Apa yang dimaksud dengan Diplomasi Ekonomi?

Pemerintahan Hubungan Internasional
1

image
image740×493 86.7 KB

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah usaha suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

Apa yang dimaksud dengan Diplomasi Ekonomi ?

2

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan instrument ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara (Harianto dan Taat Subekti, 2010).

Diplomasi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan instrument ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara (atau lembaga lain seperti korporasi) tertentu.

Secara umum, diplomasi ini diterjemahkan sebagai proses pengajuan kebijakan dan keputusan serta berbagai konsultasi tentang kemudahan dan prospek ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional, untuk dinegosisasikan agar dapat disepakati oleh negara lain, baik secara bilateral maupun multirateral.

Diplomasi ekonomi biasa merujuk kepada kepentingan untuk masalah perdagangan (ekspor atau impor), investasi, pinjaman, pelaksanaan proyek pembangunan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (Harianto dan Taat Subekti, 2010).

Rana (2007) dalam Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai suatu proses, melalui proses dimana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, guna memaksimalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses seni yang dinamik yang dalam proses pelaksanaannya selalu bervariasi sesuai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, guna memaksimalkan pencapaian suatu tujuan atau kepentingan dalam membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Sejak pendirian World Trade Organization (WTO) tahun 1995, peran diplomasi ekonomi menjadi semakin “crucial” bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi (Harianto dan Taat Subekti, 2010).

Diplomasi ekonomi bukanlah sebuah praktek diplomasi terpisah dari diplomasi umum. Diplomasi ekonomi memiliki asumsi dan menjalankan strategi yang sama dengan praktek diplomasi pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang membedakan diplomasi ekonomi dan menyebabkan diplomasi ekonomi terpisah menjadi kajian tersendiri.

Salah satu karakter utama dari diplomasi ekonomi adalah bahwa diplomasi ekonomi sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar (Bayne dan Woolcock, 2007). Karenanya pada beberapa kasus, diplomasi ekonomi dapat gagal jika pasar menawarkan alternatif lain yang lebih menarik atau dengan kata lain, praktek diplomasi ini adalah jenis diplomasi yang berhadapan langsung dengan satu kekuatan lain yakni kekuatan pasar (market forces).

Selain itu, hal yang membedakan diplomasi ekonomi dari diplomasi lain adalah adanya peran yang cukup besar dari sektor privat dalam proses negosiasi dan formulasi kebijakannya (Odell, J.S., 2000). Perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi pada sistem ekonomi internasional modern didorong oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Proses internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua hal, yaitu integrasi global dan regional;

  2. Ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank, dan kelompok investasi;

  3. Globalisasi ekonomi; gabungan antara proses internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan peran diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan internasionalisasi di negara, namun disisi lain juga menahan kekuatan dari negara atau aktor lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut;

  4. Bentuk adaptasi terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru-sehingga investasi asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional;

  5. Perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal. Hal ini berdampak pada pembangunan citra positif negara yang akan menarik wisata asing dan daya tarik investasi asing sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Odell, J.S., 2000).

Diplomasi ekonomi dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara eksportir dan partner dagangnya, untuk menjelaskan dan menyusun prioritas serta memperlihatkan aspek-aspek mana yang menguntungkan apabila kegiatan ekspor impor dilakukan.

Selanjutnya, fungsi lain adalah untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas perdagangan internasional, melobi kepentingan perusahaan domestik di luar negeri, bantuan politik dan perdagangan, mobilisasi sumber daya eksternal yang efektif untuk tujuan pembangunan, serta yang paling utama adalah untuk mempertahankan kondisi yang menguntungkan dari kerjasama ekonomi internasional yang mampu mendorong dan meningkatkan level dan kualitas kehidupan masyarakat (Odell, J.S, 2000).

Menurut Rana (2007) Beberapa faktor penting yang membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut:

  1. Hubungan ekonomi luar negeri melibatkan tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan, dan industri negara yang bersangkutan, namun juga melibatkan segala unit bisnis di negara tersebut, seperti asosiasi perdagangan dan industri, sektor finansial, sekolah dan lembaga penelitian bisnis, industri pariwisata, dan aktor domestik yang merupakan stakeholder sekaligus prime mover;

  2. Struktur kementerian luar negeri dan badan pengaturan ekonomi eksternal harus teringerasi dan selaras. Kebijakan ini telah banyak diambil oleh negaranegara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Islandia, dan negara lain seperti Australia, Brunei, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru dan beberapa negara di Karibia. Negara-negara Skandinavia diatas telah secara utuh mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi, serta kebijakan perdagangan dan bantuan luar negeri kedalam kementerian luar negeri;

  3. Membuat prioritas “kembar” diplomasi ekonomi yaitu antara promosi ekspor dan mobilisasi kedalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual;

  4. Kerangka peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis serta think-tanks dan scholar yang bertujuan untuk membentuk kondisi yang meningkatkan perdagangan dan investasi negara;

  5. Harus membedakan antara diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibukota negara dan di lapangan melalui jaringan yang ada di kedutaan dan konsuler;

  6. Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya.

Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa diplomasi ekonomi merupakan elemen penting bagi negara dalam mengelola relasi ekonominya dengan dunia luar karena hubungan ekonomi internasional tidak terjadi dalam ruang hampa yang hanya mengandalkan kekuatan pasar. Dalam pemahaman ini, diplomasi ekonomi kemudian menjadi senjata penting bagi negara-negara untuk dapat bekerjasama ataupun berkonflik di sistem internasional.

Menurut Van Bergeijk & Moons (2007), diplomasi ekonomi mengandung tiga elemen, yakni:

  1. Penggunaan pengaruh dan hubungan politik untuk mempromosikan dan atau mempengaruhi perdagangan dan investasi,
  2. Pemanfaatan aset-aset ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan,
  3. Upaya untuk mengkonsolidasikan iklim politik dan lingkungan internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ini.
3

Di dalam dunia yang terglobalisasi dan saling tergantung, diplomasi ekonomi merupakan komponen yang dikedepankan. Adapun definisi diplomasi ekonomi menurut Rana yaitu sebagai proses yang dilalui oleh negara dalam mengelola hubungan luar negerinya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasi keuntungan nasional di segala bidang, termasuk sektor perdagangan dan investasi, baik di tingkat bilateral, regional maupun level multilateral.

Kemudian ditambahkan lagi bahwa praktik diplomasi umumnya, pemerintah menggunakan instrumen kerangka kerjasama ( regulatory framework ) yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu, yang mengguntungkan bagi kepentingan nasional. Sehingga Saner dan Yiu menyatakan bahwa institusionalisasi kerjasama dengan negara-negara mitra diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor, menghindari hambatan-hambatan perdagangan dan meningkatkan mobilisasi aliran investasi ke dalam negeri. Beberapa bentuk kerjasama yang sering digunakan diantaranya prefential trading arrangement, free trade agreement dan closer economic partnership.

Intervensi Pemerintah pada Diplomasi Ekonomi

Dalam kerangka state-centric realis, diplomasi ekonomi kegiatan utamanya dilaksanakan antarpemerintah, diselenggarakan oleh pejabat dinas untuk hubungan luar negeri sebagai alat untuk memajukan kepentingan ekonomi di luar negeri dan dunia. Dengan kondisi ini, peranan pemerintah diperlukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan luar negerinya. Adapun intervensi pemerintah diperlukan dalam diplomasi ekonomi untuk :

  1. Penyebaran Informasi ( Distribute Knowledge ) dimana pemerintah mampu menyediakan informasi khusus dan terpercaya yang berasal dari jaringan nonkomersial melalui dialog politik

  2. Memberikan Arahan ( Provide Signals ) yaitu dimana dari sisi untuk melakukan supply, perdagangan dan investasi di beberapa produk yang membutuhkan keterlibatan pemerintah. Misalnya pada dual-use good dan barang atau jasa yang sensitif secara politis. Sementara disisi permintaan, keterlibatan pemerintah diperlukan ketika pemerintah asing itu sendiri berperan penting ataupun merupakan konsumen. Misalnya dalam hal BUMN di sektor minyak dan gas

  3. Meningkatkan Akses Pasar ( Improve Market Access ) dimana melalui hubungan dan pengaruh pemerintah dapat memfasilitasi akses pasar bagi perusahaan dan mungkin terhambat oleh regulasi dan hal lain di negara asing. Contohnya, penyediaan perjanjian perlindungan investasi, dukungan terhadap kebutuhan phytosanitary dan bantuan masalah hukum ataupun legalitas lainnya. ( IOB Study, Economic Diplomacy In Practice : Evaluation of Dutch Economic Diplomacy in Latin America, Ministry of Foreign Affairs )

Dampak Globalisasi pada Diplomasi Ekonomi

Dampak dan pentingnya globalisasi saat ini menjadikan diplomasi ekonomi berfokus pada empat model yang digunakan untuk mengelola proses globalisasi kontemporer, antara lain :

  1. Diplomasi Komersial ( Commercial Diplomacy ) yaitu berfokus pada pembangunan jaringan para diplomat dan kelompok bisnis yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan advokasi bisnis. Bagi banyak negara berkembang, diplomasi komersial juga memasukan promosi pariwisata sebagai kegiatan utama ( tourism marketing ) serta penyediaan intelijen komersial, jaringan bisnis, mitra bisnis maupun bantuan bisnis.

  2. Diplomasi Perdagangan ( Trade Diplomacy ) mengacu pada negosiasi dan pengambilan keputusan dalam hubungan perdagangan dan perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral karena menganggap bahwa perudingan antar pemerintah bersifat zero sum game dan berdasarkan rasionalitas untuk mengejar konsesi maksimal dari yang lain dengan kerugian minimal. Kebutuhan diplomasi perdagangan juga diperlukan untuk menanggapi peningkatan jumlah perjanjian perdagangan perdagangan bebas bilateral maupun multilateral antar negara-negara yang menambah jaringan Regional Trade Agreements (RTAs).

  3. Diplomasi Keuangan ( Finance Diplomacy ) yaitu upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas dalam rezim perdagangan internasional serta konseptualisasi lebih luas terhadap peran aktor diplomatik non-tradisional seperti Kementrian Keuangan, peran Bank Sentral dan sektor perbankan. Selain itu keberadaan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) juga memperkuat setiap negara untuk melakukan diplomasi keuangan dan perhatian untuk menghindari berbagai krisis finansial dan kegagalan IMF dalam mencapai kesepakatan dengan negara-negara berkembang.

  4. Layanan Konsuler Visa ( Consular Visa Services ) yaitu alat diplomatik untuk meningkatkan keamanan negara mengingat pada era gobalisasi mobilitas penduduk semakin mudah menyebabkan meningkatnya ancaman global dan transnasional seperti resiko penyebaran penyakit menular, terorisme dan kejahatan terorganisir lainnya. (Lee, Donna, and Brian Hocking “ Economic Diplomacy ” in Robert A. Denemark, International Studies Encyclopedia,Vol.II).