Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan regional. -wikipedia-
Mengapa perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penting?
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal mengakui beberapa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sementara instrumen utama yang berisi tentang hak-hak ini adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya anak-anak dan perempuan. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melarang diskriminasi berdasarkan ras atau etnis terkait dengan pemenuhan sejumlah hak ekonomi, sosial dan budaya (walaupun pelarangan tersebut juga terkandung di dalam perjanjian-perjanjian HAM lainnya). Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga melarang diskriminasi atas dasar disabilitas, termasuk penolakan akomodasi yang patut.
Jika hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dilindungi maka akan membawa dampak yang cukup serius.
Ketika hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dipenuhi maka akan memberi dampak yang buruk.
Contohnya : Penggusuran paksa dapat mengakibatkan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan menghancurkan jaringan sosial serta memberi dampak psikologis yang lebih buruk. Kekurangan gizi memiliki dampak kesehatan yang jelas terutama bagi balita; keadaan ini mempengaruhi seluruh organ tubuh mereka sepanjang hidupnya, termasuk dalam pengembangan otak, hati, jantung dan sistem kekebalan tubuh mereka.
Tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akan mempengaruhi sejumlah besar masyarakat.
Contohnya, dehidrasi karena diare yang disebabkan oleh kesulitan memperoleh air minum yang bersih menyebabkan kematian hampir 2 juta anak tiap tahun dan telah membunuh lebih banyak anak dalam 10 tahun terakhir ini dibanding seluruh orang yang mati akibat konflik bersenjata sejak Perang Dunia Kedua.
Pelanggaran berat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan penyebab dari akar masalah konflik dan kegagalan untuk menangani masalah diskriminasi sistematik dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat melemahkan upaya pemulihan untuk keluar dari konflik.
Contohnya, diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan, menggunakan pendidikan sebagai alat untuk propaganda, menggusur paksa masyarakat dari tempat tinggalnya, menahan bantuan makanan dari saingan politik, dan meracuni sumber air, kesemuanya merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah memicu konflik di masa lalu.
Tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat mengarah pada pelanggaran HAM yang lain.
Contohnya, seringkali lebih sulit bagi individu yang buta huruf untuk mencari pekerjaan, mengambil bagian dalam kegiatan politik atau menggunakan kebebasan mereka untuk berekspresi. Ketidakmampuan untuk melindungi hak-hak perempuan terhadap tempat tinggal yang layak (contohnya tidak adanya jaminan penguasaan lahan) dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena perempuan mungkin harus memilih antara tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan atau menjadi tunawisma.