Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja kebijakan publik ?

kebijakan_publik

(Rina Gunawan) #1

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja kebijakan publik ?


(Lia Permata Sari) #2

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya.

Evaluasi meliputi beberapa aspek yang sama penting dengan aspek-aspek yang tercakup dalam kegiatan-kegiatan analisis kebijakan tahap sebelumnya. Dalam Bab terakhir dari bagian kedua dan keseluruhan buku ini akan dibahas mengenai fungsi evaluasi kebijakan, alasan evaluasi kebijakan, kriteria untuk evaluasi kebijakan, pendekatan terhadap evaluasi, evaluasi semu, evaluasi formal, variasi evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis, data dan informasi untuk evaluasi, metode-metode untuk evaluasi, dan kendala evaluasi.

###Sifat Evaluasi
Evaluasi, per definitionem, dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), yaitu proses untuk menganalisis hasil kebijakan berupa pemberian satuan nilai.43 Kegiatan paling spesifik dari evaluasi berkaitan dengan bagaimana menghasilkan informasi tentang nilai dari hasil kebijakan. Dengan demikian, kegiatan evaluasi lebih banyak bertanya tentang berapa nilai sebuah kebijakan. Hal ini berbeda dengan kegiatan lainnya dalam analisis kebijakan yang lebih banyak bertanya tentang fakta-fakta atau tindakan-tindakan kebijakan.

Secara umum, terdapat 4 (empat) karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi, yakni:

  • Pertama, terfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi difokuskan pada nilai dari suatu kebijakan, atau penilaian atas keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari keberadaan suatu program. Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar mengumpulkan informasi tentang apakah seluruh tindakan telah dilaksanakan, tidak juga sekedar mengenai hasil dari suatu kebijakan. Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup aspek ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan.

  • Kedua, interdependensi antara fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa sebuah kebijakan telah mencapai tujuan optimal bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan, kegiatan evaluasi membutuhkan fakta-fakta yang memadai yang menjelaskan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai benar-benar merupakan akibat dari dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus berdasar pada hail-hasil pemantauan.

  • Ketiga, berorientasi pada masa kini dan masa lampau. Berbeda halnya dengan rekomendasi kebijakan atau peramalan yang berorientasi waktu masa depan, penilaian atas hasil kebijakan lebih diarahkan pada tuntutan-tuntutan masa kini dan masa lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi bersifat retroaktif.

  • Keempat, bernilai ganda. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan evaluasi mempunya kualitas ganda, di satu sisi ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan di sisi yang lain, dapat dipandang sebagai cara. Di samping itu, evaluasi dapat juga dipandang intrinsik, yakni keberadaannya diperlukan untuk tujuannya sendiri, dan sekaligus ekstrinsik, yakni pencapaian tujuannya mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan lainnya.


(Adyatma Alby Davie) #3

Evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda - beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariatif oleh para pakar evaluasi.

Menurut Meggison, evaluasi/penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Andew E. Sikula mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang).

Dalam proses suatu evaluasi kinerja organisasi pada umumnya memiliki tahap- tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa proses sejalan dengan fungsi evaluasi kinerja itu sendiri.

Menurut Pasolong (2010) unsur-unsur dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

  • Kesetiaan, yaitu tekad dan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggungjawab.

  • Prestasi kerja, merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

  • Tanggungjawab, merupakan kesanggupan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tugas yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani mengambil resiko atas keputusan yang telah diambil.

  • Ketaatan, merupakan kesanggupan pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang- undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

  • Kejujuran, merupakan ketulusan hati pegawai dalam melaksanakan dan kemampuan untuk tidak menyalahkan wewenang.

  • Kerjasama, merupakan kemampuan pegawai untuk kerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan.

  • Prakarsa, merupakan kemampuan pegawai untuk mengambil keputusan atau melaksanakan semua tindakan yang diperlukan.

  • Kepemimpinan, merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat diarahkan secara maksimal.