Politik gender adalah memilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaum perempuan (tanpa diskriminatif sedikitpun) dan mereka menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan terbabik, baik di bidang politik, maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun politik gender juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan.
Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan.
Keterkaitan perempuan dan laki-laki hasil konstruksi sosial berdampak pada dominasi kaum laki-laki atas perempuan yang bersangatan. Interaksi natural tersebut berkembang sehingga menjadi sistem sosial tertentu dan wujudlah sistem monopolitik yang melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Pada saat yang bersamaan wujudlah sebuah sistem sosial yang patriarkis. Perubahan relasi atau hubungan gender secara radikal memang belum ada secara kuantitatif meskipun sudah ada pimpinan dunia dari kalangan kaum perempuan.
Oleh karena itu, politik gender mengalami hambatan yang berkelanjutan ketika patriarkis belum dimodifikasi, di samping itu kesadaran kedua jenis kelamin tersebut belum ada, kondisi yang harmonis pun sulit untuk diwujudkan. Jika hal ini masih kokoh, maka bidang politikpun mengalami kekhawatiran untuk memperoleh kemuliaan atau kesuksesan.