Diplomasi publik dalam buku public diplomacy karya Mark Leonard mengatakan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan dengan cara memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat; mengomunikasikan pandangan; membenarkan mispersepsi yang ada dalam masyarakat internasional; mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan (Leonard, 2002:8).
Apa yang dimaksud dengan diplomasi publik ?
Istilah diplomasi publik sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Dean Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts Unversity. Diplomasi publik diciptakan dengan penetapan pada Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy, yang mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:
“Diplomasi publik berhadapan dengan pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional; perkembangan opini publik di negara lain; interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan di suatu negara terhadap negara lainnya; pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara para diplomat dan koresponden asing dan proses dari cultural komunikasi; pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide”
Adapun definisi mengenai publik diplomasi dari beberapa sumber yakni:
Menurut Planning Group for Integration Of USIA, diplomasi publik didefinisikan sebagai diplomasi publik dimaksudkan untuk menjalankan kepentingan nasional dari Amerika Serikta melalui pengertian, informasi, dan mempengaruhi pendengar di luar negeri (Hady Amr. Brocking project on US Policy Towards the Islamic World. Analysis paper no. 6).
Menurut Department of State AS, diplomasi publik didefinisikan sebagai suatu program yang disponsori pemerintah yang dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara lain, dengan instrumen utamanya adalah publikasi, film, pertukaran kebudayaan, radio dan televisi (The Center for Middle East Policy at the Brocklyn Institution Januari 2004).
Dari definisi diatas jelas bahwa dipomasi publik juga merupakan suatu upaya terencana untuk membentuk persepsi positf dikalangan publik negara lain melalui penyebaran informasi, perluasan informasi dan bentuk-bentuk kegiatan yang langsung menyentuh kegiatan aktor-aktor non-pemerintah.
Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan berubahnya sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan- persoalan kebijakan luar negeri.
Secara sederhana diplomasi publik mempunyai tiga tujuan utama :
Untuk menghindarkan atau menyelesaikan konflik antara kelompok atau negara dengan cara membangun komunikasi, saling pengertian dan meninkatkan kualitas hubungan pribadi.
Untuk mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, kesalahpahaman dengan cara memanusiakan “wajah musuh” dan memeberikan individu-individu pengalaman khusus ketika saling berinteraksi.
Sebagai jembatan antara kegiatan jalur diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat. Caranya dengan menjelaskan pokok permasalahan dari sudut pandang masing-masing, berbagi perasaan dan kebutuhan melalui komunikasi intensif tanpa prasangka. Diplomasi publik kemudian menjadi landasan untuk melakukan negosiasi yang lebih formal atau membingkai sebuah kebijkan (Diamond dan McDonald, 2003:2).
Diplomasi publik dipercaya sebagai instrumen yang paling efektif untuk melibatkan negara-negara tersebut. Dimana diplomasi publik mencakup penyiaran internasional, pertukaran kebudayaan dan jangkauan jasa-jasa informasi, bersama dengan program-program lain dan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sejumlah besar agen.
Penggunaan diplomasi publik dalanjutkan yang lebih luas dimaksudkan untuk berbicara langsung dengan masyarakat di seluruh dunia dan mendaftarkan mereka pada usaha jangka panjang Amerika Serikat untuk mendorong kemerdekaan, kesejahteraan, dan stabilitas di seluruh dunia. (US. Foreign Policy Agenda, Volume 7, Number 4, Desember 2002).
Diplomasi publik telah berkembang pesat terutama dalam dua dekade terakhir. Perkembangannya dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jalur pertama dalam jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antarnegara (McDonald, 2003:201-220). Dan diplomasi publik digunakan sebagai salah satu sarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri.
Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya (Tuch, 1990, Gouveia, 2006, dikutip J. Wang, 2006). Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat.
Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sementara itu, Jan Mellisen (2006) mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power.
Jika dibandingkan, ada tiga perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang sifatnya resmi (tradisional), yaitu :
1. Pertama, diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas.
2. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya.
3. Ketiga, tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi (jalur pertama) ada pada prilaku dan kebij akan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik.
Dalam diplomasi publik, perlu dipahami bahwa proses diplomasinya tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Evan Potter (2006) mengatakan bahwa permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional. Esensi dari diplomasi publik adalah membuat orang lain berada di pihak Anda, sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga khalayak atau publik.
Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya -upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antarnegara.
Kegagalan diplomasi jalur pertama tela h mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antarnegara
(McDonald, 1991). Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuk nya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak (Fulton, 1998 dikutip Djelantik, 1994).
Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antarpemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri.
Diplomasi publik kembali dibicarakan terutama pasca tragedi 911 pada 2001. Akan tetapi, sebenarnya diplomasi publik telah dipraktekkan jauh hari sebelumnya. Diplomasi publik muncul setelah Perang Dunia I dan mendominasi pada masa Perang Dingin. Istilah yang digunakan saat itu adalah democratic diplomacy (Fisher, 1972 dikutip J. Wang, 2006). Pasca 1945, negara-negara Eropa banyak menerapkan diplomasi publik. Negara-negara di benua ini merupakan negara-negara yang paling awal dan paling banyak menggunakan model diplomasi publik. Beberapa contoh misalnya pada saat kemunculan negara-negara Bahkan tahun 1990, atau jika ditarik ke belakang contoh kemunculan Republik Federal Jerman tahun 1949.
Perancis menerapakan diplomasi politique d’influence dengan sasaran pada publik luar negeri guna pemulihan citra setelah kekalahannya pada dua perang dunia. Belanda menerapkan publieks diplomatie avant-la-lettre dalam mengusung isu-isu moral jauh sebelum perang dingin berakhir. Penyebutan diplomasi publik sendiri muncul pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University dalam penelitiannya mengenai program-program internasional dan budaya Amerika Serikat (Fisher, 1972).
Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri
terhadap publik manca. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepankan.
Diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aktor internasional dalam manajemen lingkungan internasional. Dalam sejarah diplomasi, bentuk diplomasi publik umumnya berupa kontak satu pemerintah terhadap publik dari negara lain. Diplomasi publik umumnya tidak diharapkan untuk menarik perhatian publik dalam jangka waktu yang pendek, namun mekanisme diplomasi ini bertujuan menumbuhkan minat individu-individu yang memiliki pengaruh pada lingkup masyarakat yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai media sosialiasi, diplomasi publik juga bertujuan untuk menimbulkan informasi dua arah yaitu untuk mengetahui respons dari publik negara asing agar dapat melakukan pendekatan yang lebih baik bahkan melakukan revisi pada kebijakan luar negeri.
Urgensi manajemen diplomasi publik mengalami pergeseran seiring dengan perubahan-perubahan dalam faktor yang menentukan kekuatan dalam hubungan internasional. Pergeseran tersebut setidaknya ditandai melalui faktor-faktor berikut.
Hal ini menyebabkan aktifitas pembentukan citra telah bergeser tidak hanya ke lingkungan elit tapi melebar pada masyarakat yang lebih luas.
Perbedaan diplomasi publik dan diplomasi tradisional maka sangat jelas. Diplomasi tradisional adalah diplomasi yang berlangsung antar representatif negara sedangkan target diplomasi publik adalah untuk kelompok-kelompok informal dan individu. Dengan kecenderungan pertumbuhan pengaruh ranah informal (non-negara) dalam hubungan internasional tersebut, diplomasi tidak hanya menjadi teknik tapi juga dapat dipertimbangkan sebagai bahan olahan dalam politik dunia dan pertumbuhan representasi dari diplomasi pun mencapai tahap terbaru. Instrumen diplomasi secara general terbagi dua yaitu: instrumen terakreditasi yaitu resident diplomatic consular missions di negara asing dan instrumen non-akreditasi yaitu penduduk privat.
Diplomasi publik menjadi salah satu konsep utama sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara, masing-masing negara memiliki langkah dan pendekatan sebagai pilihan negara tersebut. Dalam hubungan internasional, pendekatan dalam mencapai kepentingan nasional dilakukan dengan hard power dan soft power , yang lebih mengedepankan pendekatan kultural. Diplomasi publik menjadi salah satu wujud dari pendekatan soft power. Diplomasi publik dapat diartikan sebagai usaha resmi dari pemerintah suatu negara untuk membentuk lingkungan komunikasi di luar negeri, dimana kebijakan luar negerinya dijalankan, dengan tujuan mengurangi kesalahpahaman dan mispersepsi yang dapat menyulitkan hubungan negaranya dengan negara-negara lain. Dengan meningkatnya aktivitas diplomasi publik, pemerintah suatu negara berharap bahwa hubungan negara semakin meluas hingga kepada hubungan melalui individu di luar negaranya dimana hal ini juga berdampak kepada meluasnya pola hubungan internasional. Di samping itu, pemerintah pun berharap keterlibatan publik dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah, sekaligus dapat memberikan masukan dengan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah. Jika dilihat dari sejarahnya, istilah diplomasi publik diduga diciptakan oleh mantan diplomat Amerika dan Ketua Fletcher School of Law and Diplomacy , Edmund Gullion. Dengan diplomasi publik, publik dapat berperan melalui opininya untuk mendukung kebijakan negaranya. Selain itu, publik juga dapat membantu mempengaruhi opini masyarakat negara-negara lainnya mengenai negaranya. Salah satu alasan keterlibatan publik dalam menjalankan diplomasi dikarenakan bahwa masalah-masalah dalam isu hubungan internasional tidak lagi lebih efektif untuk diselesaikan oleh pemerintah saja.
Dalam artikel Foreign Policy tahun 2002, Mark Leonard menjabarkan empat tujuan diplomasi publik di abad 21 yaitu:
Meningkatkan rasa keakraban, mengubah image atau pandangan mereka mengenai suatu negara.
Meningkatkan rasa apresiasi, menciptakan pandangan atau persepsi baik/positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari sudut pandang negara tersebut.
Meningkatkan hubungan dengan suatu negara, dalam hal ini mengenai pendidikan, pariwisata, atau budaya-budaya dari negara tersebut yang dapat diadopsi dan bisa dipahami.
Mempengaruhi sikap masyarakat, meningkatkan dukungan masyarakat terhadap posisi suatu negara.
Diplomasi publik cenderung memiliki pola hubungan yang lebih luas dan terbuka karena yang dihadapi mereka adalah publik dengan berbagai pola pemikiran dan perilaku sehingga sering disebut sebagai pola hubungan people to people . Secara kasat mata, publik tidak berarti hanya satu-satunya aktor yang menjalankan proses diplomasi publik, tetapi aktor publik tetap menjadi bagian dari diplomasi publik dan juga dapat difasilitasi negara. Adapun 3 pilar utama dalam diplomasi publik yaitu informasi, pendidikan, dan budaya.
Informasi, seperti berita, siaran televisi, radio, pemerintah AS dapat menyampaikan pesannya dengan efektif pada jutaan umat manusia.
Pendidikan, pengertian masyarakat internasional terhadap AS dapat diperbaiki dan memperkuat kerjasama internasional.
Budaya, digunakan untuk menunjukkan yang terbaik dari budaya masyarakat Amerika kepada dunia.
Berdasarkan pemaparan tersebut, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu instrumen dari pilar kedua diplomasi publik. Karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki setiap orang dan ditujukan kepada seluruh masyarakat khususnya kaum muda, sehingga pendidikan dapat dijadikan langkah strategis untuk melakukan diplomasi publik suatu negara.
