Apa yang dimaksud dengan Model Institusional ?

kebijakan_publik

(Lia Permata Sari) #1

Model institusional kebijakan publik

Model institusional mempunyai asumsi bahwa kebijakan dianggap sebagai aktivitas institusi, dimana hubungan kebijakan publik dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasi, diimplementasi & di “enforced” oleh
lembaga pemerintah.

Apa yang dimaksud dengan Model Institusional ?


(Aneska Zoya Raveena) #2

Model Institusional merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada pemerintahan pusat (nasional), regional, dan lokal.

Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan publik tanpa keputusan tersebut dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintahan.

Menurut Thomas R. Dye, alasan terjadinya hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, karena lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mempunyai tiga (3) kewenangan yang tidak dimiliki lembaga-lembaga lain di luar lembaga pemerintahan, yaitu:

  1. Lembaga pemerintah berwenang memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan publik, ini berarti kebijakan publik merupakan kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga negara.

  2. Lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik, artinya kebijakan publik dapat disebarluaskan dan berlaku pada seluruh warga negara atau kelompok sasaran kebijakan publik tersebut.

  3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan publik pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak menaatinya.

Apabila model institusional digambarkan nampak sebagai berikut:

model institusional

Pada perkembangan terakhir model ini telah muncul dalam bentuk "model institusional baru‟ (neo-institusionalisme) dengan "tambahan‟ tekanan pada peranan lembaga lembaga politik dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih difokuskan pada pembuatan ramalan-ramalan tentang bagaimana hubungan antara pelbagai macam kebijakan publik dengan semua level pemerintahan.

Sumber : Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Konsep Dasar Kebijakan Publik