Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah negara yang hendak membangun demokrasi. Tantangan terberat adalah bagaimana mengembangkan budaya demokrasi dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah lembaga termasuk birokrasi pemerintah, mengapa hal tersebut terjadi?
Lembaga-lembaga negara harus dibangun agar menjadi lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Cara pengisian jabatan lembaga-lembaga negara harus demokratis, melalui pemilu atau pemilihan oleh wakil rakyat. Semua pejabat negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya kepada rakyat. Aparat birokrasi harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Mereka harus menerapkan asas keterbukaan/transparan, akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipasif. Lebih dari itu, birokrasi pemerintahan harus mampu bekerja secara efektif dan efisien. Termasuk dalam pembangunan lembaga-lembaga negara ini adalah pembangunan aparat penegak hukum. Mental dan keahlian aparat penegak hukum harus dibangun sehingga benar-benar mampu menerapkan prinsip rule of law yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika pada pemerintahan otoriter hukum dibuat dan ditegakkan untuk mengabdi kepada kepentingan penguasa, dalam proses demokratisasi, hukum harus dikembalikan ke fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, dan sarana mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.