Upaya Represif Diskriminasi Gender di Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Menurut Hukum Islam (Implementasi Qs. Al-Hujurat Ayat 13) (MKTIA GBQ VII)

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang (Konteks Penelitian)
Perbedaan gender menjadi salah satu hal eksternal yang sebagai manusia tidak dapat kontrol. Perbedaan gender ini memberikan output berupa perbedaan peran dan fungsi sosial. Perbedaan ini seharusnya (das Sollen) dapat membawa keberuntungan, ironisnya pada tataran realita (das Sein) perbedaan ini membawa kepada mimpi buruk untuk saling memberi justifikasi sepihak mengenai gender lain. Dewasa ini, gerakan feminis kerap menyita perhatian massa. Teori patriarki sendiri sudah ada sejak awal sejarah kehidupan manusia, rentang usia manusia yang relatif singkat dan untuk melipatgandakan kelompok, perempuan harus melahirkan banyak anak. Karena hanya kaum perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui sehingga sebagian besar kehidupan perempuan itu terbatas. Alhasil, di seluruh dunia perempuan mengerjakan tugas yang dikaitkan dengan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan laki-laki mengambil alih untuk berburu binatang, menjalin kontak dengan yang lain, berdagang, dan berperang dengan kelompok lainnya. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja menjadi rutinitas perempuan, sehingga pada akhirnya laki-lakilah yang mengambil alih peran di tengah masyarakat. Dengan demikian laki-laki mendominasi kehidupan sebagai kaum yang mayoritas sedangkan perempuan sebagai kaum yang minoritas.1 Entah sistem atau ‘doa’ masyarakat tentang wanita yang harus kembali dengan dapur, berpendidikan secukupnya, seakan para wanita selamanya menjadi kaum inferior yang tak rasional. Di lain hal, wanita kerap pula menutup mata seakan pria sudah nyaman adanya dengan identitas yang masyarakat dan budaya patenkan. Sekarang, pria tengah mencoba merombak peraturan maskulinitas tak melulu hanya tentang kejantanan, kerasionalan, atau regulasi konvensional yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Realita di atas menyadarkan kembali akan diskriminasi gender yang menjadi problematika esensial yang entah darimana akarnya harus dihilangkan.

1 James Henslin., 2006. Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi: Jakarta: Erlangga
2

1.2 Rumusan Masalah

  1. Bagaimana upaya represif diskriminasi gender di Indonesia menurut hukum Islam?
  2. Bagaimana pandangan kesetaraan gender menurut hukum Islam?
  3. Bagaimana upaya represif gender di Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan menurut hukum Islam sebagai implementasi QS. Al-Hujurat ayat 13?
    1.3 Tujuan Penelitian
  4. Untuk mengetahui upaya represif diskriminasi gender di Indonesia menurut hukum Islam.
  5. Untuk mengetahui pandangan kesetaraan gender menurut hukum Islam.
  6. Untuk mengetahui upaya represif gender di Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan menurut hukum Islam.
    1.4 Manfaat Penelitian
  7. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi intelektual tentang wacana implementasi QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dalam rangka memperluas serta mengembangkan wawasan khazanah keilmuan sebagai dasar acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (the body of knowledge) dalam bidang Alquran dan gender, lebih spesifik tentang implementasi QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
  8. Manfaat praktis, untuk menambah pengetahuan peneliti dan pembaca serta sebagai sumbangan pertimbangan bagi pelaksanaan (praktik) implementasi QS. Al-Hujurat Ayat 13 pada umumnya dan mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia pada khususnya.

3

BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Definisi Diskriminasi Gender di Indonesia
Kata diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu discriminatus yang artinya membagi atau membedakan. Perlakuan membedakan terhadap orang lain berdasarkan kelompok tertentu.2 Menurut Hudaniah diskriminasi adalah perilaku yang diarahkan pada seseorang yang didasarkan semata-mata pada keanggotaan kelompok yang dimilikinya.3 Diskriminasi bisa berupa marginalisasi atau pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan.4 Bisa juga berupa subordinasi atau peminggiran. Gender itu berasal dari bahasa latin genus yang berarti jenis atau tipe.5 Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.6 Meskipun ada juga yang menganggap bahwa kata gender berasal dan bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. Namun, perkembangan selanjutnya kata gender tersebut mengalami perluasan makna yang pada hakekatnya tetap mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dan segi fungsi, atau perlakuan yang diberikan oleh masyarakat umum secara turun temurun.
2.2 Konsep Diskriminasi Gender di Indonesia
Konsep dikriminasi dibentuk melalui tiga fase signifikan. Tahap pertama adalah kompetensi kognitif untuk “membedakan” objek sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas. Pada tahap kedua, ini berarti juga “memisahkan” apa yang dibedakan dan diklasifikasikan sebagai “berbeda”, yang memungkinkan prasangka dimasukkan ke dalam konseptualisasi, sehingga menstigmatisasi “perbedaan”. Dengan demikian, istilah tersebut memperoleh konotasi yang merendahkan, baik secara moral maupun politis, karena klasifikasi tersebut dapat

2 Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi (edisi ketiga). Jakarta : Lembaga. Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. 3 Dayakisni, Tri & Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial. UMM Press 4 Murniati, Nunuk P. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM. Indonesiatera: Magelang. 5 Pokorny, J. 1989. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern: Francke. hlm. 373–375 6 Appendix I: Indo-European Roots: genə-". The American Heritage Dictionary of the English Language (edisi ke-4). Boston: Houghton Mifflin. 2000.
4

berdampak buruk pada kualitas hidup individu dan kelompok. Hal itu, pada gilirannya, dapat menjadi bahan kajian etika terapan dan bioetika. Di tahap ketiga— dan saat ini sedang berlangsung—“diskriminasi” sedang diremantisasi ulang secara positif untuk menegaskan “hak untuk berbeda” dan untuk menolak praktik diskriminatif. Dengan demikian, istilah ini memperoleh makna moral dan politik yang berbeda dari tahap sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk praktik seperti “diskriminasi terbalik” atau “tindakan afirmatif,” yang dipahami sebagai tindakan korektif dan kompensasi bagi individu dan sosial kelompok yang dianggap telah didiskriminasi dan, oleh karena itu, dirugikan.7 2.3 Konsep Gender Konsep gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat. Hal ini melahirkan dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminitas (perempuan). Dalam pandangan masyarakat, laki-laki selalu digambarkan perkasa, tegar, keras, dan rasional. Sementara perempuan digambarkan dengan pemalu, lembut, penakut, rapuh, dan penyayang. Sifat-sifat tersebut bukanlah (sesuatu yang) kodrat, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu.8 Munculnya peran laki-laki dan perempuan dapat saling berganti. Dalam arti, perempuan tidak hanya berperan domestik, melainkan juga berperan publik. Lakilaki bukan hanya berperan publik, tetapi juga berperan domestik. Menurut Mansur Fakih, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada lakilaki yang emosional, lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.9

7 Fermin Roland Schramm., 2015, Encyclopedia of Global Bioethics 8 Mulia., 2010. Islam dan Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibra Press 9 http://eprints.walisongo.ac.id/3250/3/63111024_Bab2.pdf
5

2.4 Dalil QS. Al-Hujurat Ayat 13

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Asbabun nuzul QS. Al-Hujurat Ayat 13, Abu Daud meriwayatkan tentang asbabun nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang profesinya adalah seorang pembekam. Rasulullah meminta kepada Bani Bayadhah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hind, namun mereka enggan dengan alasan Abu Hind adalah bekas budak mereka. Sikap ini keliru dan dikecam Alquran dengan turunnya ayat ini. Bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah karena keturunan atau garis kebangsawanan melainkan karena ketaqwaan.10

10 Surat Al Hujurat Ayat 13, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan. [online] Available at: < https://umma.id/article/share/id/1002/292415> [Accessed 15 August 2020]

6

Theoretical Framework Upaya Represif Diskriminasi Gender di Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Menurut Hukum Islam (Implementasi QS. Al-Hujurat Ayat 13)
Diskriminasi Gender: - Konsep gender (maskulinitas dan feminitas) - Diskriminasi profesi, politik, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, kedudukan dalam suatu organisasi.
UPAYA REPRESIF DISKRIMINASI GENDER DI INDONESIA
KESETARAAN MENURUT HUKUM ISLAM
Pisau Analisis: Definisi Diskriminasi Definisi Gender Konsep Diskriminasi Konsep Gender Implementasi QS. AlHujurat Ayat 13

  • Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 - UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2015
  • Penyetaraan usia minimum menikah - Regulasi 12 tahun wajib belajar - Kebebasan dalam berprofesi dan berorganisasi
    Paradigma AlQur’an:
    QS. Al-Hujurat ayat 13
    QS. An-Nisa ayat 32.
    Definisi Diskriminasi Definisi Gender Konsep Diskriminasi Konsep Gender
    KESETARAAN GENDER
    7

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statisti melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku atau literatur. Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.11 Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan masalah.12 Menurut Mestika Zed menjelaskan bahwa studi kepustakaan ini memiliki empat ciri, yaitu: a. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata tempat kejadian, orang atau benda-benda lainnya. b. Data pustaka bersifat “siap pakai” (ready-made), artinya peneliti tidak pergi kemana-kemana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.

11 Afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 111 12 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sunan Ampel Surabaya, Pedoman Penulisan Skripsi Program S1 Fakultas Ilmu dan Keguruan Sunan Ampel Surabaya,(Surabaya: tpn, 2014), hlm. 11.
8

c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman, tape, atau film).13
3.2 Pendekatan Penelitian

  1. Pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan sistem penyelidikan menggunakan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis dengan bentuk kajian ayat Alquran berupa penafsiran ayat. 2) Pendekatan psikologis, merupakan pendekatan untuk melihat kondisi pribadi yang beragama. Hal yang menarik bagi peneliti adalah kondisi manusia yang berhubungan dengan agama. 3.3 Sumber Data 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Disebut juga dengan data tangan pertama. 2) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Dalam studi ini, data sekundernya adalah literatur yang relevan dengan penelitian.
    3.4 Teknik Pengumpulan Data
    Teknik yang digunakan adalah dokumentasi yaitu mencari informasi mengenai hal yang berhubungan dengan objek kajian. Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran dengan terstruktur. 3.5 Teknik Analisis Data Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.14 Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi, kemudian dikaitkan dengan data lainnya.15 Dalam penelitian ini teknik yang

13 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 45. 14 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 104. 15 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 207.
9

digunakan adalah content analysis yaitu teknik membuat inferensi (simpulan) yang dapat ditiru (replicable) dengan memperhatikan konteksnya untuk menganalisis dan mengobservasi isi pesan dan perilaku yang terbuka dari komunikator yang terpilih. Selanjutnya, penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran data yang telah terkumpul.

10

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Upaya Represif Diskriminasi Gender di Indonesia Menurut Hukum Islam. QS. Al-Hujurat ayat 13 memberikan suatu gambaran pada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) serta dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat ini juga memiliki suatu peran penting dalam mengikis pandangan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat suatu perbedaan atau memarginalkan antara keduanya. Memang, keduanya terdapat perbedaan, yang membedakan ialah kualitas nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Barangsiapa rajin dalam beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Swt. Ayat ini mempertegas bahwa Alquran memiliki misi pokok yaitu untuk membebaskan manusia dari berbagai macam diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi warna kulit, seksual, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Meskipun secara teoritis Alquran mengandung prinsip suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pada implementasinya hal-hal tersebut masih sering terabaikan. Konteks khalifatullah fi al-ardh secara terminologis, memiliki arti yaitu “kedudukan kepemimpinan”. Ini berarti bahwa semua manusia, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut ada nash Alquran maupun hadist yang berdimensi maskulin, dan sepintas menyorot masalah misogini. Sementara ajaran Islam, diyakini menjadi sebuah rahmat tanpa membedakan jenis kelamin.16 Namun demikian, bukan berarti kaum laki-laki dan wanita menjadi sama dan setara dalam segala hal. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat. Karena, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun. Secara biologis dan kemampuan fisik, laki-laki dan perempuan

16 Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Alquran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, Jurnal Al-Ulum, IAIN Gorontalo, 2013, hlm. 374-375.
11

jelas berbeda. Begitu pun dari sisi sifat, pemikiran-akal, kecenderungan, emosi dan potensi masing-masing juga berbeda. Apalagi wanita dengan tabiatnya melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, sementara laki-laki tidak. Tidak adil jika kita kemudian memaksakan suatu peran yang tidak sesuai dengan tabiat dan kecenderungan dasar dari masing-masing jenis tersebut.17 Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi seorang hamba. Dalam kapasitas sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan kesempatan yang sama dalam statusnya sebagai hamba. Keduanya pun mempunyai yang sama untuk menjadi hamba sempurna. Hamba yang sempurna adalah hamba yang bertaqwa (muttaqun). Dan untuk mencapai derajat muttaqun tidak dinilai dari perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, etnis dan lain-lain. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, ketika keduanya dirasa mampu dan memenuhi karakteristik untuk menjadi pemimpin. Untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin, harus belajar dan berlatih, maka keduanya mempunyai hak untuk itu. Untuk perempuan, jangan malu untuk berperan dan memimpin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Konsep kesetaraan gender yang ideal dalam Islam memberikan ketegasan bahwa prestasi bersifat individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir.18
4.1.2 Pandangan Kesetaraan Gender Menurut QS. Al-Hujurat Ayat 13 Makna kesetaraan gender yang beredar di masyarakat sangat subjektif, perspektif, dan realisasinya tidak dapat diterapkan setiap saat. Misalnya wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk bekerja, sedangkan fisik wanita tidak dapat disamaratakan dengan pria. Masyarakat juga kerap memberi opini kesetaraan yang tidak sinergis dengan ayat-ayat Alquran. Banyak yang berpikir kesetaraan dapat terjadi jika suatu gender melekatkan konsep gender lain pada dirinya. Misalnya untuk mencapai kesetaraan gender di masyarakat, wanita dipaksa kuat

17Abu Khalid Resa Gunarsa, 2012. Kesetaraan Gender dalam Sorotan. [online] available at: https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html [accessed 23 August 2020] 18 Yasin Mohammad, Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga, 2019.
12

dari segi fisik dan emosi seperti pria. Artinya, wanita harus melekatkan sifat pria di dalam dirinya agar mendapat penerimaan dari lingkungannya. Padahal yang sebenarnya terjadi, lingkungan hanya memberi ruang untuk jiwa prianya bukan memberi hak sepenuhnya pada fisik wanitanya. Sudah terang-terangan terjelaskan di dalam Al-Hujurat ayat 13, stratifikasi individu hanya ditentukan ketaqwaannya. Allah memberi peluang kepada gender yang lain yang merasa untuk dinomorduakan untuk mendapat peluang yang sama untuk beribadah dan mengejar ketaqwaan karena sejatinya Allah menciptakan dua gender yang berbeda agar saling mengenal (li ta’arafu). Maka, pandangan konvensional tentang feminitas dan maskulinitas pria harus dibenahi agar tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat. Karena sistem ini seperti mematikan jati diri individu untuk selalu mengaminkan apa-apa yang sudah diciptakan di masyarakat.
4.1.3 Upaya Represif Diskriminasi Gender di Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Menurut Hukum Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali kejadian yang mengulik tentang terkikisnya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh wanita. Tindakan kekerasan dan pelecehan juga kerap dialami oleh wanita. Hal ini menjadi perhatian besar masyarakat untuk menghentikan adanya hal tersebut. Karena anggapan bahwa wanita tidak memiliki kekuatan penuh untuk melawan, akhirnya mengakibatkan diskriminasi ini terus beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mewujudkan berdirinya keadilan pada masyarakat, pemerintah memunculkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berisikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi, antara lain UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 tentang Kebebasan dan Perlindungan Hak Asasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015. Pada hakikatnya, wanita memang harus mengurus keluarganya. Namun bukan berarti larangan untuk berpendapat, bekerja, dan menuntut ilmu terus ditekankan kepada kaum wanita. Karena dalam Pandangan Agama Islam pun Rasulullah Saw bersabda yang artinya "Tidaklah seseorang mengkonsumsi
13

makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari). Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam Alquran QS. An-Nisa’ ayat 32, yang terjemahannya “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Dalam konteks ini, kita sebagai setiap manusia telah mengetahui bahwa pemenuhan hak asasi dan perlindungan sangat penting untuk diimplementasikan. Selain karena sekarang telah memasuki zaman globalisasi yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas (baik pria maupun wanita), perlakuan diskriminasi juga dapat menyebabkan masalah yang berkepanjangan dan bahkan susah untuk diselesaikan. Maka diskriminasi ini seharusnya telah hilang dan tidak terus dilakukan oleh beberapa pihak.
4.2 Pembahasan
4.2.1 Pandangan Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam. Keterlibatan perempuan di wilayah publik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial. Perempuan dipandang sebagai kelompok yang juga diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai pelengkap yang diperhitungkan berdasarkan kerabat laki-laki. Posisi perempuan yang cenderung dilemahkan dalam sebuah masyarakat sangat mungkin terjadi karena ketidakhadiran mereka di forum-forum pengambil kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang diambil demi kesejahteraan
14

masyarakat menjadi didominasi oleh perspektif laki-laki sehingga kesejahteraan bagi perempuan pun tidak dirumuskan dalam pandangan mereka sendiri, tetapi dalam pandangan laki-laki. Pada bidang ekonomi, dalam Alquran memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta dan menjamin hak tersebut melalui banyak langkah. Perempuan berhak atas mahar dalam pernikahan, memberikan hak waris pada perempuan dengan kadar yang berbeda-beda, pemberdayaan ekonomi melalui kewajiban suami untuk memberi nafkah pada perempuan, pemberdayaan melalui pemberian kesempatan bekerja. Dalam Alquran terdapat ayat yang mengisyaratkan bolehnya perempuan bekerja mendapat gaji. Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan penting untuk diprioritaskan, karena hingga kini masih terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk mengabaikan pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pendidikan bagi perempuan menjadi sangat penting karena hingga kini, seorang ibu masih berperan sebagai sekolah pertama bagi generasi bangsa. Sosok ibu masih banyak mempunyai kesempatan mengasuh anak secara langsung pada usia dini. Apa yang diterima anak pada usia dini dapat tertanam kuat dalam diri anak. Jika sebagai sekolah pertama, seorang ibu kaya dengan pengetahuan dan pengalaman, maka seorang anak akan memperoleh banyak ilmu pada usia dini yang akan menjadi bekal untuk menapak masa depan. Berbeda dengan laki-laki, perempuan mempunyai problem kesehatan yang lebih kompleks daripada laki-laki, karena alat reproduksinya lebih rumit. Alquran memberikan beberapa langkah perlindungan terhadap alat reproduksi perempuan, seperti mensyaratkan pernikahan sebelum melakukan hubungan sosial. Kondisi-kondisi khusus lain yang dialami oleh perempuan dalam mengemban tugas reproduksinya yaitu reproduksinya juga mendapat perhatian dari ajaran Islam dengan adanya pemberian keringanan untuk tidak berpuasa saat haid agar secara fisik tetap sehat serta saat menyusui atau hamil diberi keringanan tidak berpuasa agar asupan nutrisinya tetap terjamin.19

19 Lajnah Pentashihan mushaf Alquran, Tafsir Alquran Tematik, Kamil Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 290-300
15

Dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan diksriminasi gender di Indonesia bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Peran pemerintah dalam permasalahan perempuan dan pendidikan karena faktanya berdasarkan data Susenas 2015 sebanyak 4,39% wanita di Indonesia buta huruf dengan persentase pria sebanyak 2,92%.20 Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara sudah tentunya mempertimbangkan hak-hak dan eksistensi wanita untuk mewujudkan kesetaraan gender di negara yang dipimpinnya. Bentuk peran pemerintah dalam masalah ini dapat berupa memberikan subsidi dan mengajak pihak lain untuk melakukan investasi di bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan perempuan. Misalnya dengan menggalakkan wajib belajar 12 tahun bagi semua warga negara tanpa menghiraukan jenis kelamin dan memberi sanksi pada warga yang tidak menjalankan dan dengan begitu partisipasi perempuan di dalam pembangunan akan meningkat dan diharapkan akan tercipta kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Peran pemerintah dalam permasalahan perempuan dan bekerja. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka sangat dibutuhkan interverensi dari pemerintah. Karena dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah maka pemerintah dapat membuat UU yang mengatur tentang ketentuan kriteria pekerjaan berdasarkan pada keterampilan bukan berdasarkan pada jenis kelamin selain itu pemerintah juga dapat menentukan standar upah berdasarkan tingkat pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Dengan begitu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan yang melanggar UU tersebut. Bila UU ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka dapat dipastikan kesetaraan gender di bidang tenaga kerja akan terwujud dengan sendirinya. Pemerintah bisa merevisi UU No. 8 Tahun 2012 agar wanita diberi kuota 50% dalam jumlah calon anggota legislatif, organisasi wanita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan untuk memajukan organisasinya sesuai yang dicita-citakan. Penghapusan larangan

20 Dina Manafe, 2017. Perempuan Indonesia Masih Tertinggal. [online]https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/450169/perempuan-indonesia-masihtertinggal, [13 September 2020]
16

anggota ABRI wanita untuk menikah dengan pria yang dicintainya dari pangkat yang lebih rendah.21 4.2.2 Pandangan Kesetaraan Gender Menurut QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan hanyalah ketaqwannya pada Allah SWT. Di era ini, banyak laki-laki yang berprofesi seperti tukang rias, penata busana, yang pada umumnya dibutuhkan dan dilakukan oleh wanita. Sehingga banyak masyarakat yang mendiskriminasikan seorang laki-laki yang berprofesi seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Seharusnya hal ini haruslah dihindari, karena semua pekerjaan itu halal, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Semua gender memiliki hak kebebasan untuk beprofesi. Selain itu, banyak juga kasus pelecehan seksual yang menimpa laki-laki. Baik wanita atau laki-laki memiliki perlindungan seksual yang sama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Antara lakilaki dan wanita memiliki hak atas keamanan yang sama. Perempuan memang kerap dihubungkan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Namun pada hakikatnya laki-laki pun sanggup dan dapat menjalankan peran sebagai seorang ibu, walaupun tidak sepenuhnya seperti wanita. Sebaliknya, wanita juga dapat merangkap peran pria namun tak sesempurna pria. 4.2.3 Implementasi QS Al-Hujurat ayat 13 sebagai Upaya Represif Diskriminasi Gender di Indonesia Sebelum Islam datang, masyarakat kafir Quraisy memiliki tradisi untuk mengubur bayi perempuan dikarenakan derajat perempuan jauh di bawah laki-laki. Setelah Islam datang, tradisi itu perlahan hilang. Karena di dalam Islam, perbedaan peran dan fungsi suatu gender tidak menjadikan individu tersebut superior dibanding yang lain. Namun ironisnya, masih ada kalangan yang memaklumi diskriminiasi sebagai output dari perbedaan gender sebagai masalah tak bersolusi selama masih ada perbedaan itu sendiri. Berpikir bahwa diskriminasi adalah kodrat selama masih ada perbedaan. Implementasi yang cocok dengan ayat ini adalah berpikir general bahwa semua gender memiliki peluang yang sama untuk mendapat diperlakukan dengan baik di masyarakat, hak sebagai warga negara dan manusia. Gender bukan batasan

21 Damayanti Suhita, Upaya Mengatasi Permasalahan Gender dalam Pembangunan,
17

untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Karena melecehkan eksistensi suatu gender baik dari segi agama maupun sosial bukanlah suatu perilaku yang dibenarkan. Dengan memasang mindset manusia sederajat dan tak memiliki kuasa apapun untuk merasa lebih maka proses diskriminasi gender maka satu fase krusial pertama diskriminasi sudah terlewati. Dengan ini, maka probabilitas untuk memasuki fase selanjutnya dari diskriminasi bisa terikikis. Di Indonesia implementasi yang sinergis dengan Al-Hujurat ayat 13 berupa undang-undang. Misalnya perlindungan dengan menaikkan usia pernikahan, hingga sepadan 19 tahun, perlindungan KDRT bagi pria dan wanita, kebijakan wajib sekolah 12 tahun. Upaya jangka pendek dapat dilakukan melalui program-program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya, dalam mengatasi marginalisasi perempuan, perempuan harus dilibatkan dalam program pengembangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah subordinasi, perempuan harus aktif mengikuti setiap jenjang pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan, dan berbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, perempuan sendiri harus mulai memberikan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan-tindakan tersebut terhenti. Membiarkan tindakan tersebut akan mendorong pelaku untuk melanggengkannya. Pelaku kekerasan seksual harus dilaporkan dan dihukum. Kampanye anti kekerasan dan anti pelecehan terhadap perempuan perlu dimasyarakatkan secara luas. Upaya jangka panjang dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Upaya pendukungnya adalah melalui studi tentang berbagai ketidakadilan gender dan manifestasinya, baik di masyarakat, negara, maupun di dalam rumah tangga. Hasil kajian tersebut dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum, dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.22

22 Mansour Fakih. Analisis Gender & Transformasi Sosial Penulis. Penerbit: INSISTPress Terbit : Cetakan Ke-15, Desember 2016. Hlm.
18

19

BAB V PENUTUP
5.3 Kesimpulan

  1. Upaya represif diskriminasi gender di Indonesia menurut hukum Islam dilandasi oleh QS. Al-Hujurat ayat 13. Pada masa ini, umat manusia baik dari segi pemerintahan maupun rakyat bersama-sama dalam memerangi permasalahan diskrimnasi. Pemerintah akan menetapkan berbagai macam peraturan dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sedangkan rakyat wajib melaksanakannya. 2) Pandangan kesetaraan gender menurut hukum Islam berdasarkan implementasi Al-Hujurat ayat 13 bahwa derajat manusia ditentukan dari ketaqwaannya. Pada hakikatnya kedudukan manusia, laki-laki maupun perempuan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, kesehatan, politik, posisi dalam suatu pekerjaan dan organisasi, semuanya sama. Pandangan kesetaraan gender menurut hukum Islam berdasarkan implementasi QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa derajat manusia ditentukan dari ketaqwaannya dan manusia tidak memiliki hak sedikitpun untuk melempar diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung. Karena hakikatnya, semua manusia yang diciptakan Allah sepadan dan memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang pantas. 3) Upaya represif gender di Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan menurut hukum Islam dilandasi oleh QS. Al-Hujurat ayat 13, umat manusia bersamasama dalam memerangi permasalahan diskriminasi karena pada dasarnya manusia baik laki-laki maupun perempuan sama dalam berbagai aspek kehidupan itu sama, tiap manusia akan terlihat berbeda hanya pada pandangan Allah SWT, yang ditentukan dari ketaqwaannya.
    5.2 Saran
    Berdasarkan penelitian yang telah diadakan, peneliti menyarankan agar pembaca dapat turut berkontribusi untuk mengoptimalkan pemahaman umat Islam tentang konsep gender dan kesetaraan gender sebagai upaya untuk menjaga perdamaian khususnya di Indonesia sendiri. Penelitian ini
    20

juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber untuk penelitian yang berhubungan dengan kesetaraan gender.

21

DAFTAR PUSTAKA
Abu Khalid Resa Gunarsa, 2012. Kesetaraan Gender dalam Sorotan. [online] available at: https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html [Accessed 17 Agustus 2020] Afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 111 Appendix I: Indo-European Roots: genə-". 2000. The American Heritage Dictionary of the English Language (edisi ke-4). Boston: Houghton Mifflin. https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html [accessed 23 August 2020] Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 207. Dayakisni, Tri & Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial. UMM Press Dina Manafe, 2017. Perempuan Indonesia Masih Tertinggal. [online]https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/450169/perempuan-indonesia-masihtertinggal, [13 September 2020] Fermin Roland Schramm., 2015, Encyclopedia of Global Bioethics http://eprints.walisongo.ac.id/3250/3/63111024_Bab2.pdf Hukum Islam, Jurnal Al-Ulum, IAIN Gorontalo, 2013, hlm. 374-375. James Henslin., 2006. Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi: Jakarta: Erlangga Lajnah Pentashihan mushaf Alquran, Tafsir Alquran Tematik, Kamil Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 290-300 Mansour Fakih. Analisis Gender & Transformasi Sosial Penulis. Penerbit: INSISTPress Terbit : Cetakan Ke-15, Desember 2016. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4-5. Mulia., 2010. Islam dan Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibra Press Murniati, Nunuk P. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM. Indonesiatera: Magelang. Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 104. Pokorny, J. 1989. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern: Francke. hlm. 373–375 Salatiga, 2019. Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Alquran dan Implikasinya Terhadap Suhita, Damayanti 2015 Upaya Mengatasi Permasalahan Jender Dalam Pembangunan Transformasi Vol 1 Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi (edisi ketiga). Jakarta : Lembaga. Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Surat Al Hujurat Ayat 13, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan. [online] Available at: < https://umma.id/article/share/id/1002/292415> [Accessed 15 August 2020] Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sunan Ampel Surabaya, Pedoman Penulisan Skripsi Program S1 Fakultas Ilmu dan Keguruan Sunan Ampel Surabaya,(Surabaya: tpn, 2014), hlm. 11. Yasin Mohammad, Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam, Fakultas Dakwah, IAIN