Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata Thailand?, Negeri Gajah Putih?, Transgender ?, atau Film dan Drama nya yang menarik untuk ditonton?. Apakah kalian penasaran dengan Bentuk Pemerintahan Negara Thailand ini?. Kalau penasaran kali ini kita akan membahas mengenai Bentuk Pemerintahan Negara Thailand.
Negara Thailand terletak di Asia Tenggara yang berbatasan di bagian utaranya dengan negara Laos dan Myanmar, bagian selatan berbatasan dengan negara Malaysia, wilayah timur berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja, dan juga bagian barat berbatasan dengan negara Myanmar.
Dalam negara yang tergabung di ASEAN Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Dahulu nama negara ini bukanlah Thailand melainkan Siam, perubahan nama ini diumumkan oleh Perdana Menteri Plaek Pibulsonggram pada tahun 1939. Negara dengan ibukota Bangkok ini merupakan negara dengan bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan Kepala Negara seorang Raja yaitu Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Kepala Negara dalam masa pemerintahannya memimpin seumur hidup dan diwariskan secara turun temurun, sedangkan kepala pemerintahan memiliki jangka waktu yaitu maksimal 2 periode yang dilantik lansung oleh Raja. Negara ini menganut ideologi liberalisme dan memiliki sistem politik Demokrasi Parlementer.
Politik di Negeri Gajah Putih ini menerapkan politik multipartai. Pada pemilu di tahun 2005, Partai Thai Rak Thai ternyata mendapatkan 377 kursi dari kuota 500 kursi yang diperebutkan di Majelis Rendah. Kondisi ini memecahkan rekor sebagai pemerintahan satu partai untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Raja Thailand.
Seperti Negara Indonesia, Thailand juga menganut Trias Politica yang membagi kewenangan menjadi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Adapun pelaksanaan fungsi eksekutifnya melalui sistem kabinet, fungsi legislatif melalui sistem parlemen, dan fungsi yudikatifnya melalui peradilan. Bentuk pemerintahan negara Thailand yakni monarki konstitusional ini memiliki pengadilan independen yang berasal dari eksekutif dan legislatif.
Raja di negara Thailand berperan sebagai kepala angkatan bersenjata dan juga penegak agama. Sedangkan, Perdana Menteri yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan ini akan dilantik oleh Raja. Perdana Menteri akan dipilih dari anggota parlemen yang telah ada. Bentuk-bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Kesatuan negara Thailand terbagi atas 77 provinsi, dan masing-masing provinsi nantinya akan dipimpin oleh seorang gubernur. Para gubernur akan diangkat oleh Mendagri. Namun ada pengecualian bagi Gubernur yang menduduki ibukota, karena akan dipilih langsung oleh rakyat. Di negara ini lembaga legislatif disebut dengan Majelis Nasional yang memiliki anggota dewan yakni 500 orang yang menjabat selam 4 tahun dan memiliki senat dengan 200 anggota. Anggota dari lembaga yudikatif terdiri dari pengadilan banding, Mahkamah Agung, pengadilan hakim, pengadilan first instance dan juga pengadilan buruh dan anak. Tugas lembaga yudikatif di negara Thailand sama seperti di negara lain yaitu sebagai pengadilan negeri yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai tindak perkara pidana.
Lalu, bagaimana hubungan bilateral negara kita dan Thailand? - Hubungan politik dan kerjasama Indonesia dengan Thailand selama ini telah berlangsung dengan baik. Kedekatan hubungan ini dapat dilihat dari pertemuan dan saling kunjung para pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara, antara lain yaitu pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di sela-sela Bali Democracy Forum V, pada 8 November 2012, kunjungan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTT APEC pada 7-8 November 2013, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand dalam rangka menghadiri World Economic Forum on East Asia (WEFEA) tahun 2012, pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha di sela-sela peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), pada 23 April 2015 di Jakarta, serta kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bangkok pada 25 Oktober 2017 untuk memberikan penghormatan trakhir kepada Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX).