Akibat dari pandemi covid-19 yang melanda dunia, banyak dampak negatif yang ditimbulkan khususnya di bidang ekonomi masyarakat. Banyak usaha-usaha yang bangkrut karena produk yang dijual tidak laku, dan banyak karyawan dan pegawai yang dipecat dari tempat kerjanya. Krisis ekonomi ini membuat pemerintah memberlakukan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu. Sayangnya, terdpat permasalahan ketika pendistribusiannya, yaitu bantuan sosial dibagi tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang sebanarnya masih mampu, tetapi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan jatah. KIra-kira mengapa hal ini bisa terjadi ?
2 Likes
Hal ini sangat disayangkan karena berkaitan dengan hak umat apabila bantuan tidak tepat sasaran artinya bantuan sosial belum dikelola dengan benar. Terdapat beberapa kemungkinan hal ini dapat terjadi.
Pertama, data masyarakat miskin yang didata oleh pemerintah daerah setempat belum sesuai dengan yang ada di lapangan. Sehingga memungkinkan orang yang tidak masuk dalam kategori miski tercantum pada data yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
Kedua, alur pendaftaran dirasa terlalu rumit sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk memahaminya. Seharusnya alur pendaftaran maupun prosesnya dipermudah, begitupun kualitas pelayanannya ditingkatkan.
Ketiga terdapat potensi untuk melakukan korupsi sehingga dana bantuan sosial yang terdistribusi tidak sesuai dengan dana awal. Hal ini perlu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat agar pendistribusian dapat berjaan dengan baik.
Persoalan utama yang sering muncul saat bantuan sosial akan diberikan oleh pemerintah adalah persoalan keakuratan data, pembaharuan data dan waktu penyaluran yang sering tidak tepat, baik dari segi sasaran ataupun waktu. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejak 2007 merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga peneriman manfaat yang ditetapkan. Program ini juga dinobatkan sebagai program yang paling efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar-kelompok miskin.
Tetapi, sampai saat ini, persoalan pembaharuan data terus menjadi polemik, bukan saja polemik dalam pemerintahan pusat dan pemerintah daerah saja tetapi juga polemik di antara masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak layak menerima namun mendapatkan bantuan sosial bahkan masyarakat yang dinilai lebih berhak mendapatkannya hanya bisa menonton dan mengeluh karena program tersebut tidak sampai pada mereka.
Padahal bantuan sosial yang diberikan tersebut mampu memberikan rasa tenang kepada masyarakat karena dapat menambah kebutuhan hidup keseharian mereka, meskipun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak selama sebulan. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut hanya cukup untuk dua sampai tiga minggu saja
Pembaharuan data dan ketelitian/sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Pusat diharapkan memberikan kepercayaan dan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta melibatkan lembaga-lembaga pengawas dan mengontrol untuk meminimalisir kesalahan
Benar bahwa semerawutnya data penerima dari tingkat daerah membuat penyaluran bantuan tidak merata. Untuk pendataan di tingkat kelurahan misalnya hampir selalu ada pembaruan, masyarakat selalu diminta mengumpulkan bukti fotocopy KTP atau kartu keluarga. Tetapi jika data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian tidak digubris oleh tingkat selanjutnya misalnya distrik atau kecamatan maka tidak akan terjadi perubahan.
Warga kemudian harus gigit jari sebab nama-nama yang berhak selanjutnya masih merupakan nama yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya.
Hal lain yang menyebabkan banyaknya warga miskin tidak mendapat bantuan adalah kuota dari pemerintah pusat. Data yang sudah terkumpul kemudian harus dipangkas (mungkin secara acak) oleh pemerintah daerah.