© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Menteri PPPA Sebut Perempuan Indonesia Cukup Maju

image
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai perempuan Indonesia cukup maju sehingga Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 10 negara yang disiapkan menuju Planet 50:50 pada 2030.
“Indonesia dipilih karena mayoritas berpenduduk Muslim, toleransinya dianggap tinggi dan perempuan Indonesia sudah cukup maju,” kata Yohana dalam konferensi yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Jumat (27/4).

Ragam Pendekatan Pembangunan Perempuan

FGFGDG
Mewujudkan pembangunan tanpa ada seorang pun yang tertinggal atau ‘no one left behind’ menjadi tren pembangunan global saat ini. Prinsip ini, berorientasi pada peningkatan SDM menggunakan pendekatan inklusif, kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam pembangunan, sehingga tidak ada satupun perempuan, laki-laki atau anak yang tertinggal kelak.

Jika ditilik kembali, perjuangan kesetaraan gender sejatinya telah melewati perjalanan panjang nan berliku. Setidaknya, terdapat tiga pendekatan kebijakan terkait gender yang telah diterapkan berbagai negara di dunia, yakni:

  • Kesetaraan/penyesuaian
  • Aksi afirmatif/diskriminasi positif
  • Pengarusutamaan/transformasi dan integrasi

Pada mulanya, pendekatan kesetaraan atau equal treatment dilakukan berdasarkan asumsi bahwa perempuan harus diperlakukan setara dengan laki-laki dalam segala hal. Untuk itu diperlukan penyesuaian dalam kerangka hukum agar perempuan mendapatkan akses di bidang-bidang yang tidak dapat mereka akses sebelumnya, tanpa menantang norma maskulin yang sudah ada. Kesetaraan juga didorong dalam kesempatan berpolitik, penghapusan diskriminasi upah dan posisi strategis dalam pekerjaan .

Namun, persoalan ketimpangan gender tidak serta-merta tuntas begitu saja saat hak dan kewajiban yang setara diterapkan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki kodrat-kodrat yang berbeda dengan laki-laki, maka muncul pendekatan kebijakan atau diskriminasi positif (affirmative action) . Perbedaan antara perempuan dan laki-laki menjadi fokus dalam pendekatan ini, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh atas kontribusi yang berbeda antar gender dalam suatu masyarakat yang tersegregasi.

Di banyak negara, kekeliruan itu mulai diluruskan lewat regulasi pemerintahnya. Misalnya Swedia, memberikan fasilitas cuti hamil dan melahirkan selama 480 hari (1 tahun lebih) bagi perempuan dengan memperoleh gaji 80 persen. Negara lain seperti Kroasia, Denmark, dan Serbia bahkan memberikan gaji seratus persen bagi perempuan pekerja yang cuti hamil, meski tak selama yang ditawarkan Swedia. Sejumlah negara juga memberikan cuti pada suami selama tiga bulan (atau lebih) pasca istrinya melahirkan.

Mereka sadar bahwa hamil dan melahirkan adalah bagian kodrat perempuan, sehingga perlu diberikan cuti layak. Namun, merawat anak bukanlah cuma pekerjaan ibu belaka, sehingga ayah juga diberikan kesempatan cuti layak demi tumbuh kembang anaknya. Contoh kebijakan afirmatif lain, misalnya:

  • Penetapan kuota perempuan dalam parlemen
  • Penyediaan tempat penitipan anak
  • Ruang laktasi
  • Hak cuti haid.

Kedua pendekatan kebijakan pembangunan di atas ternyata belum cukup untuk meraih kesetaraan gender, sehingga disusunlah suatu pendekatan yang transformatif dan integratif yang dinamakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dikatakan transformatif karena pendekatan ini mentransformasi segala norma dan standar yang berkaitan dengan apa yang disebut feminin atau maskulin serta relasi gender yang sudah ada.

Implementasi pendekatan ini adalah sebuah strategi yang mengintegrasikan kesetaraan gender atau mengarusutamakannya, sehingga perspektif gender menjadi sebuah bagian integral dalam semua kebijakan publik. Gender dalam pendekatan ini tidak hanya terpaku pada isu perempuan saja, tetapi integrasi antara isu perempuan maupun lelaki.

Model Pendekatan Kesetaraan Gender

Dalam pelaksanaannya di Tanah Air, upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan telah dimulai sejak tahun 1978, ketika peranan perempuan dimasukkan ke dalam GBHN dan setahun kemudian diangkat seorang Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Kebijakan ini merupakan respon pemerintah atas dicanangkannya tahun Perempuan Internasional pada 1975 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pendekatan aksi afirmatif, pemerintah mengupayakan regulasi kuota bagi calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang diyakini sangat signifikan untuk menjamin terartikulasikannya kebutuhan perempuan ataupun sebagai dasar legitimasi negara demokratis. Regulasi ini lalu dituangkan dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang mengatur kuota sekurang-kurangnya 30 persen bagi perempuan. Hasilnya? Pada pemilu tahun 1955, jumlah anggota DPR perempuan hanya sebanyak 5,88 persen. Kemudian pada pemilu 2014 menjadi 17,32 persen. Meningkat, walaupun masih jauh dari target 30 persen keterlibatan perempuan di Parlemen.

Sementara di dunia kerja, aturan cuti bagi perempuan diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ada ketentuan hak beristirahat sebelum dan sesudah melahirkan (masing-masing 1,5 bulan sehingga total 3 bulan), tapi belum ada aturan tentang cuti untuk ayah—merawat anak dan istri pasca melahirkan. Hal tersebut dikembalikan pada kebijakan perusahaan. Di sinilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi instrumen penting dan legal untuk menjamin hak-hak pekerja dan ketiadaan diskriminasi.

Titik penting berikutnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 (Inpres No. 9/2000), pemerintah mengadopsi konsep Gender Mainstreaming , yang diterjemahkan menjadi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan dan pengambilan kebijakan, yang berbunyi:

  • “Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.”*

Untuk percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender, pemerintah juga mencanangkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pengarustamaan Gender adalah langkah politis yang dapat diterapkan dalam langkah praktis untuk mengembangkan situasi sosial yang ramah gender dengan tujuan memproses transformasi kesetaraan gender.

Capaian Indonesia dalam mengatasi kesetaraan Gender

PUG merupakan paparan normatif yang membutuhkan informasi dari lapangan mengenai pelaksanaannya. Disebut normatif karena PUG menjadi salah satu kebijakan sosial di Indonesia. Pengukuran kemajuan pemenuhan hak-hak perempuan diukur dengan:

  • Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI)
  • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Index (GEI).

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Seiring dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals –SDG), UNDP menciptakan ukuran baru untuk mengukur kemajuan pembangunan kesetaraan gender, yaitu Indeks Ketimpangan Gender atau Gender Inequality Index (GII). Ukuran ini, kini menjadi bagian dari Laporan Pembangunan Manusia ( Human Development Report /HDR).

Hasil penghitungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kerjasama BPS (2017) menunjukkan, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2016 sebesar 90,82 atau mengalami penurunan sebesar 0,21 poin atau 0,23% dari tahun sebelumnya sebesar 91,03. Padahal, selama tahun 2010-2015, IPG selalu mengalami peningkatan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Ada banyak hambatan dalam implementasinya yang dihadapi sehingga angka IPG Indonesia menurun, salah satunya adalah pendidikan.

IDG Indonesia di masing-masing bidang kesenjangan ekonomi mencapai skor 0.610; pendidikan mencapai 0.956; kesehatan 0.953; dan politik didapati skor 0.227. Demikian pula dalam pencapaian taraf ekonomi masyarakat, masih ada diskriminasi gender. Data tahun 2016, diketahui rata-rata upah yang diperoleh laki-laki sebesar Rp 2.435.619, sedangkan perempuan Rp 1.977.207. Nilai gap 18,8. Di dalam pemerintahan sendiri, hanya 9.06% (31 dari 342) yang menjadi kepala/wakil kepala daerah perempuan.

Fakta di atas memperlihatkan betapa masih lemahnya posisi perempuan di berbagai bidang, meski dalam beberapa sisi tampak ada kemajuan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang tak ringan bagi pemerintah, untuk meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender.

Sumber: https://mediakita.id/2019/05/ragam-pendekatan-pembangunan-perempuan (Kermentrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak)