© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Pengelolaan Hutan di Indonesia Masih Buruk

rainforest

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengaku kesal atas potensi hutan yang ada di Indonesia tak dikelola dengan baik bahkan cenderung terjadi kerusakan yang terus menerus. Hal ini disampaikan Walhi sebagai bagian dari peringatan hari Hutan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 21 Maret.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid pada Rabu mengatakan melimpahnya kekayaan alam Indonesia, alih-alih disyukuri justru malah menjadi seperti kutukan akibat salahnya cara pandang dalam melihat hutan.
bagaimana menurut pendapat Anda?

Hutan merupakan tanaman yang sangat familiar di muka bumi ini. Dengan adanya hutan, dapat mencegah hal-hal atau bencana yang tidak diinginkan oleh makhluk hidup, seperti longsor dan penyebab banjir. Dengan adanya hutan pula, dapat di gunakan sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup dan sumber daya alam yang sangat berguna. Selain itu hutan juga merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbondioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan dimuka bumi ini.

Hutan sendiri memiliiki beberapa macam yang ada di bumi ini. Contohnya hutan heterogen yang merupakan hutan yang terdiri ata berbagai jenis tumbuhan seperti hutan hujan tropis yang terdapat di pulau sumatera, kalimantan, sulawesi dan papua. Selain hutan heterogen adapula hutan homogen, yakni hutan yang terdiri atas satu jenis pohon saja, seperti hutan jati, hutan bambu, hutan karet, dan hutan pohon pinus.

Dengan itu, maka diperlukannya cara melestarikan hutan tersebut. berikut beberapa cara melestarikan hutan :

  1. Melakukan reboisasi
    Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Reboisasi itu sendiri adalah menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak yang merupakan cara mencegah hutan gundul, yang di kira tidak layak lagi untuk di tempati dan digunakan oleh makhluk hidup, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya dan tetap bisa di gunakan oleh manusia dalam ruang publik kehidupan. Dengan adanya reboisasi tersebut, hutan akan semakin tetap hidup. Selain itu, dengan adnaya reboisasi, hutan akan kembali menghijau dan terus menghijau dan akan menjadi lestari dan bersih.

  2. Menerapkan sistem tebang pilih
    Seperti yang sudah di jelaskan, bahwasanya salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sumber ekonomi yakni dari pohon-pohon hutan tersebut. namun, meskipun begitu, banyak manusia yang sembarangan menebang demi faktor ekonomi mereka, sehingga tidak adanya sistem tebang pilih. Dengan adanya sistem tebang pilih ini, akan dapat mengurangi dampak penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran. Selain itu system ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarang dalam melakukan penebangan hutan.

  3. Menerapkan sistem tebang-tanam
    Sistem ini sangatlah berguna bagi pelestarian hutan yang harus dijalankan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Seperti halnya sebuah tanggungjawab di mana setelah dilakukannya penebangan hutan, di tanamnya lagi pohon-pohon agar ada ganti dari proses penebangan tersebut. dengan menanam kembali pula atas apa yang sudah di tebang, maka hutan akan tidak menjadi gundul dan hutan akan tetap terjaga kelestariannya dan akan terhindar dari penyebab pemanasan global.

  4. Melakukan penebangan secara konservatif
    Melakukan Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi di hutan tersebut, sehingga tidak terjadinya kesalahan penebangan di mana ada pohon yang masih muda atau pohon yang masih bias berproduktif dan di gunakan di potong secara sembarangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Menebang pohon yang suda tidak berproduktif lagi juga akan memberikan lahan untuk menanam kembali pohon-pohon dalam proses penghijauan serta dapat melestarikan hutan tersebut.

dan dapat memungkinkan pengolahan hutan yang masih buruk disebabkan kaena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat: Suatu Alternatif

Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan sumber daya hutan belum menyentuh pada kepentingan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi pemanfaatan secara berkelanjutan. Secara umum pengukuran tingkat kesejahteraan yang dimaksud yang tersebut di atas dapat di lihat dari seberapa besar kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di suatu kawasan, khusunya di area hutan. Sementara itu munculnya berbagai konflik antar sektor kehutanan lebih disebabkan karena tumpang- tindinya kebijakan yang berpihak.

Konflik sering kali terjadi antara masyarakat dan pihak Perhutani dibandingkan dengan konflik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya karena perebutan lahan. Konflik lebih dipicu pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada aparatur Jagawana (penjaga hutan) yang didukung oleh para pemilik modal. Para pemilik modal yang memiliki peran sebagai pengepul/penadah memiliki dua kepentingan pada masyarakat,

  • Pertama, karena kegiatan kehutanan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dengan melibatkan masyarakat dalam skala kecil, sehingga para pemilik modal hanya terbebani biaya upah tanam, hasil tumpangsari, upah tebangan dan upah dari berbagai kegiatan lain.

  • Kedua, dengan adanya keberpihakan aparatur terhadap pemilik modal, maka masyarakat hanya dijadikan objek dalam kepentingan usahanya.

Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan oknum pemerintah dalam hal ini oknum perhutani, oknum militer, para pemilik modal, dan pihak- pihak lain yang terkait dalam suatu jaringan tata usaha perkayuan yang terkadang beberapa oknum masyarakat sendiri juga terlibat di dalamnya. Ditambah lagi maraknya aksi penjarahan dan perambahan hutan kerap kali terjadi dan berdampak pada kerugian dari segi ekonomi, ekologi maupun sosial dan budaya di kawasan hutan.

Berdasarkan kondisi diatas Perhutani melakukan langkah reformasi dengan menerapkan gagasan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pada awalnya (tahun 2001) segenap pembiayaan atas gagasan yang implementasikan dalam bentuk program-program kerja PHBM di bebankan pada anggaran Perhutani. Adapun model dan sistem PHBM itu sendiri dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi dalam pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Program PHBM sendiri diyakini menjadi salah satu trobosan bagi Perhutani untuk menanggulangi terjadinya penjarahan karena sistem yang diterapkannya adalah bagi hasil. Program PHBM itu sendiri dinilai telah menggeser paradigma dalam pengelolaan hutan. Pengelolahan hutan yang dulunya berbasis pada hasil-hasil kayu bergeser pada pengelolaan yang berbasis pada pengelolaan sumber daya hutan partisipatif yang dilakukan bersama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kelestarian sumber daya hutan.

Kondisi Terkini

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Secara definisi pada pasal 1, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dari pembagian hutan tersebut, terdapat beberapa opsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) yang dapat dilakukan. Pada hutan negara dapat dilakukan pengelolaan hutan menggunakan beberapa konsep, yaitu hutan kemasyarakatan yang diatur dalam Permenhut No. P. 37/Menhut- II/2007 Jo No. P. 52/Menhut-II/2011, hutan desa yang diatur dalam Permenhut No. P. 49/Menhut- II/2008 Jo No. P. 53/Menhut-II/2011, hutan tanaman rakyat yang diatur dalam Permenhut No. P. 23/Menhut-II/2007 Jo No. P. 5/Menhut- II/2008, dan hutan adat.

Prinsip mendasar pembangunan hutan berbasis masyarakat yang dapat diterapkan dalam hutan hak adalah hutan rakyat. Hutan rakyat merupakan sebuah bentuk pengaplikasian dari konstruksi sosial masyarakat dengan hutan yang dapat menunjukan bahwa terdapat multifungsi dari pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan kearifan lokal yang dimiliki. Hutan rakyat sendiri adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha, yang didominasi oleh tanaman perkayuan, dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999). Hutan rakyat ini dipandang kedepan memiliki potensi besar dalam kegiatan rehabilitasi lahan maupun konsevasi alam. Perlu dipahami, bahwa dengan masyarakat yang sejahtera maka hutan akan lestari dengan sendirinya (Mutiono, 2011).

Gerakan PHBM diawali dengan lahirnya SK Direksi No. 136/KPTS/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Surat Keputusan tersebut dikuatkan dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tanggal 26 September 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dan SK Direksi PT. Perhutani (Persero) No. 001/KPTS/Dir/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Sejak itu PHBM ditetapkan sebagai sistem pengelolaan hutan yang ideal. Di satu pihak, pelaksanaan PHBM yang diterapkan menemui beberapa kendala yang pada akhirnya menghambat kurang lancarnya dalam eksekusi program. Hal tersebut lebih dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap Perhutani.

Selain itu kendala lain yang sering kali muncul adalah maraknya oknum masyarakat yang mempunyai kepentingan pribadi melakukan provokasi penentangan yang berdampak pada pelaksanaan PHMB menjadi terganggu. Kendala pada aparatur Perhutani terutama di tingkat bawah dengan pemahaman tentang program PHBM masih belum menyeluruh. Program penerapan PHBM tentu tidak lepas dari kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Kendala dan hambatan yang dalam penerapan PHBM yang masih dirasakan masyarakat adalah kurang memahaminya akan penerapan kebijakan PHMB.

Tingkat pemahaman yang kurang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginteprestasikan kebijakan PHMB di lapangan. Adanya pemahaman yang berbeda dalam masyarakat akan berakibat kurang berhasilnya tujuan dari PHMB dan kurang optimalnya hasil kegiatan PHMB. Masalah lain yang masih dirasakan oleh banyak pihak dari unsure yang terkait dengan PHBM adalah masalah alokasi dana bagi hasil sebesar 25% untuk LMDH yang tercantum dalam kebijakan PHBM. Kurang sesuainya kebijakan mengenai alokasi dana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan berdampak pada hasil pelaksanaan PHBM yang kurang optimal.

PHBM

Pada prinsipnya terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, yaitu:

  1. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena hutan sendiri menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka;

  2. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam habitat mereka;

  3. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki hukum adat untuk ditegakkan secara turun menurun;

  4. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem yang ada di hutan;

  5. Sebagian dari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar;

  6. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional.

Pertimbangan

Program-program pengelolaan hutan selama ini sebagaimana pengelolaan dalam bentuk Community Based Forest Management yang telah diimplementasikan di beberapa Asia Tenggara dan sudah diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pola pengelolalan seperti ini direkomendasikan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan baik volume maupun kualitas pengelolaannya guna efekfititas dan efisisiensi program karena beberapa pertimbangan berikut:

  • Setiap komunitas desa hutan (KDH) memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh warga komunitasnya;

  • Muncul ide-ide cara dan tujuan pemanfaatan sumber daya hutan (SDH);

  • Warga tersebut mampu merumuskan konsensus bersama dalam menentukan cara pemanfaatkan SDH;

  • Pemanfaatan SDH melalui PHBM dapat bertahan lama karena mekanismenya memperhatikan prinsip keadilan untuk semua warga sehingga menumbuhkan rasa saling percaya ( trust ). Mekanisme pengorganisasiannya juga membuka partisipasi sederajat antar warga ( networks ). Di samping itu, ada aturan yang jelas dan dipatuhi bersama tentang ganjaran dan sangsi ( shared institutions ) yang harus dilaksanakan secara konsisten.