Mengapa UUD 1945 di Amandemen?

Amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.

Mengapa UUD 1945 di Amandemen?

Jika diamati, dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37 UUD yang mengandung 3 norma, yaitu:

  • Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR,
  • Mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota MPR hadir, dan
  • Putusan perubahan disetujui ⅔ dari jumlah yang hadir.

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, terbuka kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945 untuk dilakukan amandemen. Beberapa pakar yang mengemukakan perlunya perubahan UUD 1945. Laica Marzuki (1999) berpendapat bahwa dalam menuju Indonesia baru yang demokratis, perlu UUD 1945 diamandemen dengan pertimbangannya adalah berikut ini.

  1. UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rapatnya, tanggal 18 Agustus 1945, di gedung Pejambon, Jakarta. Ketua PPKI Ir. Soekarno mengemukakan bahwasannya UUD yang disahkan rapat adalah UUD yang bersifat sementara dan kelak dibuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna.

  2. UUD 1945 menumbuhkan figur presiden yang diktatorial, hal ini terlihat dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Soeharto yang memegang jabatan Presiden selama 32 tahun. Belajar dari sejarah Amerika di mana Konstitusi Amerika (1787) semula tidak membatasi masa jabatan presiden, namun mengalami perubahan yang disetujui oleh Kongres 12 Maret 1947, yang membatasi jabatan presiden dua kali empat tahun.

  3. Mahkamah Agung perlu diperbekali hak menguji undang-undang (judicial review), dengan kedudukan presiden yang kuat dalam sistem pemerintahan presidensial membutuhkan perimbangan kekuasaan yang cukup kuat pula di pihak Mahkamah Agung, yakni membekalo Mahkamah Agung dengan kewenangan pengujuan (testing) terhadap undang-undang (judicial review).

Dalam kenyataannya, selama 32 tahun pemerintahan orde baru, memberikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa orde lama. Kenyataan ini menurut Muchsan (1999. 3-7) atas dasar indikator sebagai berikut.

  • Dengan adanya fusi antipartai politik sehingga hanya dua partai politik dan satu Golkar membrangus sistem demokrasi.

  • Adanya single majority, sama dengan one party sistem.

  • Secara material, presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

  • Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya.

  • MPR yang merupakan corong presiden menyatakan tidak akan mengubah UUD.

  • Lembaga-lembaga tinggi negara yang lain melakukan politik “yes men”.

  • Secara material, masa jabatan Presiden tidak terbatas.

Sedangkan menurut pakar Moh. Mahfud MD (1999), berdasarkan berbagai studi tentang UUD 1945, tercatat kelemahan-kelemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu terjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu:

  • Tidak ada mekanisme chek and balances,
  • Terlalu banyaknya atribut kewenangan,
  • Adanya pasal-pasal yang multitafsir, dan
  • Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara negara).

Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung di dalam semangat reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal globalisasi MPR telah mengeluarkan seperangkat ketetapan secara landasan konstitusionalnya.

  1. Pencabutan ketatapan MPR tentang Referendum (dengan Tap. No VIII/MPR/1998).
  2. Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Tap. No. XIII/MPR/1998).
  3. Persyaratan Hak Asasi Manusia (Tap. No. XVII/MPR/1998)
  4. Pencabutan Ketatapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara (Tap. No. XVIII/MPR/1998)
  5. Perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
  6. Perubahan kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
  7. Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan (Tap. No. III/MPR/2000)
  8. Perubahan ketiga pada tanggal 1-10 November 2001.
  9. Perubahan keempat (terakhir) UUD 1945 1-11 Agustus 2002.

Sumber: Dr. H. Syahrial Syarbaini, M.A., Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa, Yogyakarta: Graha Ilmu.