Urgensi Pendidikkan Politik Dalam Menyukseskan Pemilu Indonesia

Masyarakat Indonesia seringkali membicarakan politik dalam kesehariannya.Ironisnya, pembicaraan tersebut masih sebatas tanggapan ataupun opini atas peristiwa yang diyakini masuk kedalam ranah politik. Kemampuan masyarakat Indonesia pada politik masih sangat rendah, tidak perlu jauh jauh dalam memberikan contoh. Sebut saja pemilu, sebuah pesta politik besar acara 5 tahunan yang selalu berhasil jadi bahan pembicaraan siapa saja diberbagai kalangan. Tanpa pandang bulu, orang orang akan selalu membicarakan hal tersebut, dimulai dari tukang becak, tukang sayur, tukang parkir, pekerja kantoran, pebisnis, hingga orang pemerintahan itu sendiri.Hal ini tentu merupakan hal yang sangat miris karena ternyata apa yang masyarakat lakukan hanyalah sebatas omongan belaka.

Berkaca dari data statistik berbagai sumber, data golput pada pemilu presiden adalah sebagai berikut :

  • 2004 ( Putaran Pertama ) : 21,8 %
  • 2004 ( Putaran Kedua ) : 23,4 %
  • 2009 : 28,3 %
  • 2014 : 29%
  • 2019 : 22,5 %

Melalui data, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga nilai partisipasi masyarakat dibidang politik sangatlah rendah. Padahal, melalui partisipan inilah sebuah negara dapat berkembang karena suara rakyat merupakan hal yang utama.

Jika dilihat melalui hasil proyeksi perhitungan jumlah penduduk di Indonesia oleh bappenas. Jumlah penduduk pada tahun 2019 ialah 268.074.600 penduduk.

Data tersebut belum dapat digunakan karena harus memperhitungkan jumlah penduduk yang usianya diatas 17 tahun ( syarat sebagai pemilih ), maka data tersebut harus diolah dengan cara mengurangi penduduk usia dibawah 17 tahun ( pendekatan ).

Jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun pada 2019 ( pendekatan data statistik ) : 70.636.000 Penduduk

Maka jumlah partisipan kasar ialah : 268.074.600 – 70.636.000 = 197.438.600 Penduduk

Berdasarkan data golput pada tahun 2019 ialah 22,5% dari partisipan, maka kalkulasi jumlah golput ialah :

197.438.600 x 22,5% = 49.359.650 Penduduk

Angka yang sangat fantastis bukan ? dapat dilihat bahwa kurang lebih didapatkan adanya 50 juta penduduk Indonesia yang golput. Indonesia sebagai negara demokrasi tentu perlu terus menggiatkan pendidikan politik pada masyarakat karena suara rakyatlah yang menentukan arah negara secara tidak langsung.Kita sebagai warga negara yang baik juga perlu turut andil dalam mengatasi permasalah ini.Tidak perlu memulai dari hal yang besar, mulailah dari diri sendiri, pastikan hadir dan menyisihkan waktu sebentar demi suksesi acara besar politik Indonesia guna membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

Tanpamu, Indonesia Kurang Satu !

Sumber :

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung

menurut mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa “sistem pemilu kita itu hak, bukan kewajiban. jadi kalau golput juga tidak melanggar apa-apa.”

dikutip dari :
CNN Indonesia, 7 februari 2019, “Jusuf Kalla: Golput Hak, Bukan Pelanggaran”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190206165230-32-366890/jusuf-kalla-golput-hak-bukan-pelanggaran, diakses pada 12 September 2020 pukul 23.35

lebih lanjut Golput adalah hak setiap orang dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28D ayat 3, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 ayat 1 dan konvenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik dalam pasal 25. Memilih atau dipilih bukan kewajiban atau bukan sesuatu yang dipaksakan kepada pemegang hak. selain itu Mahkamah Konstitusi telah menjamin golput adalah hak dalam putusan No:39/PUU-XII/2014:

Halo ka, terimakasih sudah share topik yg menarik. Aku ingin tanya, di era digitalisasi ini kan politik juga ikut terpengaruh yaa. Dimana edukasi politik banyak melalui media digital. Lalu di Indonesia ini kan banyak daerah-daerah terpencil yg mungkin tidak bisa terjangkau digitalisasi. Untuk partisipasi politik nya sendiri jadi berpengaruh kan yaa. Itu menurut Kaka bagaimana cara mengatasi nya?
Terimakasih

Masyrakat Indonesia kerap kali memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya, terkadang berita hoax yang beredar menjelang pemilu juga mempengaruhi masyarakat sehingga mereka menilai bahwa tidak ada yang cocok menjadi pemimpin negara kita dan lebih memilih untuk melakukan “golput”

1 Like

[quote=“ongkysh77, post:1, topic:147369”]
Angka yang sangat fantastis bukan ? dapat dilihat bahwa kurang lebih didapatkan adanya 50 juta penduduk Indonesia yang golput.
[/quote] kak boleh tanya ga ? Beberapa kali sering dengar pas mau pemilihan ada yg berkata “ahh golput aja calonnya ga ada yg pas buat aku”… nah gimana ya biar kita bisa menyakinkan orang lain bahwa 1 suara dari kita itu sangat berharga agar tidak golput… terima kasih

Angka yang fantastis kalau kita menggunakan logika partai politik atau logika negara dalam melihat fenomena golput. Sah-sah saja golput toh diatur juga dalam konstitusi kita, efek dari demokrasi yang notabene golput juga “pendapat”. Politik hari ini hanya dimaknai mencoblos saat pemilu. Bukankah yang lebih penting daripada mengurusi golput adalah membenahi calon pemimpin kita. Benarkah sudah cukup baik calon kita sehingga rakyat mau memilih. Mari refleksikan bersama

halo kak, mohon maaf baru sempat balas. izin menjawab, terlepas dari hak maupun kewajiban, prinsip dasar dari semua demokrasi ialah partisipasi dalam kegiatan demokrasi dengan cara mengajak semua kalangan ikut berpesta dalam suatu acara. Acara ini tentu banyak sekali dan hal puncak acara tersebut dapat diibaratkan sebagai pemilu. Jika mengacu kepada ketentuan itu ialah hak saja, maka sistem pemilu ini tentu sangatlah sia sia… mengapa ? karena membuat anggaran menjadi terkuras. Justru anggaran pada pemilu tersebut diusahakan agar mampu mengayomi masyarakat menjadi partisipan

yang menjadi konsetrasi bukanlah kehadiran maupun partisipasinya, hal ini juga terkait mengenai kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat akan lingkungan politiknya… semoga opini ini mampu memberikan jawaban kak

cara dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, hanya saja setahu saya, umum karena daerah terpencil , hal ini biasa rawan terjadi black campaign atau semacam suap suara

benar kak, hal ini tentu menjadi sebuah sisi baru dari sebuah perspektif bahwasannya golput memang benar secara tertulis merupakan hak.Namun, ketika pemimpin terpilih suatu hari nanti, bukankah mereka yang golput akan ikut bersuara dan memberikan kritik kepada mereka ? bahkan tak jarang pula mereka memberikan kesan negatif kepada pemimpin negara yang dianggap tidak becus. Mengenai hal tersebut lah tentu pemilu ini diharapkan agar masyarakat mampu memberikan suara dan mampu secara emosional membantu pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

pada dasarnya, ini adalah sebuah fenomena trend bagi kalangan milenial. Cara mengajak orang agar tidak golput sendiri pada hari H pencoblosan atau h-7 pencoplosan juga sebenarnya bukanlah tujuan utama. Justru kesadaran politiklah yang ingin ditingkatkan , sebagai contoh mengajak teman berdiskusi jauh jauh hari sebelum pencoblosan sehingga penilaian yang ia lakukan lebih luas bukan hanya akibat arus politik media mainstream yang pasti akan ada benturan panas antar paslon ketika pemilu yang menyebabkan mereka mereka yang ingin dipaksa agar tidak golput malah memilih sembarangan atau tidak sesuai dengan kaidah objektivitas

Minimnya pendidikan politik tidak hanya mempengaruhi keikutserataan masyarakat dalam pemilu tetapi juga dalam kegiatan pemerintahan lainnya. Kita tahu bahwa kesuksesan sebuah bangsa tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja tetapi juga warga negara. Oleh sebab itu stigma warga negara bahwa “politik itu kotor” harusla diubah dengan memberikan edukasi politik, mengembalikan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah agar bersama sama membangun bangsa yang maju.

1 Like

Benar sekali, pendidikan politik sangat diperlukan bagi warga negara. Seharusnya pemerintah terus menggencarkan edukasi politik, sehingga ketika pesta demokrasi masyarakat akan benar benar menggunakan hak pilihnya. Bukan menjadikan hal pilihnya sebagai balasan atas imbalan yang diberikan oleh beberapa parpol. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa hak suara mereka adalah investasi bagi mereka sendiri. Dengan memberikan edukasi mengenai ini, saya yakin bisa menekan angka golput dan menekan politik uang.