PPKM Jawa Bali diperpanjang hingga tanggal 3 Januari 2022 oleh pemerintah apakah ini merupakan solusi utama untuk mengendalikan laju covid-19 dan menjaga kehidupan masyarkat? Bagaimana tanggapan mu terkait kebijakan ini?

Source: KOMPAS.com

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kerap kali kita kenal dengan istilah PPKM yang diterapkan di pulau Jawa-Bali diperpanjang hingga awal Januari tahun 2022 tepatnya sampai tanggal 3 Januari, pembatasan ini dilakukan bertujuan untuk mengendalikan laju covid-19 dan menjaga kehidupan masyarakat baik yang berada di pulau Bali maupun di pulau Jawa.

Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tentu membawa dampak positif dan juga dampak negatif kepada setiap masyarakat, dampak positif yang diterima oleh masyarakat adalah jumlah masyarakat yang terkonfirmasi virus covid-19 dapat berkurang jumlahnya, hal ini karena setiap masyarakat yang melakukan perjalanan baik yang ingin keluar dan ingin masuk ke pulau Jawa dan Bali, harus menyertakan surat izin dan surat keterangan bahwa individu terebut telah di vaksin, yang dimana surat izin dan surat keterangan telah divaksin ini diharapkan mampu menekan pertambahan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif virus covid-19, tak hanya surat izin dan surat keterangan telah di vaksin saja yang harus disertakan melainkan jika ingin melakukan perjalanan keluar masuk pulau Jawa dan Bali setiap masyarakat wajib menyertakan surat keterangan dari hasil rapid test antingen yang mana hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi dari individu tersebut, apakah dia bebas dari virus covid-19 atau apakah dia sedang terkonfirmasi positif virus covid-19, dan jika individu tersebut terkonfirmasi positif virus covid-19, maka perjalanan nya baik itu perjalanan keluar dan masuk di berhentikan, agar jumlah penularan virus covid-19 di kalangan masyarakat berkurang jumlahnya. Namun dampak negatif dari perpanjangan PPKM ini adalah setiap masyrakat yang ingin keluar masuk pulau Jawa dan Bali harus menyertakan surat keterangan dari hasil rapid test antingen, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa biaya rapid test antingen ini seharga Rp. 99.000,00, harga seperti ini di situasi pandemi seperti sekarang ini dpat dikatakan cukup mahal, ditambah lagi sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan mereka karena terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan dimana mereka bekerja. Lantas bagaimana tanggapan kalian akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Apakah kebijakan ini sudah sangat efisien? Karena yang telah kita ketahui bersama jika ingin melakukan perjalanan keluar masuk puau Jawa dan Bali harus menyertakan keterangan dari hasi rapid test antingen yang dimana biaya nya sebesar Rp. 99.000,00.

Source:

Peraturan & Syarat Masuk Bali Terbaru

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Syarat Perjalanan Daerah PPKM Level 1 Halaman all - Kompas.com

Orang bijak adalah orang yang mau belajar dari pengalaman sebelumnya.

Ya mungkin pepatah di atas yang dijadikan pegangan pemerintah saat ini. Melihat dari pengalaman 2 gelombang sebelumnya dari sini seharusnya kita bisa belajar bahwa setiap pekan liburan semester pasti terjadi kenaikan hal yang serupa. Tentu kita perlu melihat realita lapangan, bahwa sampai saat ini masih saja orang yang mencuri start untuk pulang kampung maupun hanya untuk urusan rekreasi.

Saya rasa keputusan pemerintah menerapkan PPKM Jawa-Bali adalah solusi utama. Sebab jika solus kedua berarti solusi utamanya bukan PPKM wkwkwk. Terlebih dalam penerapan PPKM ini tidak serta merta semua daerah disamaratakan. Tentu pasti melihat indikator dan data2 dari masing-masing daerah.

Hal ini merupakan langkah yang berkesinambungan dengan pemberlakuan karantina bagi warga yang baru datang di luar negeri. Perlu kita ketahui di lokasi Wisma Atlet Pademangan Di mana dari kapasitas 5.796 bed dari 1.932 kamar yang tersedia kini sudah semuanya terisi, alias full 100%. Setidaknya hal di atas sebagai upaya pencegahan penyebaran variasi baru Omicron.

Memang pastinya upaya-upaya tersebut tidak menjamin kesempurnaan, tapi setidaknya bentuk ikhtiar untuk memperlambat penyebaran Omicron disamping proses penggenjotan vaksinasi.

Referensi: