Mengapa dinasti politik itu bisa saja terjadi di Indonesia?

Apa yang melatar belakangi? Apakah sistem hukum di Indonesia mampu untuk mencegah hal-hal tersebut?

POLITIK dinasti tidak bisa dilarang, karena menyangkut hak asasi setiap orang untuk menjadi pemimpin dan sebagai ekspresi demokrasi. Meski demikian, melanggengkan politik dengan memajukan istri, anak, saudara, atau kerabat menggantikan kedudukannya sebagai pejabat publik berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sebab, terjadi kemacetan demokrasi, akibat tersumbatnya kaderisasi beberapa generasi. Di samping itu, politik dinasti sangat rawan menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepostisme (KKN), sehingga dapat merusak tatanan sosial, sekaligus merusak pemimpin itu sendiri beserta keluarganya. Pemimpin yang berakhir masuk penjara karena korupsi, selain menghancurkan nama baik keluarga, juga mempermalukan seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Dampak politik dinasti yang paling fatal adalah terjadinya kemandekan regenerasi, akibat penguasa terus memperpanjang kekuasaannya. Masa jabatan lima tahun selama dua periode sesungguhnya merupakan waktu ideal bagi penguasa untuk mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara. Setelah mengabdi selama sepuluh tahun, maka lima atau sepuluh tahun berikutnya digunakan oleh kader bangsa yang lain untuk mengabdi. Namun jika sepuluh tahun kepemimpinan diperpanjang dengan lima atau sepuluh tahun berikutnya dengan mengangkat istri, anak, saudara atau kerabat yang lain, maka ada generasi yang hilang (the lost generation).

Generasi yang hilang ini mubazir, karena tidak mampu mempersembahkan kemampuan terbaiknya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Bahkan tidak mustahil, generasi yang tidak tersalurkan hasrat politik dan pengabdiannya kemudian berubah menjadi gerakan liar yang kontraproduktif yang dapat merusak ketenteraman dan pada gilirannya delegitimasi pemerintah. Pada gilirannya, yang rugi tidak hanya generasi muda calon pemimpin itu, melainkan juga seluruh masyarakat.

Politik dinasti dapat berlangsung lebih fair jika setelah menjabat dua periode kali lima tahun, pemimpin tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada kader bangsa yang lain untuk memimpin. Setelah satu atau dua periode, istri atau anak pemimpin tersebut kembali turun melakukan kontestasi dalam pemilu. Jika mendapatkan dukungan rakyat dan memenangi kontestasi, maka politik dinastinya memiliki nilai plus. Artinya, kepemimpinan dinasti tersebut dikenal baik dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Tapi politik dinasti yang dilakukan tanpa jeda cenderung tidak adil. Sebab, istri atau anak, serta keluarga yang didukung penguasa dilindungi kekuasaan incumbent dan berlimpah kekuasaan dan finansial. Sementara masyarakat Indonesia yang paternalistik tidak mudah menolak kepemimpinan yang bersifat dinastik ini. Di sinilah letak rawannya korupsi, jika jago yang diusung membutuhkan pendanaan yang banyak, maka petahana menciptakan “kreativitas” yang bisa memperkaya diri dan keluarganya. Dengan memiliki kuasa, pendanaan model apa pun mudah dilakukan, termasuk cenderung menggunakan pendanaan ilegal melalui korupsi.