© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa saja sumber pendapatan daerah?

Pendapatan daerah

Program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memerlukan banyak dana. Pembiayaan pembangunan tersebut dapat dihimpun dari berbagai sumber-sumber pendapatan atau penerimaan. Apa saja sumber pendapatan daerah?

  1. Pendapatan Asli Daerah
  • Pajak daerah
  • Retribusi daerah
  • Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah
  • Penerimaan dari dinas-dinas daerah
  • Penerimaan lain-lain
  1. Dana Perimbangan
  • Bagi hasil pajak dan bukan pajak
  • Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat
  • Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • Dana perimbangan
  • Pinjaman pemerintah daerah
  • Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  1. Lain-lain pendapatan yang sah
Referensi

Ismawanto. 2009. Ekonomi 2. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan desentralisasi membawa pengaruh pada kebutuhan anggaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan tugas-tugas desentralisasi. Menurut UU no. 33 tahun tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    a. Pajak Daerah
    b. Retribusi Daerah
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    d. Lain-lain PAD yang sah

  2. Dana perimbangan
    a. Dana Bagi Hasil
    b. Dana Alokasi Umum (DAU)
    c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

  3. Lain-lain pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

Pendapatan Asli Daerah


Menurut UU 33/2003, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Unsur utama dari PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat (UU no. 28/2009). Sedangkan retribusi adalah sejumlah pungutan untuk menutup biaya atas jasa layanan publik yang disediakan pemerintah (Davey:1988). PAD merupakan sumber utama dari daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Seiring dengan adanya desentralisasi fiskal, maka daerah dituntut kreativitas mengoptimalkan PAD-nya untuk membiayai tugas-tugas desentralisasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan mengoptimalkan PAD namun tanpa membebabani perekonomian karena adanya pungutan pajak dan retribusi (Saragih:2003). Jika PAD daerah meningkat maka daerah mempunyai kemandirian keuangan dan mampu melaksanakan desentralisasi. Namun jika peningkatan PAD tidak disertai dengan perekonomian yang berkembang berarti pelaksanaan desentralisasi masih belum berhasil.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan juga sebagai salah satu konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dana perimbangan juga untuk mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun ketimpangan horizontal. Ketimpangan fiskal antar daerah bisa muncul karena adanya perbedaan karakter tiap-tiap daerah baik dari luas wilayah, jumlah dan kualitas penduduk, kondisi geografis dan potensi sumber daya alam (Saragih:2003).

Ada beberapa alasan dilakukan transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah, antara lain :

  1. Untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (ketimpangan vertikal)

  2. Untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (ketimpangan horizontal)

  3. Untuk menjaga tetap tercapainya standar pelayanan minimal di tiap daerah

  4. Untuk mengatasi masalah menyebarnya efek pelayanan publik
    (interjurisdictional spill-over effect)

  5. Untuk mencapai tujuan stabilisasi dari pemerintah pusat, terutama untuk dana transfer yang bersifat modal (capital grant) (Simanjuntak:2001) dalam (Arsyad:2003).

Dana perimbangan dapat digolongkan sifatnya menjadi block grant dan specific grant. Block grant adalah dana transfer yang diberikan kepada daerah dengan formula tertentu untuk membiayai wilayahnya. Sedangkan specific grant adalah dana transfer untuk tujuan tertentu, dengan syarat yang tertentu juga dimana tiap negara berbeda kebijakannya (Pusporini : 2006).

Di Indonesia ada tiga macam dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DBH lebih bersifat block grant dan DAK lebih bersifat specific grant.

DAU dilihat dari fungsinya adalah sebagai pengurang ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu untuk membantu daerah untuk dapat melakukan standar pelayanan minimal. Dalam pengalokasian DAU diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (A.T.P.Panggabean, Mahi, M.P.H. Panggabean dan Brodjonegoro : 1999).

  1. Kecukupan, artinya dana yang diberikan ke daerah harus cukup sesuai dengan fungsi daerah tersebut. Bila DAU mampu berespon terhadap peningkatan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU bisa dikatakan memenuhi prinsip kecukupan

  2. Netral dan efisien, dalam artian tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian daerah

  3. Accountability, dalam artian harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan melibatkan DPRD dan masyarakat luas. DAU bersifat block grant sehingga penggunaannya menjadi kewenangan daerah

  4. Relevan dengan tujuan yang ditentukan, yaitu stimulasi perekonomian daerah, peningkatan demokrasi, keadilan/pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. DAU menjadi alat stimulasi ekonomi melalui 3 cara yaitu :

    • penciptaan efisiensi alokasi,
    • membantu menciptakan kombinasi input produksi yang lebih optimal
    • berperan dalam memobilisasi sumberdaya keuangan daerah.
  5. Keadilan; Adil disini bukan berarti harus memeratakan pendapatan antar daerah, tetapi memeratakan ketersediaan sumber dana antara pemerintah daerah. Dalam hal keadilan adalah bahwa terdapat variasi beban untuk menyediakan layanan minimal dan sumberdaya keuangan tiap daerah. Dengan adanya DAU, setidaknya telah diupayakan tiap daerah mempunyai basic endowment yang sama. Walaupun demikin tidak berarti dengan pijakan yang sama akan menghasilkan outcome yang sama, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan dana DAU.

  6. Obyektif dan transparan. Sistem alokasi DAU harus jauh dari kemungkinan manipulasi, sehingga alokasi dan formula-nya harus obyektif dan trasnparan serta menggunakan variabel-variabel yang tidak menimbulkan interpretasi yang bertentangan.

  7. Sederhana dalam perumusan formulanya.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk mengurangi ketimpangan terutama ketimpangan vertikal dimana DBH yang terutama adalah pajak pusat dan dari Sumber Daya Alam dibagi ke daerah dengan formula tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada umumnya daerah kabupaten/kota yang menghasilkan sumber dana mendapatkan bagian yang paling besar. Sebagian kecil dibagi rata dengan daerah-daerah yang lain, Sehingga dengan kata lain daerah yang lebih banyak menghasilkan akan mendapat DBH yang lebih besar. Dana transfer ini juga berperan dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.

DAU dan DBH disamping untuk mengurangi ketimpangan juga sebagai instrumen yang memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk melakukan tugas desentralisasi. Seharusnya pemberian dana transfer tersebut mampu membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dan salah satu indikatornya adalah peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Seperti yang tercantum di dalam APBD setiap tahun, sumber pendapatan pemerintah daerah dibedakan atas 4 macam sumber, yaitu pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, dan penerimaan pembangunan.

1. Pendapatan asli daerah, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
Pendapatan yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

  • Pajak daerah, meliputi:

    • pajak kendaraan bermotor;
    • bea balik nama kendaraan bermotor;
    • pajak potong hewan;
    • pajak pembangunan I;
    • pajak radio;
    • pajak bangsa asing;
    • pajak atas izin penangkapan ikan;
    • pajak atas pertunjukan dan keramaian umum;
    • pajak reklame;
    • pajak anjing;
    • pajak pembuatan/penjualan petasan, dan kembang api;
    • pajak kendaraan tidak bermotor;
    • pajak penerangan jalan umum;
    • pajak rumah bola;
    • pajak pendaftaran perusahaan;
    • pajak rumah penginapan;
    • pajak sepeda dan becak;
    • pajak perusahaan;
    • tunggakan pajak;
    • denda pajak.
  • Restribusi daerah, meliputi:

    • pemberian izin mengusahakan tambak ikan di tepi pantai;
    • pemberian izin pengambilan pasir, batu, dan kerikil;
    • pemberian izin pengambilan dan pembakaran batu kapur;
    • pengujian kendaraan bermotor;
    • uang leges;
    • uang dispensasi jalan/jembatan;
    • uang pangkalan/parkir;
    • uang penambangan;
    • uang pemeriksaan/penyelidikan;
    • uang sewa tanah/bangunan;
    • uang ijin bangunan;
    • uang penguburan;
    • uang penyedotan kakus;
    • pemberian ijin perusahaan perindustrian kecil;
    • persewaan stoom wals;
    • stasiun bus dan taksi atau terminal;
    • pasar;
    • pemeriksaan susu;
    • penerimaan puskesmas;
    • persewaan gedung/kios/toko;
    • persewaan lapangan olahraga/gedung/reklame.
  • Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain:

    • keuntungan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD),
    • keuntungan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
    • keuntungan dari perusahaan Daerah Bank Pasar,
    • keuntungan dari pusat pergudangan kota.
  • Penerimaan dari dinas-dinas, antara lain:

    • penerimaan dari sekretariat daerah (izin tempat usaha),
    • penerimaan dari DPU,
    • penerimaan dari dinas perikanan.
  • Penerimaan lain-lain, antara lain:

    • hasil penjualan barang milik daerah,
    • penerimaan persewaan rumah pemerintah,
    • penerimaan kembali setoran kembali gaji/upah,
    • pengembalian kredit koperasi/industri kecil.

2. Bagi hasil pajak/bukan pajak, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berhasil dari bagian hasil pajak maupun non pajak yang telah dipungut dan disetorkan kepada pemerintah pusat menurut undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku.

  • Bagi hasil pajak, berupa:

    • penerimaan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB);
    • penerimaan bagi hasil dari daerah tingkat I, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
  • Bagi hasil bukan pajak, berupa:

    • iuran hasil hutan;
    • iuran hasil pengusahaan hutan;
    • pemberian hak atas tanah pemerintah;
    • penerimaan bagi hasil dari daerah tingkat I.

3. Sumbangan dan bantuan, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerab di atasnya.

  • Sumbangan, antara lain berupa:

    • ganjaran;
    • subsidi perimbangan keuangan dari negara;
    • subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar negeri;
    • subsidi bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah;
    • subsidi bantuan pengembangan dan pemeliharaan objek pariwisata;
    • bantuan kepala desa/kelurahan dari penyisihan penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat (Dati) I (apabila ini Dati II);
    • bantuan kepada desa/kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan PBB Dati I;
    • subsidi bantuan biaya operasional penyuluhan pertanian.
  • Bantuan, antara lain berupa:

    • bantuan pembangunan Dati II;
    • bantuan pembangunan peningkatan jalan Dati II;
    • bantuan pembangunan SD;
    • bantuan dari pemerintah Dati I;
    • bantuan pembangunan sarana kesehatan.

4. Penerimaan pembangunan, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari bantuan kredit maupun pinjaman-pinjaman.

  • Pinjaman pemerintah daerah, antara lain berupa:

    • bantuan kredit pasar/inpres pasar;
    • penerimaan pinjaman dari bank;
    • penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat;
    • penerimaan pinjaman dari bank dunia.
  • Pinjaman untuk BUMD berupa pinjaman dari bank pemerintah. Contoh-contoh pendapatan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber-sumber pendapatan untuk pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten). Masing-masing daerah sumber pendapatannya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan keadaan dan kegiatan ekonomi masing-masing daerah berbeda.

Sumber : http://mmustanger.blogspot.co.id/2017/06/sumber-pendapatan-pemerintah-daerah.html

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya (Nugraha, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah meliputi:

  1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

  2. Pendapatan Daerah
    a. Pendapatan Asli Daerah, yang dibagi menjadi:

  • Pajak Daerah
  • Retribusi Daerah
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  • Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan

  1. Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
b. Penerimaan Pinjaman Daerah
c. Dana Cadangan Daerah
d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu bagi daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut agar juga dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan.