Negara dan Ilmu Pengetahuan

Sukarno, Presiden pertama republik ini begitu kuat menggaris bawahi tentang peran penting dari ilmu pengetahuan. Keyakinan ini terbukti sukses, sayangnya bukan bagi bangsa Indonesia. Jepang dan Korea Selatan (Korsel) adalah bukti negara yang mampu menerjemahkan komitmen kebangsaan dari pimpinannya (layaknya Sukarno) untuk meletakkan ilmu pengetahuan sebagai dasar pembangunan negara.

Kedua negara menjadikan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi – inovasi sebagai sebagai fondasi dalam memutuskan arah dan tujuan. Kaum cerdik pandai yang tersebar di pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi dilibatkan secara aktif oleh negara untuk menjawab tantangan mendasar dan diminta secara khusus untuk berkontribusi menjawab isu-isu strategis sebagai akibat lahirnya pemikiran dan teknologi baru. Bahkan pucuk pimpinan Jepang, getol mengajak para ilmuwan untuk bertukar pikiran dan secara rutin dilaksanakan setiap bulan.

Namun, kita harus sadar juga, baik Jepang ataupun Korsel telah memiliki tingkat literasi ilmu pengetahuan yang tinggi pada tahun 1945. Sehingga ketika hancur oleh Perang Dunia II, mereka mampu bangkit dan menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Zuhal (2008) dalam bukunya Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur ilmu pengetahuan yang dimiliki, seperti: tenaga kerja terdidik,tersedianya prasarana penelitian dan pengembangan, para pendidik dan peneliti yang bersemangat ilmiah, adanya komitmen bangsa yang ingin berproduksi (bukan konsumsi saja), dan tentunya dukungan modal yang memadai.

Prasyarat semacam inipun telah dikemukakan Bung Karno dihadapan ratusan peserta Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Pertama (1958). Secara tegas disampaikan, pembangunan memerlukan tiga hal yaitu, “investment di lapangan material, investment human skill, dan mental invenstment”. Konsep mental investment Bung karno menjadi sangat relevan untuk saat ini, dimana mengandung pengertian bahwa perlunya menanamkan “isi dada, isi jiwa, isi semangat, isi pengetahuan dengan outlook kemasyarakatan, dengan outlook masyarakat,…semua untuk semua”. Hal ini menunjukkan bahwa Bung Karno sangat mengingkan ilmu pengetahuan ber-outlook baru, yaitu ilmu pengetahuan yang tahu dirinya mengabdi kepada pembangunan, sejak perencanaan hingga penyelenggaraan pembangunan.

Persepsi Masyarakat terhadap Iptek
Pada tahun 2014, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek – LIPI melakukan survei untuk mengukur tingkat ketertarikan, cara pandang, dan pemahaman masyarakat terhadap iptek. Survei yang dilakukan di 10 kota di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar, Batam, Denpasar, Balikpapan, Yogyakarta, dan Ambon) menunjukkan hasil bahwa tiga besar definisi iptek yang didefinisikan oleh masyarakat adalah iptek sebagai penemuan besar di bidang iptek yaitu sebesar 76%; iptek berkaitan dengan perbaikan kehidupan manusia (62%); dan iptek merupakan alat untuk melakukan perubahan (46%). Hal ini mengindikasi bahwa masyarakat Indonesia memandang iptek sebagai sesuatu yang memiliki dampak besar dan memberikan perubahan. Hasil survei ini juga memperlihatkan isu iptek yang paling banyak dipahami oleh masyarakat terkait dengan media sosial, sampah organik dan anorganik dan imunisasi. Hal ini semakin menguatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap iptek baru sebatas penggunaan media sosial, sehingga apabila sudah menggunakan media sosial maka seseorang dipandang telah memahami iptek itu sendiri.

Kontribusi Ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan bangsa
Dalam sebuah diskusi kecil dengan LT Handoko (salah seorang peneliti unggul di LIPI) terungkap, pada tataran filosofis, tidak ada perbedaan pendapat atas pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan dan solusi berbagai permasalahan bangsa. Tetapi pada tataran perumusan dan pelaksanaan kebijakan banyak model pendekatan yang berbeda, dan bahkan (seolah-olah) bertolak belakang satu sama lain. Berkaca pada sejarah ilmu pengetahuan Indonesia, hal ini memunculkan kontradiksi antara ekspektasi publik yang berlebihan terhadap ilmu pengetahuan dan komunitasnya, serta dilain sisi rendahnya dukungan pemangku kepentingan akibat kekurangnampakan/ketidakpastian capaian ilmu pengetahuan dalam jangka pendek yang sebenarnya merupakan karakteristik alami aktifitas ilmu pengetahuan.

Janji Presiden Jokowi
Keinginan yang kuat dari Jokowi untuk berpihak kepada ilmu pengetahuan bermula dari komitmen dalam Nawacita, lalu berlanjut pada sebuah sebuah diskusi terbuka September 2014 di gedung LIPI Jakarta, dimana dengan gamblang ia menyatakan “penelitian adalah sebuah hal yang penting bagi kemajuan Indonesia”. Dan berjanji akan membuat bidang penelitian Indonesia menjadi lebih baik dalam pemerintahannya pada masa mendatang. Guna memperkuat riset tersebut, maka ia mengusahakan melipat gandakan anggaran pemerintah untuk kebutuhan riset.

Sumber: