Anggaran DPRD Kota Tangerang pada 2021 senilai Rp 675 juta mendapat kritikan keras dari masyarakat. Anggaran tersebut lebih mahal dibandingkan tahun kemarin. Dimana pengadaan 50 pakaian dinas anggota DPRD tersebut direncanakan menggunakan bahan dari merek terkenal asal Prancis, salah satunya yaitu Louis Vuitton. Pakaian dinas dan atribut yang disediakan itu dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Menurut saya, selagi anggaran ada hal tersebut tidak salah apabila baju dinar DPRD menggunakan bahan bermerk. Namun, menurut saya juga tindakan itu tidak tepat untuk saat ini.
Saat ini seluruh wilayah Indonesia sedang bersama-sama berusaha untuk mencegah penyebaran covid 19. Pemerintah berpikir keras untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pihak-pihak yang langsung terkena dampak ekonomi seperti UMKM, pedagang kaki lima dan lain-lain.
Menurut hemat saya, tindakan tersebut mendapat banyak kritikan karena kondisi masyarakat Indonesia pun masih jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera.
Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tangungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran kelaurga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.
Pemerintah dalam hal ini adalah DPRD Tangerang seharusnya lebih memikirkan bagaimana cara untuk menjadi good governance.
Dimana United Nations merumuskan indikator “good governance” yang
meliputi:
(1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan
dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistim administrasi publik yang efektif dan
responsif;
(2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam
pengambilan keputusan;
(3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
(4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;
(5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.
Ketika DPRD Tangerang sudah menjadi good governance dan hal-hal diatas sudah terpenuhi dengan baik, saya rasa masyarakat pun tidak akan mengkritik tindakan DPRD Tangerang untuk menggunakan bahan bermerk dengan anggaran yang besar untuk pakaian dinas. Karena masyarakyat pun sudah mengetahui kinerja dari DPRD Tangerang yang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Masyarakat juga pastinya akan mendukung tindakan dari DPRD dimana pakaian dinas tersebut dapat mendukung prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Sehingga, lebih baik apabila DPRD Kota Tangerang lebih berfokus terhadap kepentingan rakyat terlebih dahulu. Apabila memang DPRD Kota Tangerang terdapat pendapatan daerah yang lebih mungkin jauh lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya , pada saat pandemi ini banyak anak-anak yang sekolah maupun kuliah secara daring tetapi tidak memiliki fasilitas yang memadai. Akan jauh lebih baik apabila DPRD lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan seperti itu.
Kita sebagai masyarakat pastinya sangat membutuhkan peran dari pemerintah di masa pandemi ini. Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan upaya-upaya yang mementingkan publik. Anggota DPRD memang memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dinas. Namun, apakah urgensi dan juga kelebihan maupun manfaat yang diperoleh apabila menggunakan bahan mahal seperti itu. Akan lebih baik apabila DPRD menggunakan bahan pakaian lokal sehingga dapat membantu perekonomian rakyat juga.
DPRD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya jauh lebih mengetahui apa yang sedang dibutuhkan rakyatnya saat ini ditengah pandemi. Masyarakat berharap penetapan anggaran yang ada harus tepat sasaran. DPRD seharusnya dapat lebih mempertimbangkan kembali upaya apa yang dapat menjamin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu sudah menjadi tugas dan juga kewajiban dari seorang perwakilan rakyat.