PPKM darurat apakah sebuah solusi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama dua pekan dan menyasar kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, sekarang ini PPKM diperpanjang sampai 25 Juli 2021 sungguh membuat risau buat semua orang namun apa boleh buat tujuan diadakannya PPKM ini juga untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Seperti pedagang, sekolah, laboratorium juga ikut ditutup. Menurut Youdics apakah PPKM darurat ini merupakan sebuah solusi dalam mengurangi penyebaran Covid-19? bahkan sekarang ini adalagi yaitu PPKM level. Kira-kira bagaimana ya?

1 Like

Jika ditinjau dari segi teori atau tujuan diadakannya PPKM Darurat, mungkin memang terlihat bahwa rencana ini akan dapat menekan jauh penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak sektor kegiatan masyarakat yang dibatasi atau bahkan ditiadakan sama sekali, seperti nongkrong di kafe, makan di tempat, kerja di kantor, dan sebagainya. Rencana pelaksanaan PPKM Darurat yang awalnya dilaksanakan selama 18 hari (3-20 Juli 2021) dinilai pemerintah sebagai pilihan terbaik untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang pada bulan Juni mengalami peningkatan tajam.

Namun, menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, efektivitas PPKM Darurat sejauh ini belum terlihat. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir yang malah mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 16 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mencapai 504.915 orang, baik yang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Sedangkan, angka suspek COVID-19 mencapai 226.551 orang.

Epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama juga mengatakan bahwa PPKM Darurat adalah kebijakan yang bagus namun implementasi atau pelaksanaannya tidak bagus karena setiap daerah memiliki tingkat keketatan atau kedisiplinan yang berbeda-beda. Masih dapat dijumpai celah yang berpotensi dapat menyebarkan COVID-19 saat PPKM Darurat, seperti rumah ibadah yang masih dibuka, menerima tamu di dalam rumah, olahraga bersama orang yang tidak serumah, asisten rumah tangga yang pulang-pergi tanpa protokol kesehatan yang ketat, berbelanja tanpa menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dan sebagainya.

Menurutku, ketidakefektifan pelaksanaan PPKM Darurat ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami konsep PPKM Darurat serta perbedaannya dengan PPKM Mikro maupun PSBB. Jadi, jika PPKM Darurat masih dilaksanakan dengan standar yang seperti ini dan bahkan diperpanjang lagi, menurutku akan masih banyak celah penyebaran COVID-19 yang ada di lingkungan masyarakat.

Sumber

Andriansyah, A. (2021, 17 Juli). Pakar Kesehatan: Efektivitas PPKM Darurat Belum Terlihat. Diakses pada 23 Juli 2021, dari Pakar Kesehatan: Efektivitas PPKM Darurat Belum Terlihat.

Desk, N. (2021, 17 Juli). Govt extends PPKM Darurat to end of July. Diakses pada 23 Juli 2021, dari Govt extends PPKM Darurat to end of July - National - The Jakarta Post.

Dewi, R. K. (2021, 17 Juli 2021). Apakah PPKM Darurat Efektif untuk Mengatasi Pandemi? Ini Penjelasan Epidemiolog. Diakses pada 23 Juli 2021, dari https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/193400865/apakah-ppkm-darurat-efektif-untuk-mengatasi-pandemi-ini-penjelasan?page=all.

Bila dibilang solusi, saya rasa tidak. Tapi kalau dibilang salah satu cara untuk menekan COVID-19, saya rasa betul. Gini mas, agar COVID-19 bisa dipukul mundur, perlu adanya sinergi yang baik antara pemerintah, selaku pembuat kebijakan, dan kita sebagai warga negara yang baik. Sebagus apapun kebijakan yang dibentuk, PPKM salah satunya, apabila kita sebagai warga tidak mengindahkannya, ya percuma juga. PPKM kan dibuat untuk membatasi mobilitas warga, untuk menghindarkan warga dari kemungkinan kerumunan, yang mana tujuannya agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Jadi ya harus berjalan beriringan, pemerintah buat kebijakan, warga menaatinya. Ya memang, PPKM pun juga pro dan kontra, sulit memang menyelaraskan ketaatan pada peraturan dengan kebutuhan mencari makan. Ya intinya, sinergitas dalam penanganan COVID-19 itu penting adanya.

Menurut Opini saya terkait PPKM Darurat Apakah sebuah Solusi?

Lonjakan kasus Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mengurangi mobilitas masyarakat dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021. Kendati begitu kasus aktif masih tinggi, pemerintah belum mengumumkan adanya perpanjangan waktu.

Dampak PPKM Darurat sudah terlihat pada penurunan mobilitas masyarakat. Dari sini bisa diperkirakan konsumsi akan menurun terutama pada konsumsi transportasi dan konsumsi yang terkait leisure/entertainment . Tapi, konsumsi terkait makanan dan minuman (mamin), obat vitamin, dan terkait kesehatan meningkat.

Namun, PPKM Darurat sangat diperlukan untuk memastikan ke depan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan solid. Meski dalam jangka pendek, berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Peran aktif masyarakat juga menjadi penting sebab semakin patuh kita maka semakin cepat angka kasus harian turun sehingga penerapan PPKM darurat dapat dilonggarkan,

Jika PPKM Darurat diperpanjang, Pemerintah perlu mempercepat vaksinasi terutama pada golongan bawah yang tinggal di lokasi padat pemukiman, karena cluster keluarga cukup tinggi terjadi.

Selain itu bansos juga harus cepat, efektif dan tepat sasaran. Jadi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci kesuksesan program tersebut. Selain itu program digitalisasi UMKM juga dapat menjadi solusi agar usaha/bisnis kecil dapat survive di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini.