Pengertian tentang diplomasi pertahanan adalah kerja sama di saat damai dengan menggunakan Angkatan Bersenjata dan lembaga lainnya sebagai sarana dalam kebijakan keamanan dan luar negeri.
Seperti Apa Diplomasi Pertahanan yang di Lakukan oleh Negara lain?
Diplomasi pertahanan merupakan perpaduan dari berbagai disiplin keilmuan dan perpaduan antara aktor sipil dan militer dalam melakukan interaksi dengan aktor lain dalam hubungan internasional. Konsep dari diplomasi pertahanan merupakan perpaduan kebijakan-kebijakan nasional yang diimplementasikan dalam sektor pertahanan. Kondisi idealnya adalah memadukan antara komponen militer dan pembangunan. Namun belum adanya konsepsi yang komprehensif sehingga masingmasing berjalan sektoral seperti pembangunan dengan agenda sendiri, bantuan kemanusiaan dengan programnya sendiri, pelaksanaan misi perdamaian PBB dan operasi militer internasional lainnya, seluruhnya masih menjadi domain badan atau lembaga tertentu. Memang semuanya menyebutnya dengan diplomasi pertahanan, namun masih jauh dari kondisi ideal yang dimaksud sebagai diplomasi pertahanan yang komprehensif.
Interaksi hubungan internasional yang melibatkan aktor non negara ini dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional disebut dengan diplomasi publik ( public diplomacy ). Aktor non negara memberikan peranan yang besar dalam menjalin kerja sama dengan aktor-aktor negara lain.
Pengertian tentang diplomasi pertahanan adalah kerja sama di saat damai dengan menggunakan Angkatan Bersenjata dan lembaga lainnya sebagai sarana dalam kebijakan keamanan dan luar negeri. Diplomasi pertahanan dilakukan tidak hanya oleh personel militer, namun dilakukan pula oleh pejabat atau institusi negara yang lainnya seperti politisi, personel keamanan, intelijen, lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga non pemerintah, pusat studi dan kelompok masyarakat. Lebih lanjut Cottey dan Forster menyatakan bahwa diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui jalur formal maupun informal.
Pada awalnya diplomasi pertahanan merupakan konsep terorganisir dalam kegiatan-kegiatan internasional yang berhubungan dengan pertahanan pasca Perang Dingin yang dilakukan oleh Barat. Aplikasi damai oleh suatu negara dengan sumber dayanya melintasi spektrum pertahanan dengan tujuan memperoleh hasil-hasil positif dalam membangun hubungan-hubungan bilateral dan multilateral. Diplomasi pertahanan merupakan aplikasi sebuah negara melalui sumber daya yang melintasi spektrum pertahanan dengan tujuan membangun keuntungan kerja sama bilateral dan multilateral. Dimana diplomasi militer merupakan sub sistem dari diplomasi pertahanan yang terutama lebih mengarah kepada peranan dan kegiatan yang berhubungan dengan atase militer. Diplomasi pertahanan bukan merupakan operasi dalam memerangi atau memberantas terorisme, namun lebih kepada kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan seperti pertukaran personel, kunjungan pesawat dan kapal perang, pertemuan pejabat tinggi pertahanan, latihan, reformasi sistem keamanan, forum regional pertahanan dan keamanan seperti Halifax Forum, Munich Conference, Shangri-La Dialogue atau dialog bilateral staf militer.
Peranan diplomasi pertahanan menurut Evan A. Laksmana dalam Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges merupakan kerja sama strategis yaitu sebagai sarana dalam mengurangi kecenderungan konflik antara kekuatan dominan dan lawan potensial; mewujudkan hubungan sipil-militer yang demokratis; membantu negara lain dalam membangun kemampuan-kemampuan pasukan perdamaian. Selain itu diplomasi pertahanan merupakan aplikasi damai dari sumber daya militer dan pertahanan dalam memberikan kontribusi bagi memelihara dan membangun kerja sama luar negeri suatu negara melalui atase yang memfasilitasi perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, kunjungan-kunjungan latihan bersama dan bentuk-bentuk lain dari pelibatan militer secara damai. Aplikasi damai oleh negara dengan sumber dayanya melintasi spektrum pertahanan dengan tujuan memperoleh hasil positif dalam membangun kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam politik internasional, diplomasi pertahanan dilakukan dalam mencapai sasaran kebijakan luar negeri melalui penempatan secara damai sumber daya dan kemampuan-kemampuan pertahanan. Dengan demikian, dapat diketahui tujuan diplomasi pertahanan yaitu kepentingan nasional ( national interests ). Tujuan dari diplomasi pertahanan adalah meningkatkan kerjasama militer, mengurangi ketegangan antarnegara, memelihara persahabatan (aliansi) atau melakukan latihan bersama. Diplomasi ini akan memberikan keuntungan pada kepentingan nasional dan praktisi diplomasi (diplomat) dalam meningkatkan hubungan antarnegara, murah, tidak beresiko dan dapat menghindari potensi pertentangan politik. Sehingga diplomasi merupakan wujud dari dialog yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai cara.
Dalam kalangan militer Jepang, doktrin dan kebijakan diplomasi pertahanan merupakan prioritas rendah. Hal ini terlihat dari pertukaran tentara Korea Selatan di Akademi Pertahanan Nasional Jepang yang dihentikan sejalan dengan munculnya ketegangan bilateral kedua (Konflik Laut Cina Timur). Buku putih pertahanan Jepang ( bouei hakusho ) mencantumkan sedikit sekali pengertian tentang diplomasi pertahanan dan doktrinnya, namun jelas mencantumkan kegiatan yang dilakukannya dalam diplomasi pertahanan. Kata diplomasi pertahanan ( boueigaikou ) sangat problematis dan boleh dikatakan tabu untuk dibicarakan karena besarnya dominansi militer. Diplomasi pertahanan Jepang tersirat dalam kalimat “membangun kepercayaan dalam masyarakat internasional" dalam Buku putih Pertahanan Jepang tahun 2002. Dalam buku putihnya tahun 2006, Jepang menyatakan diplomasi pertahanan sebagai “promosi dialog keamanan-pertukaran pertahanan.” Namun demikian persepsi yang muncul di kalangan pejabat Jepang adalah peningkatan dari Keamanan Lingkungan Internasional.
Model yang dibuat oleh Inggris maupun Jepang akan sangat berbeda bila dilakukan oleh negara dengan sumber daya yang terbatas seperti Selandia Baru. Selandia Baru Defence Force Review tahun 2001 menekankan bahwa diplomasi pertahanan merupakan pendekatan sipil terhadap sasaran-sasaran militer. Dalam Angkatan Laut Selandia Baru, penjabaran ini semakin jelas sebagaimana tertulis dalam Maritime Forces Review yang mencantumkan tiga tugas utama yaitu peran militer (dari pertempuran sampai dengan angkutan laut)/ Military Roles ( from combat to sealift ), peran diplomasi dan perundingan/melihat dan interaktif dalam rapat atau Constabulary and Diplomatic Roles ( interactive and watching briefs ), dan mendukung tegaknya supremasi sipil yang diharapkan (dukungan penegakan hukum, penyelamatan, dan lingkungan) atau Civilian Requirements ( law enforcement, rescue, and environmental support ); masing-masing dengan komponen-komponen diplomasi pertahanan.
Cina melakukan perubahan besar dalam diplomasi pertahanannya. Diplomasi pertahanan Cina menunjukkan sebuah model yang terintegrasi dari semua model doktrin keamanan. Cina menekankan pada integrasi yang ketat antara doktrin Angkatan Bersenjata dengan doktrin-doktrin kebijakan luar negeri lainnya terutama ekonomi. Prioritas kepentingan nasional Cina adalah perdagangan dan sumber daya dengan mengutamakan integrasi antara stabilitas dan diplomasi pertahanan.
Dengan melihat kompleksitas dan integrasi antara aktor sipil dan militer diatas maka diplomasi pertahanan Indonesia sebagaimana dalam Buku Putih Pertahanan 2008 memerlukan peranan sipil yang berkolaborasi dengan militer dalam membangun kerja sama dengan aktor negara lain maupun dalam rangka penyelesaian konflik dengan negara lain. Memberikan peranan pada aktor sipil di bawah supervisi militer atau sebaliknya militer di bawah supremasi sipil akan melahirkan kekuatan yang merupakan perwujudan total diplomasi pertahanan.
Kementerian Pertahanan Inggris dalam menetapkan doktrin sebagai bagian dari Kaji Ulang Pertahanan Strategis ( Strategic Defense Review ). Doktrin Inggris ini demikian komprehensif dalam mencapai kepentingan nasional. Kebijakan ini menunjukkan nuansa kebijakan militer mengutamakan aplikasinya oleh kalangan sipil. Kebijakan Kemenhan Inggris yang seragam ( uniformed ) dalam dimensi diplomasi militer dimana dalam prakteknya dilakukan melalui partisipasi luas dari aktor lainnya yang dikombinasikan dengan aktor militer. Dengan demikian terlihat supremasi sipil dalam menjalankan segala aktivitas pertahanan melalui kegiatan militer, membangun dan memelihara kepercayaan serta membantu pengembangan Angkatan Bersenjata Demokratis yang handal.
Hal ini dilakukan dalam memudahkan kerja sama dengan negara lain yang memiliki persepsi berbeda tentang diplomasi pertahanan. Sehingga secara singkat dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan Inggris merupakan contoh dari rendahnya dominansi militer (militer sentris). Dalam menjalankan kebijakannya, Inggris langsung membentuk badan yang mengatur, yang terdiri dari berbagai komponen pemerintahan sehingga tidak berjalan secara sektoral. Inggris memulainya dengan membentuk lembaga antar pemerintahan yang menjelaskan prosedur dan pelibatan setiap bagian secara terintegrasi. Selanjutnya dibentuk pula dua lembaga antar kementerian yang menyiapkan dana bagi pasukan perdamaian, pembangunan negara dan program-program reformasi yang dilakukan oleh Kemenlu, Kemenhan dan Departemen Pembangunan Internasional.