Kebijakan physical-social distancing tentu sangat berdampak terhadap aspek sosio-ekonomi, sosial-budaya, sosio-politik, dan sosial-keagamaan. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung terjadi perubahan tata pola relasi dan struktur sosial di masyarakat. Hal ini berdampak pada perubahan struktur sosial yang cukup besar.
Poin ini mengenai aspek sosio-politik. Masifnya sebaran Covid-19 juga berdampak pada dunia sosio-politik, yaitu terjadinya “enigma politik”. Enigma politik yaitu situasi sosial politik, yang penuh teka-teki atau ketidakjelasan terhadap proses-proses kegiatan politik di masyarakat. Simplenya, orang sebagai objek atau sesuatu yang merupakan isian pada dimensi penuh kebingungan. Contoh realita terjadinya enigma politik adalah ditundanya beberapa hajatan politik (kegiatan demokrasi), yaitu Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, Pilkada Bupati/Walikota-Wakil bupati/Wakil walikota serta ditundanya Pilkades dengan waktu yang belum ditentukan pelaksaananya secara pasti hingga Covid-19 mereda.
Penundaan ini merupakan hasil keputusan bersama Komisi II DPR, Mendagri, dan KPU RI. Penundaan proses politik ini akan berimbas pada individu dan keluarga calon di mana semakin membengkaknya biaya politik dan kegelisahan pikiran dan jiwa karena menunggu yang lama dan belum pasti, sehingga dapat mudah terserang stres dan penyakit. Serta berdampak terhadap kinerja politik pemerintahan di masyarakat, di mana yang seharusnya sudah tahap pergantian kepemimpinan akhirnya diperpanjang atau PLT (pelaksana tugas).
Situasi ini tentu dapat berdampak pada kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup warga sipil, sehingga berpotensi terjadinya kekacauan politik di masyarakat. Padahal, tatanan politik sebelumnya jelas dan pasti tahapannya, sehingga masyarakat cenderung mengikuti arus secara tertib. Selain itu, perubahan kebijakan politik akibat Covid-19 adalah terkait remisi (peringanan) bagi ribuan narapidana kriminal biasa, kecuali napi teroris, narkoba, dan korupsi. Ini tentu meresahkan masyarakat akibat kebijakan salah satu pihak. Seolah-olah ini menjadi kacau dan berakhir tidak sesuai dugaan normal.
Kebijakan ini belum pernah terjadi dan tentu ada potensi masalah lainnya yang mengikuti kebijakan ini di masyarakat, diantaranya menambah pengangguran dan kerawanan kejahatan sosial terulang. Situasi “enigma politik” ini belum pernah terjadi sebelum pandemi Covid-19.
Bagaimana menurut Youdics terkait situasi ‘distorsi’ kehidupan politik di Indonesia selama epidemic of a disease?
sumber: SosioVirologi (2): Prediksi Perubahan Tatapola Kehidupan Akibat Pandemi Covid-19 - IBTimes.ID