Apa yang dimaksud dengan New Public Management ?

Ilmu Administrasi Administrasi Publik
1

Manajemen Publik Baru atau New Public Management

Manajemen Publik Baru atau New Public Management (NPM) adalah pendekatan untuk menjalankan organisasi layanan publik yang digunakan di lembaga pemerintah dan layanan publik, baik di tingkat lokal dan nasional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh para akademisi di Inggris dan Australia untuk menggambarkan pendekatan yang dikembangkan selama tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya untuk membuat layanan publik lebih “lugas” dan untuk meningkatkan efisiensinya dengan menggunakan model manajemen sektor swasta.

Apa yang dimaksud dengan New Public Management ?

2

Dewasa ini organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreatifitas, dan berbagai kritikan lainya.munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi- organisasi sektor publik tersebut menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik.salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep New Public Management.

Tema pokok New Public Management adalah bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-intansi pemerintah dengan pelanggannya dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar (market place).

Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan (manager) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan “steering” membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memipin dan mengarahkan yang strategis saja.

Dengan demikian, kunci daripada New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Pengaturan seperti ini termasuk upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit.

Konsep New Public Management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka Christopher Hood dari London School of Economics (1995) mengatakan bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar.

Hubungan antar variabel didalam New Public Management
Gambar Hubungan antar variabel didalam New Public Management

Cara-cara ligitimasi birokrasi publik untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi tidak lagi dipraktikan oleh New Public Management dalam birokrasi pemerintah. Untuk lebih mewujudkan konsep New Public Management dalam birokrasi pemerintah.

Untuk lebih mewujudkan konsep New Public Management dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menentukan alternatif cara-cara pelayan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

Tujuh komponen doktrin dalam new public management yang dikemukakan oleh Christopher Hood, adalah :

  1. Pemanfaatan managemen yang professional dalam sektor publik;

  2. Penggunaan indikator kinerja;

  3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output;

  4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil;

  5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi;

  6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen;

  7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.

Donald Kettl (2000) menyebutnya dengan istilah “the global public management reform” yang memfokuskan pada enam hal sebagai berikut:

  1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil.

  2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa menggantikan mekanisme tradisional “komando- komando” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu menguba yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah prilaku birokrat.

  3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memilih bentuk dan macam pelayanan public atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga.

  4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberrikan kepada manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan.

  5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan yang sesungguhnya.

  6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (output dan input) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur.

Menurut Vigoda dan Keban, terdapat 7 (tujuh) prinsip-prinsip New Public Management , yaitu:

  1. Pemanfaatan manajemen professional dalam sektor publik

  2. Penggunaan indikator kinerja

  3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output

  4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil

  5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi

  6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen

  7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya

Menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew, New Public Management ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi, yaitu :

  1. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.

  2. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.

  3. Orientasi In Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan “social learning” dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Perbandingan antara New Public Managemen dengan New Public Governance
Gambar Perbandingan antara New Public Managemen dengan New Public Governance

Sama dengan pendapat Kettl di atas, Jonnatan Boston (1991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin New Public Management pada intinya adalah sebagai berikut :

  • Lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajement) ketimbang perumusan kebijakan;

  • Perubahan dan penggunaan kontrol masukan (input control) ke penggunakan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target;

  • Devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan perkembangan mekanisme sistem pelopor;

  • Monitoring;

  • Akuntabilitas baru;

  • Disagresi struktur birokrasi yang besar menjadi struktu instansi yang kuasai otonom;

  • Secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan non komersial;

  • Menggunakan preferensi untuk kegaiatan privat seperti privatisasi;

  • Sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien.

New public management secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik dan birokrasi modern.

3

New Public Manangement merupakan perspektif yang dapat dikatakan baru karena menekankan nilai-nilai efisiensi, produktiitas, dan bisnis ke dalam sector publik untuk memperbaiki kondisi birokrasi publik yang cenderung terlalu besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah. Osborne dan Gaebler (1996) menyebutnya memasukkan semangat wirausaha atau nilai-nilai wirausaha dan memberlakukannya di dalam lingkungan birokrasi publik. Nilai-nilai yang dikatakan baru adalah 10 prinsip pemerintahan wirausaha (entrepreneurial) yang menggeser 10 kondisi birokrasi pemerintah sebagai nilai lama yang perlu diganti yaitu:

image

Menurut Rosenbloom & Kravchuck, 2005, manfaat yang diperoleh dari penerapan NPM adalah pembangunan birokrasi senantiasa memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan (steering), daripada menjalankan sendiri (rowing), harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih efektif. Selain itu NPM juga menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha, dan pencapaian hasil, ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input.

Osborne dan McLaughlin, 2002 dalam Hoadly 6mengemukakan sejumlah ciri dasar NPM seperti:

  • hands-on, manajemen wirausaha, bukan bentuk-bentuk birokrasi tradisional,
  • menggunakan standar yang eksplisit dan ukuran kinerja,
  • memfokuskan pada control hasil,
  • pentingnya dis-agregasi dan desentralisasi pelayanan publik,
  • kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik,
  • penekanan pada manajemen dengan model ala sector swasta,
  • promosi disiplin dan penghematan sumberdaya,
  • pemisahan pembuatan keputusan politik dengan dari manajemen langsung yang menangani pelayanan publik.
4

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management (Denhardt, J,V,2003). New Public Management (NPM) dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah.

New Public Management (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

New public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender.

New Public Management memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Prinsip New Public Management

Prinsip New Public Management menurut (C. Hood, 1991)

  1. Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.
  2. Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya.
  3. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.
  4. Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar didalam sektor pelayanan publik.
  5. Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
  6. Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik.
  7. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.

Prinsip-prinsip dari NPM tersebut, meliputi:

  1. Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional dalam mengendalikan organisasi;
  2. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya;
  3. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikatorindikator performa kuantitatif;
  4. Peralihan dari system manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik;
  5. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya;
  6. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi; dan
  7. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit.

Ciri-Ciri New Public Management (NPM)

Secara umum New Public Management (NPM) memiliki ciri-ciri berikut:

  1. Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas
  2. Pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas
  3. Pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional dalam pemberian order dan anggaran umum
  4. Pelaksana order swasta dan pemerintah diperlakukan sama.
  5. Adanya upaya meningkatkan inovasi yang terarah (sebagai bagian dari order kerja) karena adanya pendelegasian (bukan hanya desentralisasi) manajemen operasional.

Menurut C. Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management, yaitu:

  1. Hands-on professional management. Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahaan diserahkan kepada manajer professional.
  2. Explicit standards and measures of performance. Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas.
  3. Greater emphasis on out put controls. Lebih ditekankan pada control hasil/keluaran.
  4. A shift to desegregations of units in the public sector. Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah.
  5. A shift to greater competition in the public sector. Ditumbuhkannya persaingan ditubuh sektor publik.
  6. A stress on private sectore styles of management practice. Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat.
  7. A stress on greater discipline and parsimony in resource use. Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber. Sektor publik seyogjanya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas (to do more with less).

Pada dasarnya penerapan sistem NPM (New Public Management) yang di dasari pada desentralisasi mempunyai tujuh karakteristik, yaitu :

  1. Manajemen profesional di sektor publik
  2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
  3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
  4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
  5. Menciptakan persaingan di sektor publik
  6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
  7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya

Orientasi NPM (New Public Management)

New Public Management ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004), yaitu:

  1. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.

  2. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.

  3. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai- nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “social learning” dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

5

Konsep New Public Management (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen publik yang digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik. Munculnya konsep ini adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Administrasi publik mulai mengenalkan New Public Management (NPM) yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. NPM merupakan paradigma alternatif yang menekankan perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Karakterisitik dalam NPM meliputi (1) lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan, (2) adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas, (3) lebih ditekankan pada control hasil/keluaran, (4) pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah, (5) ditumbuhkannya persaingan di tubuh sektor publik, (6) lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor publik, (7) lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber (Hood, 1991).

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi, serta berbagai kekurangan lainnya (Mahmudi, 2010:34). Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan, mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik mendorong terjadinya reformasi lembaga publik. NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002:27).

Reformasi di bidang akuntansi merupakan bagian dari konsep NPM. Akuntansi pada sektor publik menjadi alat pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik telah mencapai efisiensi. Salah satu reformasi akuntansi di sector publik adalah perubahan basis akuntansi. Perubahan akuntansi dari basis kas ke basis akrual merupakan salah satu ciri adopsi konsep NPM oleh sektor public (Mckendrick, 2007). Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual oleh banyak pemerintah dipandang sebagai aspek dari desain NPM yang hampir mirip dengan usaha bisnis yang berfokus pada kinerja di sektor publik (Coonnely dan Hyndmen, 2010). Adanya perubahan basis akuntansi pada sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja.

Menurut Rainey (1990): “public management aims to achieve skills and improve skills andimprove accountability”. Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampumempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan, menurut Graham & Hays (1991): “public managemen are concerned with efficiency,accountability,goal achlevement and dozen of other managerial and technical uestion”. Manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sector public lebih efisien,akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerialdan teknis.

Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik sedemikianrupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnyauntuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahandalam pasar yang penuh persaingan.
Pendekatan New Public Management (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep ini muncul karena sistem tradisional yangditerapkan di negara-negara berkembang saat itu dirasa masih banyak kelemahan antara lain proses anggaran ini masih terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi, bersifat tahunan, menerapkan sentralisasi, persetujuan yang sering terlambat, dan aliraninformasi yang tak memadai. Dari situlah muncul konsep anggaran dengan pendekatan NPMyakni untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada sistem sebelumnya (sistem tradisional).Konsep NPM memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publikkarena memang fokus utama konsep ini adalah pada pengukuran kinerja, bukan pada kebijakan (bpkp, 2007). Konsep ini pada awalnya terjadi di negara-negara maju di Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep ini telah menjadi suatu gerakan global yang mana negara-negara berkembang pun ikut terpengaruh dari penyebaran konsep ini. Dengan diterapkannya konsep NPM ini, maka otomatis menimbulkan beberapa konsekuensi pada pemerintah yakni adanyatuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.
Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu:

  1. Manajemen profesional di sektor publik
  2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
  3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
  4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
  5. Menciptakan persaingan di sektor publik
  6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
  7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Penekanan pertama, yaitu keahlian manajemen professional, mensugestikan top-manager (presiden, menteri, dirjen) harus mengendalikan organisasi-organisasi publik secara aktif dengan cara yang lebih bebas dan fleksibel. Top-top manager ini tidak lagi berlindung atas nama jabatan, tetapi lebih melihat organisasi yang dipimpinnya sebagai harus bergerak secara leluasa bergantung pada perkembangan sektor publik itu sendiri. Sebab itu, para top manager harus punya skill manajerial professional dan diberi keleluasaan dalam memanage organisasinya sendiri, termasuk merekrut dan memberi kompensasi pada para bawahannya. Lalu, penekanan pada aspek orientasi output menghendaki para staf bekerja sesuai target yang ditetapkan. Ini berbalik dengan OPA/ OPM yang berorientasi pada proses yang bercorak rule-governed. Alokasi sumber daya dan reward atas karyawan diukur lewat performa kerja mereka. Juga, terjadi evaluasi atas program serta kebijakan dalam NPM ini

Referensi:
Dunleavy, P. & C. Hood. 1994. “From Old Public Administration to New Management”. Public Money and Management, 14(3):9-16.
Ferlie, E., A. Pettigrew, L. Ashburner and L. Fitzgerald. 1996. The New Public Management in Action. Oxford: Oxford University Press
Hood, C. 1991. A Public Management for All Seasons. Public Administration. Hoque, Zahirul and Moll, Jodie. Vol.69: 3-19.
Jan- Erik Lane, 2010. New Public Management. London and New York
Mahmudi. 2003. New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi