Selagi anggaran ada, salahkah kalau seragam DPRD berkelas?

wow-anggaran-baju-dewan-sentuh-angka-setengah-miliar-rupiah-oao

Para anggota DPRD merupakan representasi dari lapisan masyarakat yang diwakilinya. Suara mereka mewakili suara rakyat. Tugas mengemban suara rakyat bukan hal yang sederhana. Dan oleh sebab itu, tentu kerja mereka perlu didukung dengan fasilitas yang memadai.

Belakangan marak berita terkait dengan anggaran baju dinas DPRD Tangerang yang menggunakan bahan premium dari beberapa brand ternama seperti Louis Vuitton. Banyak pihak yang mempermasalahkan karena budget yang dialokasikan dirasa fantastis. Tapi kalau dipikir lagi, bukankah menghormati perwakilan rakyat merupakan simbol dari penghormatan terhadap rakyat yang diwakilinya. Toh lagipula anggarannya juga sudah ada.

Kalau menurut kalian bagaimana?

4 Likes

Menurut saya, perlu dipertimbangkan kembali apakah pergantian bahan seragam menjadi seragam bermerk merupkan urgensi dari sebuah lembaga pemerintahan sekelas DPRD. Di situasi seperti ini apabila menganggarkan dana yang cukup banyak hanya untuk seragam malah menunjukkan kurangnya empati DPRD terhadap apa yang dialami rakyat akibat pandemi. Terlebih, DPRD bekerja untuk menampung aspirasi rakyat, memang perlu difasilitasi dengan baik, namun bagaimanapun seragam yang dipakai kredibilitas dan kompetensi seseorang dapat tercermin dari kinerjanya.

Sebagai anggota masyarakat, saya merasa tidak apa-apa apabila memang dibutuhkan penambahan fasilitas yang sifatnya urgensi namun harus melalui pertimbangan yang matang baik dari segi dana dan prioritas kebutuhan lainnya. Kinerja untuk menampung aspirasi masyarakat kan memang cukup berat, apalagi tidak sembarang orang bisa duduk di bangku anggota DPR. Namun hal yang perlu diperhatikan kami sebagai rakyat juga membutuhkan bukti nyata akan hasil aspirasi kami yang tersalurkan dengan baik, sehingga tidak dirasa sia-sia dalam memberikan dukungan untuk anggaran fasilitas DPRD yang fantastis jika memang sifatnya untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Ya, saya setuju dengan pendapat kak @baqithadwi . Pergantian bahan seragam menjadi seragam bermerk bukanlah urgensi lembaga pemerintahan saat ini. Kita sedang dihadapkan dengan kasus pandemi COVID-19 yang terus bertambah tiap harinya, pemerintah seharusnya fokus terhadap penanganan pandemi yang terasa semakin hari semakin menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah.

Anggaran yang ada saat ini sebaiknya difokuskan terhadap penanganan pandemi dan pemulihan sektor UMKM agar pandemi ini cepat berakhir dan pendapatan masyarakat bisa kembali meningkat.

Secara konteks hal ini meliputi pembahasan anggaran dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Tangerang baru baru ini membuat geger masyarakat sekitar bahkan meliputi skala nasional dikarenakan berita ini sudah “viral”. DPRD tangerang akan membuat baju dinas dengan berbahan Louis Vuitton. Louis Vuitton adalah salah satu merk fashion tekenal diseluruh penjuru dunia, membuat dan membeli produk ini tentu tidak murah. Taksasi dana mencapai angka1.2 Miliar Rupiah, dengan rincian 675 Juta rupiah untuk pengadaan bahan, 600 Juta untuk ongkos jahit, serta dikenai pajak (dikutip dari berita media online: Bisnis.Com)

https://m.bisnis.com/amp/read/20210810/15/1428414/fantastis-segini-ongkos-jahit-baju-dinas-louis-vuitton-dprd-tangeran

Angka rupiah diatas sungguh fantastis. Menurut pandangan dan hemat saya, dana yang fantatis tersebut mubazir dan tidak layak untuk di alokasikan ke pakaian dinas berbahan louis vuitton. Apalagi ditambah dengan pandemi covid -19 yang belum kunjung usai.

Seharusnya anggaran dana dana di alokasikan kepada pembagunan daerah dan masyarakat setempat, dan melihat tugas DPRD sebagai badan legislasi adalah membentuk kebijakan yang berhubungan dengan daerah. Tentunya kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat didaerahnya tersebut.

Jadi, jika anggaran tersebut dialihkan kepada yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, ini sangat mubazir dan perlu diawasi dan dikontrol anggaran tersebut. Tugas DPRD bukan eksitensi belaka, tugas DPRD bukan semata jabatan yang hanya duduk di bangku saat rapat, tetapi tugas DPRD adalah menetapkan kebijakan yang berhubungan positif untuk masyarakat.

Menetapkan kebijakan perlu peninjauan dan turun langsung ditengah masyarakat. Saat ini masyarakat butuh bantuan baik materi, maupun non materi. Bantuan bisa sembako, alat kesehatan, dan vaksinasi covid-19.

DPRD Tangerang khususnya harus melek terhadap permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, dana tersebut harus dialokasikan ke bentuk yang bermanfaat untuk masyarakat. APBD harus benar dan jelas di rancang dan begitu pula untuk pengalokasiannya harus benar dan jelas.

Jadi kesimpulan diskusi ini, saya tidak setuju dengan selagi anggaran ada, apabila DPRD tersebut belanja baju dinas dengan bahan louis vuitton. Saya tidak setuju sesuai dengan penjelasan saya diatas, melihat kondisi dan tugas DPRD hal tersebut tidak layak dilakukan dan sangat mubazir.

Selagi masih mampu ‘beroperasi’ dengan baik sesuai dengan ‘jobdesk-nya’ seharusnya bukan menjadi masalah yang besar. Hanya saja karena ini menyangkut DPRD dan kinerjanya mungkin saja bisa agak sedikit berbeda perlakuannya apalagi di tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini.

Menurut saya alangkah lebih baik bila anggaran yang ada digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti halnya anggaran dana bansos COVID-19. Mungkin salah satu negara yang bisa kita lihat sehubungan dengan bansos COVID-19 dalam hal ini ialah bantuan berupa makanan adalah Prancis. Sumber.

Saya kurang setuju dengan pernyataan diatas. Menurut saya, pengadaan baju dinas premium dari brand ternama bukanlah hal yang penting di kondisi saat ini. Masih banyak fasilitas kesehatan di berbagai daerah yang kekurangan anggaran penanggulangan Covid-19, salah satunya adalah Tangerang Selatan (sumber : https://www.kompas.id/baca/metro/2021/07/14/tangerang-selatan-kekurangan-anggaran-penanganan-covid-19). Dana yang ada habis terpakai untuk pemulihan ekonomi, sektor kesehatan, dan sebagainya. Alokasi anggaran dana tidak terduga pun hanya tersisa 4,7 milyar dari total 12 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 bukanlah jumlah yang kecil.

Oleh karena itu, anggota DPRD dan pemangku jabatan lain hendaknya dapat bersikap lebih bijak dan berpikir secara rasional dalam mempertimbangkan hal tersebut. Pengadaan baju dinas premium bukanlah hal yang krusial ditengah pandemi saat ini. Meskipun anggaran untuk baju tersebut ada, lebih baik untuk direlokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan seperti untuk penanggulangan Covid-19 atau bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

download (11)

Menurut saya, untuk seragam DPRD Tangerang yang menggunakan bahan premium dari brand ternama jelas bukan hal yang benar. Apalagi brand untuk membuat seragam tersebut bukan dari brand dalam negeri. Ada baiknya, di masa sulit ini para pejabat perwakilan rakyat bisa membuat seragam dinas dari produk lokal. Selain dapat membantu perekonomian rakyat, anggaran yang dikeluarkan pun tidak akan sefantastis dari brand ternama seperti Louis Vuitton.

Jika memang ada anggaran untuk seragam dinas sefantastis itu, sebaiknya digunakan dengan sebaik-sebaiknya untuk hal-hal yang lebih penting. Apalagi di tengah masa pandemi ini banyak sekali rakyat yang sedang kesulitan perekonomiannya. Akan lebih baik jika anggaran tersebut digunakan untuk hal yang memberi kebermanfaatan bagi rakyat Indonesia. Seperti dengan menyalurkannya untuk mempercepat proses vaksinasi di Indonesia, untuk dana bansos, pelaku UMKM, dan tenaga kesehatan.

2

Jika dilihat dari simbol penghormatan, penghormatan terhadap rakyat tidak ditunjukkan dari seragam yang dipakai oleh pejabat. Tetapi, ditunjukkan dengan sikap dan kinerja mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Jelas saja bahwa seragam hanya akan dirasakan oleh yang memakainya saja, sedangkan orang lain hanya bisa melihatnya saja. Semahal, senyaman, dan sebagus apapun seragamnya, itu semua tidak berdampak pada rakyat. Seseorang yang mewakili rakyat tentunya harus memberikan dampak pada rakyatnya.

2 Likes

Disini yang menjadi masalah utamanya adalah urgensi dan etikanya bagi anggota DPRD Tangerang untuk mengganti seragam mereka dengan brand ternama Louis Vuitton. Jika memang fokusnya adalah anggaran yang masih ada, maka memang hal tersebut secara logika adalah sah - sah saja selama tidak ada indikasi penyalahgunaan dalam pengadaan seragam - seragam bermerek tersebut. tetapi di sisi lain, pengadaan seragam - seragam baru tentu akan menjadi pertanyaan dari beragam pihak terutama dari segi urgensi atau seberapa perlu kah anggota DPRD Tangerang ini melakukan pengadaan seragam dinas baru terutama di saat pandemi seperti ini yang dimana anggaran yang tersisa tentu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna dan krusial untuk masyarakat Tangerang seperti bantuan sosial atau kegiatan lain yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat terutama di masa pandemi seperti ini.

Terlebih lagi, saya memandang jika pengadaan seragam dan pakaian dinas ini sendiri juga merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap rakyat kecil dan semua yang terdampak Corona yang seharusnya menajdi tugas utama wakil rakyat di daerah dan pusat untuk sama - sama mencari solusi dan menampung aspirasi rakyat dalam menangani permasalahan - permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Hal ini tentu makin memberikan kesan yang negatif dan pernurunan kepercayaan publik terhadap parlemen baik itu pusat maupun daerah yang mungkin di pandangan sebagian pihak yang menilai pengadaan seragam dengan bahan mahal seperti ini membuat anggota DPRD Tanggerang begitu borju dan tidak empati dengan keadaan masyarakat saat ini.

Menurut saya, perlu ada nya pertimbangan lagi untuk anggaran seragam ini. Karena banyak yang harus dibiayai selain untuk pembelian baju. Sebaiknya anggaran sebanyak itu bisa digunakan untuk penanganan Covid-19, santunan bagi masyarakat miskin dan bisa jadi untuk mengurangi beban hutang Indonesia yang semakin hari semakin menggunung.

Perlu di ketahui uang bisa digunakan untuk keperluan yang mendesak. Dibandingkan kita membeli hal yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat lebih baik kita menggunakannya untuk kepentingan bersama

Setuju sekali dengan ini. Segala sesuatu memang memerlukan pertimbangan yang benar-benar matang dari segala sisi.

Anggaran DPRD Kota Tangerang pada 2021 senilai Rp 675 juta mendapat kritikan keras dari masyarakat. Anggaran tersebut lebih mahal dibandingkan tahun kemarin. Dimana pengadaan 50 pakaian dinas anggota DPRD tersebut direncanakan menggunakan bahan dari merek terkenal asal Prancis, salah satunya yaitu Louis Vuitton. Pakaian dinas dan atribut yang disediakan itu dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Menurut saya, selagi anggaran ada hal tersebut tidak salah apabila baju dinar DPRD menggunakan bahan bermerk. Namun, menurut saya juga tindakan itu tidak tepat untuk saat ini.

Saat ini seluruh wilayah Indonesia sedang bersama-sama berusaha untuk mencegah penyebaran covid 19. Pemerintah berpikir keras untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pihak-pihak yang langsung terkena dampak ekonomi seperti UMKM, pedagang kaki lima dan lain-lain.

Menurut hemat saya, tindakan tersebut mendapat banyak kritikan karena kondisi masyarakat Indonesia pun masih jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tangungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran kelaurga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Pemerintah dalam hal ini adalah DPRD Tangerang seharusnya lebih memikirkan bagaimana cara untuk menjadi good governance.

Dimana United Nations merumuskan indikator “good governance” yang
meliputi:
(1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan
dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistim administrasi publik yang efektif dan
responsif;
(2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam
pengambilan keputusan;
(3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
(4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;
(5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Ketika DPRD Tangerang sudah menjadi good governance dan hal-hal diatas sudah terpenuhi dengan baik, saya rasa masyarakat pun tidak akan mengkritik tindakan DPRD Tangerang untuk menggunakan bahan bermerk dengan anggaran yang besar untuk pakaian dinas. Karena masyarakyat pun sudah mengetahui kinerja dari DPRD Tangerang yang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Masyarakat juga pastinya akan mendukung tindakan dari DPRD dimana pakaian dinas tersebut dapat mendukung prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Sehingga, lebih baik apabila DPRD Kota Tangerang lebih berfokus terhadap kepentingan rakyat terlebih dahulu. Apabila memang DPRD Kota Tangerang terdapat pendapatan daerah yang lebih mungkin jauh lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya , pada saat pandemi ini banyak anak-anak yang sekolah maupun kuliah secara daring tetapi tidak memiliki fasilitas yang memadai. Akan jauh lebih baik apabila DPRD lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan seperti itu.

Kita sebagai masyarakat pastinya sangat membutuhkan peran dari pemerintah di masa pandemi ini. Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan upaya-upaya yang mementingkan publik. Anggota DPRD memang memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dinas. Namun, apakah urgensi dan juga kelebihan maupun manfaat yang diperoleh apabila menggunakan bahan mahal seperti itu. Akan lebih baik apabila DPRD menggunakan bahan pakaian lokal sehingga dapat membantu perekonomian rakyat juga.

DPRD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya jauh lebih mengetahui apa yang sedang dibutuhkan rakyatnya saat ini ditengah pandemi. Masyarakat berharap penetapan anggaran yang ada harus tepat sasaran. DPRD seharusnya dapat lebih mempertimbangkan kembali upaya apa yang dapat menjamin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu sudah menjadi tugas dan juga kewajiban dari seorang perwakilan rakyat.

1 Like

Seragam pada umumnya merupakan pakaian yang digunakan secara bersamaan untuk suatu pekerjaan atau kegiatan. Pakaian dinas merupakan suatu penanda pekerjaan yang dilakukan suatu institusi. Penganggaran pakaian dinas umumnya juga telah disediakan dalam institusi pemeritahan. Namun, untuk penggunaan pakaian dinas dari bahan premium seharusnya tidak terlalu diperlukan mengingat dunia saat ini tengah mengalami pandemi Covid-19 yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, namun juga pemerintah pusat yang tengah bekerja keras sebaik mungkin mengatasinya. terlebih brand yang dipilih merupakan brand fashion ternama dunia yang bukan merupakan produk dalam negeri dan memiliki harga yang terbilang tidak murah.

Sebagai Dewan yang dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya mereka bekerja keras menunjukkan kinerja nya yang langsung berdampak kepada rakyat. Bukan malah memikirkan hal yang tidak terlalu darurat seperti penganggaran pakaian dinas, brand ternama dengan harga yang mahal. DPRD mungkin dapat mengalokasikan dana tersebut untuk membantu masyarakat karena di masa seperti ini setiap lapisan masyarakat harus bahu-membahu agar sama-sama dapat bertahan.
Sifat bahu-membahu tersebut dapat juga direalisasikan seperti anjuran dari Presiden Republik Indonesia dengan membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli produk buatan dalam negeri dan memang seharusnya bangga atas produksi sendiri. Secara tidak langsung juga telah membantu untuk membangun perekonomian Indonesia. Bukan malah membeli produk dari luar negeri. Terlebih juga image DPR yang terlanjur buruk di mata masyarakat, tidak sebagaimana fungsinya untuk menampung suara dari rakyat.

Mungkin tidak masalah jika menggunakan produk yang dibeli dari uang pribadi, namun jika yang digunakan merupakan uang yang berasal dari negara, otomatis hal tersebut seolah seperti pemborosan anggaran. pendapatan pokok atas para dewan DPRD juga merupakan hasil dari rakyat. hal seperti itu dapat menyakiti hati masyarakat, terlebih dengan lapisan masyarakat yang memang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan mokok mereka seperti makanan dan tempat tinggal yang layak.

Bukan masalah jika anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja, tetapi hal yang diharapkan adalah bentuk kerja nyata, dan mungkin tidak dalam situasi pandemi seperti saat ini. Untuk bapak Dewan yang terhormat, yuk sama-sama lihat kondisi masyarakat dan ayo sama-sama singsingkan lengan baju untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan perbaiki image jelek yang beredar di masyarakat.

Yap, setuju Kak. terlebih orang yang menggunakan pakaian tersebut hanya 50 orang anggota dan bukan hanya menggunakan brand dari LV, ada juga Lanivicio di Calvino, Theodore, dan Thomas Crown (Sumber dari suara.com). masing-masing anggota akan mendapatkan 5 stel pakaian dinas dengan hitungan kotor 5 juta per unit, dan perorang akan mendapatkan total 25 juta untuk 5 stel pakaian. padahal jika yang diambil adalah ongkos jahit dengan dana 600 juta tersebu saja sudah dapat pakaian dinas yang cukup layak untuk digunakan dengan pembagian 2.4 juta per orangnya.
Jika melihat kenyataan di masyarakat umum, 2.4 juta saja sudah mencukupi kebutuhan pokok selama kurang lebih 1 bulan.

Betul sekali kak. Lebih baik kita menggunakan uang untuk keperluan masyarakat apalagi dikala pandemi begini banyak yang lebih dibutuhkan dibandingkan untuk anggaran seragam ini

Memang para anggota DPRD perlu memiliki fasilitas yang menunjang kinerja mereka. Namun saya kurang setuju dengan pergantian baju dinas yang menggunakan anggaran dengan jumlah yang tak bisa dibilang sedikit. Hal tersebut dirasa bukanlah hal urgen yang harus dilakukan apalagi dengan melihat kondisi perekonomian Indonesai saat ini. Menurut saya, sebaiknya dana tersebut digunakan untuk hal yang lebih urgen seperti membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan kembali usahanya dimasa pandemi ini dan membantu dalam penanganan covid.
Dalam menetapkan kebijakan mungkin perlu dipertimbangkan dari beberapa sisi tak hanya melihat dari satu sisi saja. Seperti melihat manfaat dan urgensi dari kebijakan tersebut. tak hanya itu, kinerja yang dilakukannya pun haruslah sepadan dengan fasilitas yang mereka dapatkan sehingga tidak akan menimbulkan banyak spekulasi dari masyarakat.