Proses Penyelidikan Kejahatan Carding Lintas Negara


Bagaimana nilai keterangan saksi korban melalui teleconference untuk selanjutnya ditulis dalam sebuah BAP penyidik?

Terjadi secara lintas negara, maka untuk kejahatan yang sifatnya Transnasional, biasanya Biro Pusat Nasional (National Central Bureau)/NCB Interpol-Indonesia akan menerima laporan atas adanya kejahatan carding tersebut dari negara lain, atas laporan dari warga negaranya yang menjadi korban carding tersebut.

Permasalahan mengenai keterangan korban/saksi yang diberikan melalui teleconference untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sempat menjadi polemik, mengingat ketentuan Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandangani penyidik dan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.

Namun demikian, ketentuan alat bukti dalam hukum acara yang sifatnya konvensional tersebut sudah diakomodasi dengan berbagai pembaharuan hukum acara pidana yang tersebar di berbagai undang-undang.
Untuk kepentingan pembuktian atas kejahatan carding tersebut, yang salah satunya dilakukan dengan cara melakukan teleconference untuk mengambil keterangan dari saksi korban carding tersebut, maka Pasal 44 UU ITE sudah mengatur secara umum bahwa setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, misalnya berupa data/hasil teleconference dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah untuk mengungkap kejahatan carding tersebut.

Oleh karena itu, urgensi direvisi dan diperbaharuinya KUHAP sebagai induk hukum acara pidana sangatlah diperlukan, salah satunya untuk mengakomodasi perluasan alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana yang semakin hari semakin mengikuti kemajuan teknologi.

sumber: hukumonline.com