Apa saja tipe-tipe atau macam-macam Evalusi Kebijakan pada Pemerintahan?

Kebijakan Publik

Setiap kebijakan pasti ada plus dan minus. Bagaimana Evalusi Kebijakan pada Pemerintahan?

A post was merged into an existing topic: Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja kebijakan publik ?

Selain fungsi-fungsi evaluasi kebijakan terdapat pula tipe-tipe evaluasi kebijakan, tipe evaluasi kebijakan adalah sebuah pemisah antara evaluasi kebijakan tahap awal (evaluasi formulasi), tahap pelaksanaan (evaluasi implementasi) dan evaluasi pada tahap akhir (evaluasi dampak). Berikut ini penjelasan mengenai tipe-tipe evaluasi kebijakan.

Tipe evaluasi kebjakan terdiri dari beberapa tipe diantaranya tipe evaluasi formulasi, evaluasi implementasi, dan evaluasi dampak atau output dari sebuah kebijakan

Evaluasi formulasi


Evaluasi formulasi biasanya berkenaan dengan seberapa efektifkah sebuah kebijakan itu dirumuskan, yang kaitannya dengan apakah kebijakan yang dirumuskan itu dapat memenuhi kebutuhan publik atau tidak memenuhi. Nugroho (2009) menjelaskan mengenai evaluasi formulasi. Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

  • Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan.

  • Mengarah pada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah pada inti permasalahannya.

  • Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan.

  • Mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, maupun kondisi lingkungan strategis.

Evaluasi formulasi dapat dilakasanakan dengan menggunakan beberapa teknik evaluasi yang dapat mengacu pada model formulasi kebijakan publik apa yang dipergunakan. Model formulasi yang dipilih merupakan ukuran standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi apakah proses tersebut telah sesuai dengan model formulasi yang dipergunakan ataukah tidak. Berikut ini beberpa model evaluasi formulasi menurut Nugroho (2009:680):

  • Model kelembagaan
  • Model proses
  • Model kelompok
  • Model elite
  • Model rasional
  • Model incremental
  • Model teori permainan
  • Model pilihan publik
  • Model sistem
  • Model demokratis
  • Model strategis
  • Model delebratif

Sederhanannya, pemikiran Nugroho mengenai model di atas ialah bahwa suatu evaluasi formulasi kebijakan itu bisa dilakukan dengan berpatokan pada ukuran atau parameter evaluasi formulasi yaitu dengan menggunakan model formulasi. Jadi jika suatu formulasi kebijakan menentukan untuk menggunakan model kelompok karena masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan model kebijakan yang dirumuskan dalam kelompok maka proses formulasinya pun harus secara model kelompok. Namun apabila model formulasi yang digunakannya model kelompok tetapi dalam praktiknya menggunakan model elite maka dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan publik yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara proses.

Evaluasi Implementasi


Evaluasi implementasi merupakan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan penilaian sejauh mana keefektifan praktik dari sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan, apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah publik ataukah tidak berjalan efektif. Berikut ini pemaparan mengenai evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012: 230), Anderson membagi evaluasi implementasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yaitu:

  1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.
    Bila evaluasi kebijakan dipahami kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek, pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.

  2. Merupakan tipe evaluasi kebijakan yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
    Tipe evaluasi kebijakan seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicaran sesuatu akan kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

  3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis
    Evaluasi kebijakan sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut
    menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Bukan hanya Anderson yang mengemukakan mengenai evaluasi implementasi, Dunn dalam Nugroho (2009) mengungkapkan penjelasannya mengenai evaluasi implementasi, dunn mengembangkan tiga pendekatan mengenai evaluasi implementasi kebijakan, yaitu:

  1. Evaluasi Semu ( Pseudo Evaluation ) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya megenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri ( self evident ) atau tidak kontroversi.

  2. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepet dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal analis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik: untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunanakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.

  3. Evaluasi keputusan teoritis ( Decision-Theoretic Evaluation ) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oelh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan disatu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal disisi lainnya, adalah evaluasi keputusan teoritis. Berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelakukebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti ada tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target di mana kinerja nantinya akan diukur.

Pendapat lainpun datang dari Lester dan Steward dalam Nugroho (2009), mereka mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi :

  • Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan;

  • Evaluasi kebijakan, apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki;

  • Evaluasi meta-evaluasi, yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesama-kesaman tertentu.

A post was merged into an existing topic: Apa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan publik?