Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri.
Apa yang dimaksud dengan Diplomasi Pertahanan ?
Gambaran pola hubungan atau interaksi antar negara dibagi oleh Holsti menjadi dua bentuk yaitu konflik dan kerjasama. Ada bentuk interaksi lain yang disebut sebagai situasi yang jatuh diantara dua bentuk itu yakni, persaingan. Hubungan antar negara ditentukan oleh sifat negara dan masyarakat. Konflik adalah kondisi adanya suatu perbedaan pendirian antar kelompok termasuk posisi yang hendak dicapai. Sedangkan kerjasama atau kolaborasi adalah persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Kerjasama dapat terjadi dalam wadah organisasi dan lembaga internasional. Meskipun dalam kenyataan, kolaborasi yang paling kooperatif pun selalu terdapat konflik didalamnya. Kerjasama bukan bermasalah pada identifikasi sasaran-sasaran bersama tapi bagaimana mencapai sasaran-sasaran itu.
Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi, bangsa-bangsa yang berada di dunia ini dengan kemajuan teknologi yang pesat mempunyai hubungan satu sama lain yang rumit sifatnya disebabkan oleh adanya proses interaksi. Pada bangsa-bangsa terdapat kegiatan-kegiatan yang kompleks. Kedalam, kegiatan tersebut memiliki tujuan agar bisa mendapatkan kelangsungan hidup, sedangkan keluar kegiatan mengarah ke lingkungan internasional. Dalam perspektif internasional, tingkah laku serta tindakan suatu bangsa merupakan kegiatan yang bersifat timbal balik, yaitu menerima dari dan memberikan kepada lingkungan internasionalnya .
Secara sederhana suatu hubungan pertahanan (defence relationship) merupakan ikatan jaringan antar dua atau lebih negara melalui angkatan-angkatan bersenjata nasionalnya dan birokrasi badan penelitian, pengembangan dan industri pertahanan dan birokrasi pertahanan. Defence relationship merupakan suatu elemen atau subordinat dari hubungan keamanan ( security relationship ). Hubungan keamanan sendiri bersifat luas bukan saja mencakup keamanan tetapi juga perdagangan diplomasi, budaya dan bidang-bidang kehidupan nasional lainnya. Jika defence relationship merupakan wilayah kegiatan menteri pertahanan, departemen pertahanan dan angkatan bersenjata maka security relationship mencakup ketiga lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pertahanan tersebut juga mencakup departemen-departemen pemerintahan lainnya.
Negara-negara bangsa akan membangun suatu keterhubungan perahanan untuk berbagai alasan dan hubungan pertahanan antara negara-negara tetangga dirancang untuk tiga hal penting yaitu menambah pendalaman kekuatan pada pertahanan bangsa dan memperbaiki keamanan regional dan global.
Konsep lain yang digunakan adalah Diplomasi Pertahanan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama pertahanan antara kedua negara. K.M. Panikkar dalam bukunya The Principle and Practice of Diplomacy menjelaskan pengertian diplomasi, yaitu “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain”.
Menurut Louise Diamond, diplomasi merupakan proses politik damai antara negara bangsa yang mengharapkan struktur yang dapat membentuk dan mengatur hubungan sistem internasional serta mengakomodasi kepentingan suatu negara. Dan dapat dijalankan melalui beberapa jenis instrumen seperti politik, ekonomi, perdagangan, bantuan, hak asasi, kontrol militer, budaya dan peningkatan akademik/ pendidikan. R.W. Sterling dalam buku Macropolitics, menjelaskan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Menurut Morgenthau dalam Politics Among Nations, ada 3 sarana diplomasi yang amat menentukan: bujukan ( persuasion ), kerjasama ( compromise ) dan ancaman kekerasan ( threat of force ). Untuk mencapai tujuan diplomatiknya, suatu negara menerapkan satu atau kombinasi beberapa prinsip utama diplomasi yaitu sama (perdamaian atau negosiasi), dana (memberi hadiah atau konsesi), danda (menciptakan perselisihan) dan bedha (mengancam atau menggunakan kekuatan nyata).
Sedangkan Defense atau pertahanan merupakan usaha penciptaan keamanan untuk menghadapi ancaman maupun serangan. Pengembangan kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara karena kondisi sistem internasional yang bersifat anarki, sehingga terjadinya serangan yang dilakukan oleh negara satu ke negara lain untuk mencapai kepentingannya menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari.
Secara tradisional peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi militer di masa lalu yang ditujukan untuk menggalang kerjasama strategis atau aliansi atas dasar-dasar pertimbangan politik nyata dan kepentingan pertahanan nasional. Saat ini, Diplomasi Pertahanan mencakup pertama, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk mengembangkan apa yang disebut CBM ( Confidence Building Measures ). Kedua, Diplomasi Pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan. Ketiga, Diplomasi Pertahanan juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi perdamaian dunia. Diplomasi Pertahanan juga bisa membentuk persepsi besama tentang suatu masalah dan mind-set militer negara lain.
Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat di dalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya kebijakan pemerinah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat baik peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.
Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri. Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, yang merupakan bagian dari realpolitik internasional dan perimbangan kekuatan untuk membuhi kepentingan nasional. Suatu negara terlibat dalam kerjasama pertahanan, dan menyediakan bantuan kepada negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi atau menggentarkan musuh, mengelola perluasan pengaruh, dan mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial.
Konsep ini kemudian berubah semenjak berakhirnya Perang Dingin dimana diplomasi pertahanan merupakan pendayagunaan Kementrian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata sebagai cara untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, dan untuk mendukung negara lain dalam melakukan perbaikan militer. Aktifitas diplomasi pertahanan tidak hanya sebatas pengaturan kerjasama diantara negara-negara anggota pakta pertahanan, namun kerjasama dengan membangun kemitraan dengan negara-negara lainnya.
Pergeseran makna diplomasi pertahanan saat ini terjadi, dimana kerjasama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Diantaranya pertama, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk membantu pembangunan hubungan yang lebih kooperatif dengan mantan musuh atau musuh potensial, yang disebut strategic engagement . Kedua, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, kerjasama dan bantuan militer dilakukan untuk mendukung mitra dalam mengembangkan kapasitasnya agar dapat berkontribusi dalam operasi peacekeeping dan peace-enforcement .
Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat tiga variasi dalam perkembangan kajian mengenai diplomasi pertahanan. Pertama, menurut realisme klasik bahwa diplomasi pertahanan merupakan instrumen untuk pengejaran kepentingan nasional suatu negara yang terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu: diplomasi bilateral dan multilateral, diplomasi bilateral memiliki kedalaman yang lebih efektif daripada diplomasi multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional yang merupakan alat kebijakan pertahanan dan keamanan serta luar negeri suatu negara. Serta perkembangan terkini dari diplomasi pertahanan yang dikembangkan untuk membangun hubungan baik dengan ngara lain untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional.
Dalam kata lain diplomasi pertahanan dilakukan, antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upayaupaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral. Dan diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang paling dalam.
Menurut Idil Syawfi keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Namun secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara :
Defense diplomacy for Confidence Building Measures
Defense Diplomacy for Defense capabilities
Defense Diplomacy for Defense industry
Defense diplomacy for confidence building measures dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain. Hal ini dilakukan karena dengan meningkatnya hubungan yang lebih baik dapat menurunkan kemungkinan terjadinya perang. Penguatan diplomasi pertahanan dalam karakter ini dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya :
Pengembangan hubungan diplomasi yang baik dalam hal confidence building measures akan menumbuhkan kondisi moral yang saling mempercayai antar pihak. Secara praktis, diplomasi pertahanan dalam tatanan confidence building measures dilakukan dalam hal :
Kunjungan kenegaraan
Dialog dan konsultasi
Saling tukar informasi strategis
Pembatasan kapabilitas pertahanan
Deklarasi kerjasama strategis
Pertukaran perwira
Pendidikan militer
Kesepakatan hubungan baik
Latihan militer bersama
Defense diplomacy for Defense capabilities , dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Peningkatan kapabilitas pertahanan dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Khusus dalam tataran eksternal instrumen diplomasi memainkan peranan penting agar memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain. Diplomasi dalam tataran ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial. Yang dilakukan melalui :
Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer
Pembelian alutsista, kredit ekspor
Pembangunan pangkalan militer
Pemberian security umbrella baik yang dilakukan oleh negara core ke negara periphery maupun sebaliknya.
Defense diplomacy for Defense industry merupakan diplomasi yang digunakan dengan tujuan pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan efek independensi politik dan ekonomi serta menurunkan tingkat ketergantungan dalam hal pengadaan alutsista untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat kerjasama. Diplomasi pertahanan ini dilakukan dengan cara :
Kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata.
Kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata.
Pemberian lisensi.
Investasi dalam industri pertahanan
pertahanan negara yaitu melindungi kedaulatan negara, menjaga wilayah, serta melindungi warga negara. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia adalah dalam rangka menjaga integritas nasional sekaligus juga menjaga stabilitas regional dan perdamaian dunia.
suatu negara menurut Morgenthau (Weldes, 1997:278) adalah mempertahankan eksistensi dan menjaga keamanan atau melindungi negara dari ancaman negara lain dengan mengandalkan pada instrumen militer maupun diplomasi. .Dalam menghadapi ancaman militer ataupun ancaman nonmiliter, Indonesia mengedepankan strategi pertahanan defensif aktif yang salah satunya ialah melalui diplomasi. Penggunaan instrumen diplomasi adalah hal yang lumrah dalam mencapai tujuan.
Diplomasi pertahanan menjadi upaya penting untuk mempersiapkan kekuatan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Kemhan dalam mengusir musuh, membangun dan memelihara kepercayaan serta dalam pengembangan demokrasi.
Menurut Mihal Marcel (2014) konsep diplomasi pertahanan makin mengemuka pasca perang dingin yaitu sekitar pertengahan 1990an. Dalam perkembangannya instrumen militer kerap digunakan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini penting untuk mengatasi persoalan keamanan regional dan global terutama untuk menciptakan perdamaian yang langgeng. Menurut Marcel, konsep diplomasi pertahanan merupakan suatu upaya pengembangan kerjasama yang koheren di semua tingkatan dalam kerjasama antar negara di bidang keamanan dan militer dengan dampak yang riil.
Dampak riil kegiatan ini berupa penguatan kelembagaan, pengembangan dialog strategis, pertukaran informasi, mendorong stabilitas lewat kerjasama, melakukan tindakan yang mendorong saling percaya dan peningkatan keamanan, serta memperbaiki kontrol demokratis, reformasi militer dan latihan militer (Marcel, 2014: 161). Penjelasan ini semakin memperkuat urgensi peran diplomasi pertahanan sebagai instrumen penting dalam menggalang kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.
Anwar, S. (Mayjen. purn), Meningkatkan Kapasitas dan Peran diplomat Pertahanan untuk membangun Pertahanan yang Tangguh; Jurnal Pertahanan, Mei 2012, Volume 2, No. 2: UNHAN
Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah menigkatkan kepercayaan. Diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk mencapai target kebijakan luar negeri suatu negara.
Gregory Winger dalam tulisannya The Theory of Defense Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu cara penggunaan militer bukan untuk kekerasan, seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, latihan militer bersama dalam rangka mencapai kepentingan internasional suatu negara.
Masih dalam tulisan Winger, Andre Cottey dan Anthony Foster menyatakan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan militer dalam masa damai sebagai alat untuk kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri.
Hal ini diperkuat oleh Martin Edmons yang mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan militer untuk operasi selain perang dengan memanfaatkan pengalaman latihan dan disiplinnya untuk mecapai kepentingan nasional baik di dalam maupun di luat negeri. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral.
Dari semua itu, diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang sangat penting. Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Namun, secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara :
Morgenthau sebelumnya telah menjelaskan mengenai diplomasi. Diplomasi dianggap sebagai elemen penting dari kekuatan nasional (national power). Namun, Morgenthau menjelaskan lebih jauh mengenai peran diplomasi dalam ranah kebijakan luar negeri, yakni:
a. Diplomasi harus menentukan tujuannya dilihat dari kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara dan kekuatan tersebut secara potensial dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.
b. Diplomasi harus dapat menilai tujuan-tujuan dan kekuatan dari negara lain yang secara potensial dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.
c. Diplomasi harus menentukan sejauh mana tujuan-tujuan yang berbeda dari negara-negara lain dapat sesuai satu dengan yang lainnya.
d. Diplomasi harus menggunakan cara yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuannya
Diplomasi pertahanan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut juga sebagai kerjasama pertahanan atau bantuan pertahanan. Seiring berjalannya waktu, diplomasi pertahanan tidak hanya digunakan sebagai bentuk bantuan terhadap pasukan militer dan aliansi keamanan suatu negara, namun juga sebagai cara untuk mencapai kebijakan luar negeri atau kebijakan keamanan negara.
Diplomasi pertahanan juga dapat dikatakan sebagai metode interaksi yang lebih menguntungkan dibanding pasukan militer atau interaksi lainnya yang bersifat hard power dalam mencapai tujuan politik, yang mana tujuan politik tersebut dapat berupa kestabilitasan, keamanan, status quo, dan lain-lain.
Dengan terjalinnya diplomasi pertahanan, negara-negara akan merasakan beberapa hal yang sebagai hasil dari diplomasi tersebut:
a. Rendahnya ketegangan yang terjadi antarnegara.
b. Pengembangan dan penerapan hubungan yang baik dengan negara mitra.
c. Membangun kepercayaan diri terhadap bidang pertahanan negara.
d. Adanya transparansi dalam hal kapasitas dan kemampuan bidang militer negara.
e. Mengubah pandangan suatu negara dengan negara mitra menjadi lebih baik.
Diplomasi dan Pertahanan adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan sehingga kehadiran keduanya bertujuan untuk membangun tatanan lingkungan yang damai melalui kerjasama, transparansi, dan membangun kepercayaan antarnegara dan antarmiliter, dimana oleh Kaljurand disebut “ A unified concept of outreach would give greater cohesion to foreign and security diplomacy ”.
Diplomasi dalam pemahaman tradisional memiliki pengertian negosiasi yang dilakukan antarnegara dalam mewujudkan perdamaian, mencapai kepentingan strategis negara atau kepentingan nasional ( national interest ), kepentingan ekonomi dan perdagangan dan sebagainya. Konsekuensinya sebuah negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap konflik internal yang terjadi dalam suatu negara berdaulat. Perkembangan situasi internasional yang demikian dinamis dan berkembang menyebabkan perubahan pengertian akan kedaulatan dan campur tangan negara lain di dalam batas teritorial suatu negara dengan dalih hukum ( by law ) maupun kemanusiaan (humanitarian).
Selanjutnya, pertahanan yang merupakan suatu studi yang interdisipliner maka tidak dapat dipandang sebagai entitas tunggal yang berdiri sendiri. Pertahanan merupakan sub sistem kebijakan negara yang ditentukan secara domestik namun berpengaruh pula pada perilaku negara dalam hubungan internasional (intermestik). Karena negara merupakan sebuah entitas politik yang berasal dari sekumpulan komunitas yang memiliki kepentingan yang sama maka kebijakan pertahanan juga akan menghasilkan tingkah laku negara ( state’s behavior ) dalam berinteraksi di lingkungan internasional, yang merupakan amalgamasi sipil-militer dalam nuansa demokratis dimana supremasi sipil merupakan salah satu indikatornya.
Dengan demikian, maka diplomasi pertahanan merupakan perpaduan dari berbagai disiplin keilmuan dan perpaduan antara aktor sipil dan militer dalam melakukan interaksi dengan aktor lain dalam hubungan internasional. Konsep dari diplomasi pertahanan merupakan perpaduan kebijakan-kebijakan nasional yang diimplementasikan dalam sektor pertahanan. Kondisi idealnya adalah memadukan antara komponen militer dan pembangunan. Namun belum adanya konsepsi yang komprehensif sehingga masingmasing berjalan sektoral seperti pembangunan dengan agenda sendiri, bantuan kemanusiaan dengan programnya sendiri, pelaksanaan misi perdamaian PBB dan operasi militer internasional lainnya, seluruhnya masih menjadi domain badan atau lembaga tertentu. Memang semuanya menyebutnya dengan diplomasi pertahanan, namun masih jauh dari kondisi ideal yang dimaksud sebagai diplomasi pertahanan yang komprehensif.
Interaksi hubungan internasional yang melibatkan aktor non negara ini dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional disebut dengan diplomasi publik ( public diplomacy ). Aktor non negara memberikan peranan yang besar dalam menjalin kerja sama dengan aktor-aktor negara lain.
Bila disandingkan antara diplomasi publik dan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh aktor negara maka kegiatan diplomasi pertahanan baik berupa terjadi perpaduan kepentingan yang sama dalam hubungan bilateral dan multilateral antara pimpinan militer senior dan pejabat sipil pertahanan, penempatan atase pertahanan, perjanjian kerja sama bilateral bidang pertahanan, pelatihan pada personel pertahanan sipil dan militer asing, bantuan tenaga ahli dalam melakukan pengendalian demokratis bagi Angkatan Bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknik militer, hubungan dan pertukaran satuan dan personel militer serta kunjungan kapal perang, penempatan personel militer atau sipil pada militer atau kementerian pertahanan negara sahabat, pengiriman tim pelatihan, penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya, latihan militer secara bilateral maupun multilateral.
Pengertian tentang diplomasi pertahanan adalah kerja sama di saat damai dengan menggunakan Angkatan Bersenjata dan lembaga lainnya sebagai sarana dalam kebijakan keamanan dan luar negeri. Diplomasi pertahanan dilakukan tidak hanya oleh personel militer, namun dilakukan pula oleh pejabat atau institusi negara yang lainnya seperti politisi, personel keamanan, intelijen, lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga non pemerintah, pusat studi dan kelompok masyarakat. Lebih lanjut Cottey dan Forster menyatakan bahwa diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui jalur formal maupun informal.
Pada awalnya diplomasi pertahanan merupakan konsep terorganisir dalam kegiatan-kegiatan internasional yang berhubungan dengan pertahanan pasca Perang Dingin yang dilakukan oleh Barat. Aplikasi damai oleh suatu negara dengan sumber dayanya melintasi spektrum pertahanan dengan tujuan memperoleh hasil-hasil positif dalam membangun hubungan-hubungan bilateral dan multilateral. Diplomasi pertahanan merupakan aplikasi sebuah negara melalui sumber daya yang melintasi spektrum pertahanan dengan tujuan membangun keuntungan kerja sama bilateral dan multilateral. Dimana diplomasi militer merupakan sub sistem dari diplomasi pertahanan yang terutama lebih mengarah kepada peranan dan kegiatan yang berhubungan dengan atase militer. Diplomasi pertahanan bukan merupakan operasi dalam memerangi atau memberantas terorisme, namun lebih kepada kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan seperti pertukaran personel, kunjungan pesawat dan kapal perang, pertemuan pejabat tinggi pertahanan, latihan, reformasi sistem keamanan, forum regional pertahanan dan keamanan seperti Halifax Forum, Munich Conference, Shangri-La Dialogue atau dialog bilateral staf militer.
Peranan diplomasi pertahanan menurut Evan A. Laksmana dalam Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges merupakan kerja sama strategis yaitu sebagai sarana dalam mengurangi kecenderungan konflik antara kekuatan dominan dan lawan potensial; mewujudkan hubungan sipil-militer yang demokratis; membantu negara lain dalam membangun kemampuan-kemampuan pasukan perdamaian. Selain itu diplomasi pertahanan merupakan aplikasi damai dari sumber daya militer dan pertahanan dalam memberikan kontribusi bagi memelihara dan membangun kerja sama luar negeri suatu negara melalui atase yang memfasilitasi perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, kunjungan-kunjungan latihan bersama dan bentuk-bentuk lain dari pelibatan militer secara damai. Aplikasi damai oleh negara dengan sumber dayanya melintasi spektrum pertahanan dengan tujuan memperoleh hasil positif dalam membangun kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam politik internasional, diplomasi pertahanan dilakukan dalam mencapai sasaran kebijakan luar negeri melalui penempatan secara damai sumber daya dan kemampuan-kemampuan pertahanan. Dengan demikian, dapat diketahui tujuan diplomasi pertahanan yaitu kepentingan nasional ( national interests ). Tujuan dari diplomasi pertahanan adalah meningkatkan kerjasama militer, mengurangi ketegangan antarnegara, memelihara persahabatan (aliansi) atau melakukan latihan bersama. Diplomasi ini akan memberikan keuntungan pada kepentingan nasional dan praktisi diplomasi (diplomat) dalam meningkatkan hubungan antarnegara, murah, tidak beresiko dan dapat menghindari potensi pertentangan politik. Sehingga diplomasi merupakan wujud dari dialog yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai cara