upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar mengurangi konsumsi beras dan beralih ke konsumsi pangan yang lebih beragam?
Salah satu jalannya adalah mengembalikan pangan lokal khususnya daerah-daerah Indonesia Timur dan daerah lain yang awalnya konsumsi utamanya adalah pangan lokal. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari regulasi yang pernah dikeluarkan pemerintah. Di era orde baru, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang perbaikan mutu makanan rakyat, lalu disempurnakan dengan Instruksi Presiden No. 20 tahun 1979 tentang menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat. Untuk mempercepat keberhasilan penganekaragaman pangan,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Peraturan itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumberdaya Lokal. Kedua peraturan ini merupakan landasan hukum yang bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penganekaragaman pangan.
Sebagai bentuk konkrit untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah melakukan kegiatan nyata di lapangan. Antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Optimalisasi Lahan Pekarangan (OPAL) yang saat ini sudah tersebar sebanyak puluhan ribu titik di seluruh indonesia.